Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berencana menyerahkan R-APBD 2016 ke DPRDSU pekan depan. "R-APBD 2016 ini diserahkan ke DPRD Sumut melalui kesekretariatan dewan untuk diagendakan pembahasannya," katanya kepada wartawan, kemarin di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan.Dia mengatakan, Pemprovsu menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 sebesar Rp 8,4 triliun. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Perubahan APBD Sumut tahun 2015 yang juga Rp 8,4 triliun. "Target murni APBD 2015 kan Rp 8,6 triliun. Tapi realitanya Rp 8,4 triliun di P-APBD," katanya.
Dia mengatakan pihaknya tidak ingin menargetkan APBD Sumut di luar kemampuan Pemprovsu. Tapi pada akhirnya harus dikurangi, seperti di PAPBD 2015 yang berkurang sekitar Rp260-an miliar.
Dia menyebutkan Rp 8,4 triliun itu juga karena ada kenaikan pada alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara di pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pengurangan.
Saat ini, katanya, dewan dan Pemprovsu berupaya serius dalam mempercepat pengesahan P-APBD 2015. "Dewan Perwakilan Rakyat selama ini memang proaktif berkoordinasi dengan Pemprovsu dalam mengupayakan penyelesaian PAPBD 2015 maupun RAPBD 2016. Jadi kalaupun molor waktunya nanti perubahan APBD 2015 diharapkan bisa paling lambat disahkan akhir Oktober, lalu untuk R-APBD 2016 diharapkan paling lama disahkan akhir Desember," katanya.
Pihaknya berharap, di tahun anggaran 2017 keuangan Pemprovsu sudah pulih kembali. Karena pada tahun itu ditargetkan hutang-hutang Pemerintah Provinsi Sumut sudah terbayar. "Tidak ada hutang, sehingga APBD akan lebih banyak untuk kegiatan pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu H Tengku Erry Nuradi menyebutkan anggaran Provinsi Sumatera Utara (Provsu) sangat memprihatinkan.
Dia mengatakan APBD sebesar Rp 8 triliun banyak yang numpang lewat. Misalnya, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp 2 triliun, gaji pegawai Rp 1,1 triliun, kewajiban bagi hasil pajak sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun per tahun. "Sisanya hanya Rp 3,2 triliun. Sementara hutang Pemprovsu mencapai Rp 2,14 triliun. Kalau dibayar semua tidak ada untuk belanja," katanya.
Dia menjelaskan kondisi ini merupakan akumulasi sejak 2011. Pemprovsu berharap, 2015 masih bisa bertahan dengan anggaran yang demikian memprihatinkan.
Dia memprediksi kondisi keuangan seperti APBD Sumut akan stabil pada 2017. "Akibat kondisi keuangan Pemprovsu yang memprihatinkan, banyak pembangunan berbagai sektor terkendala. Diantaranya, dana pembinaan olahraga yang minim sehingga prestasi juga minim," katanya mengakhiri. (Red)