Kelangkaan ini menyebabkan para petani khawatir akan pertumbuhan padi mereka yang usia tanamnya telah mencapai satu minggu bahkan dua pekan, namun belum mendapatkan pemupukan tahap pertama. Tentu kondisi tersebut dinilai mempersulit fase awal yang krusial dalam pertumbuhan tanaman dan peningkatan jumlah anakan padi.

Yahya Harahap sebagai petani di Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun menyebutkan, sampai saat ini persediaan pupuk bersubsidi di sejumlah Kecamatan terutama di tempatnya, mengalami kekosongan di tingkat pengecer resmi, maupun toko sarana produksi padi bahkan distributor resmi.

"Sudah mencari pada pengecer resmi, sampai distributor, tetapi pupuk subsidi seperti Urea dan Phonska tidak ada. Yang tersedia hanya pupuk non-subsidi," kata Yahya Harahap, Minggu (24/5/2026).

Demi menyiasati kelangkahan ini, Yahya terpaksa beralih menggunakan pupuk organik produksi lokal. Selain itu, ia juga menggunakan alternatif lain dalam membeli pupuk non-subsidi dengan cara mengurangi volume pembelian dari jumlah biasanya, demi menghemat biaya pengeluaran.

"Kalau biasanya membeli Urea dan Phonska dalam satu kali tanam, masing-masing satu zak. Sekarang hanya setengah saja untuk menghemat biaya," ujar Yahya.

Sementara itu, Lobe Ansor Harahap sebagai ketua Gapoktan desa Mombang Boru, mengutarakan situasi kelangkaan ini dinilai semakin memburuk sejak awal 2025. Fakta di lapangan memperlihatkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah yang sebenarnya telah menurunkan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi.

"Tahun ini harga pupuk memang lebih murah, karena subsidi ditambah pemerintah. Tapi barangnya justru sulit didapatkan. Itu lebih parah dari sebelumnya," kata Lobe Ansor Harahap.

Oleh karena itu, para petani mengeluhkan ketiadaan pasokan yang membuat penurunan harga komoditas bersubsidi itu menjadi tidak krusial bagi kelangsungan produksi harian mereka.

Ketua Gapoktan Desa Mombang Boru menjelaskan, pada 2024 harga pupuk bersubsidi jenis Urea tercatat sebesar Rp2.250 per Kg atau Rp112.500 per karung isi 50 Kg. Sementara jenis NPK dijual seharga Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 dalam 1 karung isi 50 Kg.

Lanjutnya, pemerintah kemudian menurunkan harga tersebut mulai tahun 2025 menjadi Rp1.800 per Kg untuk Urea atau sekitar Rp90.000 per karung 50 Kg. Sambung Lobe Ansor Harahap, sedangkan untuk jenis NPK menjadi Rp1.840 per Kg atau sekitar Rp92.000 per karung.

"Untuk apa harga turun kalau pupuk tidak ada. Kami tidak tahu harus mengadu ke mana. kami berharap kepada Dinas pertanian Tapapanuli Tengah, supaya lebih serius mengawasi pendistrbusian pupuk subsidi tersebut," ujar Lobe Ansor.

Menanggapi kekawatiran petani terkait kelangkaan pupuk subsidi tersebut, Plt. Dinas Pertanian Tapteng, Jinto Siburian, berjanji akan melakukan penelusuran ke tingkat Distributor dan kios kios Resmi.

"Kita akan cek lapangan, apa masalahnya kelangkaan pupuk tersebut," ujar Jinto Siburian saat di Konfirmasi wartawan melalui whatsapp.