Usai rapat kerja tersebut, Menteri Pertahanan RI menyampaikan kepada awak media bahwa beliau telah melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia terkait pelaksanaan tugas-tugas TNI yang bersifat dinamis, salah satunya Satgas Jembatan TNI AD.

Lebih lanjut, Menhan RI menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia terkait tata kelola anggaran pertahanan. 

“Beliau minta supaya terus dilakukan oleh TNI dan Kementerian pertahanan adalah efisiensi, dan juga akuntabilitas di dalam mengelola angaran yang diberikan oleh negara kepada TNI, dengan memperhatikan penegakan hukum bagi mereka yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pengguna anggaran,” ujarnya.

Menteri Pertahanan RI juga menjelaskan rencana serta kesiapan TNI dalam mendukung misi perdamaian dunia melalui keterlibatan pada Board of Peace, yaitu suatu badan internasional yang kini telah resmi dibentuk dan bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi, khususnya di wilayah Gaza dan secara umum di Palestina. 

"Di mana kita mengutamakan kemampuan, yang kita siapkan pasukan kita, dan saya kira Panglima sudah mempersiapkan satu brigade," pungkas Menhan RI.

Kehadiran Panglima TNI mendampingi Menteri Pertahanan dalam rapat kerja tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan DPR RI dalam merumuskan serta memperkuat kebijakan pertahanan negara.