Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Kendati begitu, PSI mengaku mendukung apabila Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden tiga periode melalui mekanisme amendemen konstitusi.
Sekretaris Jenderal PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, sebagai pecinta dan pengagum Jokowi, PSI mendukung dia kembali terpilih namun harus melalui mekanisme amendemen konstitusi itu.
"Kami sebagai pecinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3).
Menurutnya dengan begitu bukan hanya Jokowi yang bisa ikut kontestasi pemilu, namun juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah dua kali memimpin.
"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali, begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024," kata Dea.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Cak Imin merupakan pimpinan partai politik yang pertama kali mencuatkan kembali isu penundaan Pemilu 2024. Dia mengaku sudah berkeliling Indonesia dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Hasilnya, pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 masih berjalan. Jika pemungutan suara digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024, dia cemas pemulihan ekonomi jadi terhambat.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan lalu mendukung usulan penundaan pemilu 2024. Secara garis besar, alasannya sama dengan Cak Imin yakni seputar pemulihan ekonomi.
Menurut sumber CNNIndonesia.com, para ketua umum itu menyampaikan kepada publik soal penundaan pemilu atas arahan dari seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju.