"Berharap agar Presiden memberikan penguatan, melakukan 'back up', melindungi dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil," kata Haedar lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Ketum Muhammdiyah mengatakan jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud soal sekolah lima hari menjadi perpres maka seyogianya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud Muhadjir Effendy. Sebaliknya Perpres tidak malah mengaburkan, memperlemah dan membatalkan itu. 

Dia mengatakan pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan.

"Jika dirujuk pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan, bahwa apa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden," kata dia.

Muhammadiyah, kata dia, mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukungnya dalam menjalankan tugas sampai berhasil. Menurut dia, Mendikbud Muhadjir Effendy dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas sehingga dia berada di jalur kebijakan yang kuat, taat asas dan konstitusional. 

Haedar meyakini Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam melaksanakan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter.

Kebijakan pendidikan di Indonesia, kata dia, perlu lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, lanjut dia, apa yang telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global. 

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang lima hari sekolah dalam sepekan (full day school). 

Selain menyatakan penolakan, PBNU pun mengirimkan surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan yang terbit pada 9 Juni lalu itu.

"Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat, PBNU meminta kepada presiden untuk mencabut kebijakan lima hari sekolah," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj beberapa hari lalu.