Seperti yang diberitakan sebelumnya, penghinaan dan pengancaman yang diduga dilakukan oleh oknum Lurah Sei Putih Barat berinisial DZ dan kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Medan Baru dengan nomor : LP/113/1/2019/SU/ SPKT SEK MEDAN BARU kemudian berkas laporan korban dilimpahkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 06 Agustus 2019.

DR Junimart Girsang, SH, MBA, MH mengatkan, karena ini sudah menyangkut perlindungan hukum yang berkeadilan kepada penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Medan. "Kalau memang korban merasa hak hukumnya itu tidak ditangani dengan baik oleh Polrestabes Medan, maka korban bisa melaporkannya ke Propam Polda Sumut, supaya penyidik Polrestabes Medan yang menangani laporan itu di periksa," ujar politisi dari Fraksi PDIP kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja ke KPU Sumut, Kamis (12/3/2020).

Politisi PDIP ini mempertanyakan, ada apa dengan laporan itu sudah sekian lama tidak berjalan. Apakah mungkin oknum Lurah itu merasa ia tidak bisa dihukum.

"Atas dasar ini, saya menyarankan sebaiknya korban melaporkannya ke Propam Polda Sumut dan kalau bisa saya minta lampiran surat laporan korban Poybe Siahaan, agar saya bisa menyampaikannya kepada Kapolda Sumut atau ke Kapolri," beber Junimart.

Junimart menjelaskan, ini bukan karena perkara kecil besarnya, ini masalah hak hukum dan keadilan di negara ini. Masalah data pemuktahiran yang sudah dilakukan secara Elektronik, kalau KK warga tidak aktif, lantas warga menanyakan kepada oknum Lurahnya sendiri, seharusnya oknum Lurah itu jangan marah- marah dengan warganya.

Tidak hanya itu, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut III ini menyarankan agar korban juga dapat melaporkan hal ini kepada Plt Wali Kota Medan tentang perilaku Lurahnya yang tidak menjalankan tugasnya secara cerdas dan santun. "Itu tidak bagian dari Pancasila kalau sudah begini prilaku oknum Lurahnya," tegasnya.