“Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (12/3/2022). 

Dia mengatakan peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi pun mempertanyakan kebenaran dari adanya klaim yang menyebutkan mayoritas warganet mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

“Apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu,” ujarnya. 

Dia menuturkan, sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden perlu dicontoh di saat survei kepuasan publik mencapai 72% di periode kedua Pemerintahan Jokowi. Kamhar pun mengakui kekuasaan cenderung menggoda. 

“Karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnul khatimah, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan,” ungkapnya. Dia pun menilai Presiden Jokowi harus mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitar yang berpikiran nakal yang ingin mengangkangi konstitusi. 

Hal itu dinilai perlu dilakukan Jokowi jika ingin husnul khatimah di akhir periode keduanya. “Termasuk pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau periodisasi presiden memiliki landasan konstitusional. Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat,” pungkasnya.