Pada kunjungan tersebut, kata Baskami, para warga banyak menyampaikan persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

"Persoalan BPJS dan PKH ini banyak disampaikan warga terutama yang termasuk kalangan kurang mampu", ujar Baskami saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (11/08/2022).

Baskami menuturkan, sebagian warga meminta untuk pengalihan dari BPJS mandiri ke dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

"Dari yang awalnya dia menanggung iurannya secara mandiri, menjadi PBI yang ditanggung oleh negara melalui pembiayaan APBN atau APBD", jelasnya. 

Baskami menambahkan, satu di antara syarat penerima BPJS PBI ialah, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kemensos. 

Diungkap Baskami, masih banyak warga yang belum mengetahui mekanisme agar terdaftar dalam DTKS tersebut. 

"Pengusulan DTKS itu merupakan kewenangan pemerintah daerah hingga lingkup terkecil, desa, kelurahan sampai lingkungan", terangnya. 

Artinya, lanjut Baskami, setiap lurah maupun kepala desa dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dalam mengakses bantuan.

Dia menjelaskan, apabila warga yang telah terdaftar dalam DTKS, namun tak kunjung dapat bantuan, maka dapat melaporkan ke unsur pemerintah terkecil di wilayahnya. 

"Selanjutnya akan dilakukan kunjungan ke rumah dalam rangka verifikasi layak atau tidaknya menjadi penerima manfaat dari bantuan itu", tambahnya. 

Nantinya, lanjut Baskami, pengesahan yang dilakukan merupakan kewenangan Kemensos dari seluruh data yang telah diverifikasi tersebut. 

Hal tersebut kata Baskami, berlaku juga untuk PKH dan bantuan sosial lainnya. 

"Pengesahan dilakukan jelang penyaluran bansos dan dapat dicek dalam situs kementerian", tambahnya. 

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, sebagai seorang anggota dewan, perlu memberikan pencerahan ke masyarakat. 

"Negara sudah menyiapkan secara baik saluran bantuan yang ada. Tentunya melalui berbagai kriteria dan menggunakan perangkat yang ada", ujarnya. 

Dikatakannya, hasil reses dan aspirasi masyarakat ini, nantinya menjadi pokok pikiran DPRD Sumut yang akan diselaraskan dalam Musrenbang daerah sebagai usulan dalam kegiatan tahunan pemerintah.