Lewat sambutannya, Darynaufal Mulyaman, selaku Direktur pusat kajian CESFAS UKI, menekankan pentingnya kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana, agar stabilitas regional tetap terjaga dalam kondisi global yang dinamis ini. Menegaskan gelaran kerja sama ini sebagai bentuk fasilitasi yang menghadirkan para pakar dan akademisi untuk bisa saling bertukar pendapat, menggali kompleksitas konflik kontemporer, menarik kesejajaran antara perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, hingga potensi tantangan di selat Taiwan.

Perkuat Peran Mediasi di Tengah Persaingan Kekuatan Besar Dunia

Sesi diskusi dibuka dengan pernyataan Prof. Angel Damayanti, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia yang mengemukakan bahwa ada berbagai isu lintas batas yang memiliki dampak besar bagi dunia belakangan ini. Isu-isu tersebut mencakup konflik Israel-Hamas, perubahan iklim, serta krisis migrasi seperti krisis pengungsi Rohingya. Prof. Angel Damayanti menekankan bahwa stabilitas Selat Taiwan sangat penting bagi keamanan dan perekonomian regional. Namun dominasi Tiongkok dan implikasi konflik AS-Tiongkok bisa sangat menimbulkan ketidakpastian. Untuk itulah Indonesia harus memainkan perannya sebagai mediator guna mencari solusi terbaik melalui diplomasi lunak, sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif.

Mengawal Stabilitas Kawasan Melalui Diplomasi ASEAN

Bapak Baskara menyoroti kekhawatiran akan ketidakstabilan di Afrika, Asia dan Timur Tengah berdasarkan Fragile States Index. Beliau menyinggung banyaknya krisis global dalam 15 tahun terakhir, dari crash pasar hingga pandemi, yang sangat berdampak pada stabilitas regional. Terkait Selat Taiwan, Bapak Baskara menguraikan risiko utama terhadap rantai pasok dan produksi semikonduktor global. Mengingatkan potensi krisis di Selat Taiwan yang dapat memicu intervensi militer AS mengingat kepentingan perdagangan semikonduktor. Dalam konteks geopolitik, Indonesia berada di posisi strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Indo Pasifik, dengan sejumlah titik panas konflik utama seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan Laut Tiongkok Selatan. Selat Taiwan menjadi ancaman terbesar karena menjadi jalur perdagangan penting yang didominasi Tiongkok, AS, dan Jepang. Hal ini dianggap dapat memicu intervensi militer AS mengingat kepentingan ekonominya. Untuk itu, beliau menegaskan Indonesia harus memitigasi risiko ini melalui kerja sama ASEAN guna mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.

Mendorong Peran Indonesia Dalam Mitigasi Krisis Selat Taiwan

Dari sudut pandang Amerika Serikat, Pak Niruban selaku Anggota Komite Pengarah The International Indonesia Forum, melihat Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan pandangan unik terhadap konflik global seperti Israel-Palestina dan ketegangan Selat Taiwan. Ia mendorong Indonesia memainkan peran lebih besar dalam melindungi kedaulatan Taiwan guna mencegah meluasnya konflik di Asia Pasifik yang dapat mengancam stabilitas Indo-Pasifik.

Pak Niruban juga menekankan perlunya upaya serius dalam membangun kerja sama teknologi dan inovasi guna mengatasi tantangan global. Di tengah persaingan negara adidaya, prinsip bebas-aktif dinilai masih relevan bagi Indonesia untuk menjembatani kepentingan Global Selatan dan Utara.

Membangun Tata Kelola Global Berbasis Norma dan Aturan

Menutup diskusi, Pak Broto Wardoyo selaku Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional UI mengajukan pertanyaan mendasar mengenai sikap Indonesia terhadap AS dan Tiongkok. Beliau mengingatkan bahwa dalam melihat kekuatan besar, kita berbicara tentang kemampuan material untuk berbuat kerusakan. Masalahnya adalah apakah mereka akan bertindak bertanggung jawab. Menurut Dr. Broto, sulit memastikan kekuatan besar yang bertanggung jawab ketika negara seperti Tiongkok bahkan tidak benar-benar mempercayai PBB dan tata dunia saat ini. Demikian pula, krisis Selat Taiwan dinilai berpotensi sangat merugikan Indonesia.

Menurut Pak Broto, norma dan aturan global menjadi salah satu cara terbaik untuk membatasi negara adidaya bertindak semena-mena. Oleh karena itu, Indonesia perlu secara tegas mendorong Tiongkok dan Amerika Serikat menghormati hukum dan institusi internasional, termasuk PBB. Upaya itu diperlukan untuk memitigasi tensi sekaligus memperkuat arsitektur tata kelola global demi stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Diskusi “From Ukraine to Gaza to Cross-Strait: Managing Uncertainty Of Great Power Rivalries” ini menyajikan perspektif yang komprehensif atas kompleksitas geopolitik kontemporer. Ketegangan di mana-mana, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah dan Indo-Pasifik, telah mengganggu stabilitas global. Meski kondisinya tampak suram, para pemapar melihat adanya celah bagi Indonesia untuk menegaskan kekuatan lunak diplomasinya. Dengan semangat Konferensi Bandung 1955, bangsa ini dapat memimpin jalan perdamaian berbasiskan norma.

Sementara kekuatan besar bertarung demi hegemoni, Indonesia dapat menawarkan cara pandang lain yang lebih inklusif dan manusiawi. Sebaliknya, ketidakpedulian mereka yang berkuasa berpeluang memiliki konsekuensi merugikan bagi semua pihak. Melalui forum bebas dan konstruktif seperti diskusi ini, warganegara dari berbagai latar belakang dapat bersatu padu mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif akan menopang diplomasi demi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan damai.