Gandi Parapat Minta Jokowi Langsung Lantik Calon Tunggal di Pilkada, Ini alasannya
Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Rabu, 23 Sep 2020 14:13
Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat menilai bahwa Pilkada yang hanya satu pasang dan melawan Kotak Kosong, adalah suatu pembodohan.
"Perihal tersebut kami telah menyurati Pak Jokowi Presiden RI pada 16 September 2020 lalu, untuk memohon agar biaya kampanye di daerah dengan Satu Pasang/ Calon Tunggal melawan Kotak kosong dalam Pilkada, dibelikan Beras dan dibagi kepada seluruh masyarakat daerah pemilihan tersebut, dan Calon Tunggal tersebut segera diproses untuk dilantik apabila tidak bisa dibatalkan", tutur Gandi di Medan, Rabu (23/9/2020).
Baca juga:
"Dalam isi surat PMPHI SU ini, jelas kami sampaikan, bahwa PILKADA itu memilih orang menjadi pemimpin, jadi bukan memilih Kotak Kosong atau Hantu", tegasnya.
"Masyarakat tidak membutuhkan Hantu, makanya jangan dipersamakan dengan Manusia, dan itulah pembodohan itu. Jadi pak Presiden jangan membiarkan hal itu apalagi masayarakat sangat membutuhkan Beras dalam situasi Covid 19 ini", tambahnya.
Gandi Parapat juga menilai bahwa Presiden harus mendengar kegaduhan di masyarakat, dimana banyak yang meminta Pilkada ditunda karena ketakutan mati akibat Covid 19. "Itu benar harus didengar, karena kalau bermatian masyarakat apalagi Calon Bupati/Wakil, Walikota/Wakilnya, Gubernur/Wakilnya. Siapa yang rugi? Menurut kami negara ikut juga rugi, namun pemerintah ataupun penguasa tetap berkeras dengan argumentasi yang bisa masuk akal", katanya.
Gandi menilai Pilkada serentak tahun 2020 ini bukan lagi pesta rakyat. "Pemerintah dengan aparat telah membuat banyak peraturan agar Para Calon mentaati protokol yang mereka buat seketika, apabila dilanggar bisa didiskwalifikasi, pertemuan atau kampanye harus sesuai dengan protokol. Nah yang namanya pesta rakyat tapi harus was was atau ketakutan, takut dihukum dan takut akan kematian Covit 19, apakah ini namanya Pesta Rakyat?" ujarnya.
"PMPHI tidak menuntut Pilkada 9 Desember 2020 ditunda. Kami hanya memohon agar kampanye dengan kotak kosong ditiadakan demi menyelamatkan masyarakat melalui bantuan Beras. Harapan kami, kapan pun digelar Pilkada, tetap bermohon agar ditiadakan Satu pasang atau langsung diproses untuk dilantik, jangan dibuat pembodohan memilih hantu, karena Pilkada itu memilih manusia bukan memilih kotak kosong atau hantu, ingat kita ini manusia bermoral dan beragama", pungkasnya.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
