Hal ini disampaikan oleh aktivis muda bernama Haris, yang telah memperhatikan potensi intervensi yang dapat merusak integritas dan independensi proses demokrasi di Desa Hutaimbaru 1.

"Terkait dengan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Paluta, termasuk Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan, tentu saja ini merupakan berita baik bagi demokrasi, karena masyarakat Hutaimbaru dapat memilih pemimpin mereka untuk masa depan," ujar Haris pada hari Senin, 18 September.

Namun, muncul dugaan perencanaan atau skenario dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menggagalkan Pilkades sejak awal. Hal ini terlihat dari dugaan manipulasi dalam proses pendaftaran, di mana prosedur pendaftaran tidak diikuti dengan benar, dan berkas yang diterima juga dipertanyakan. Selain itu, calon pemimpin yang diajukan juga disebut sebagai anak dari caretaker Kepala Desa saat ini.

"Dugaan ini semakin kuat ketika terjadi dugaan kesengajaan dalam menghilangkan atau menyembunyikan salah satu calon saat uji mental ideologi atau wawancara, yang mungkin bertujuan agar calon tersebut tidak lulus," ungkapnya.

Melihat situasi ini, masyarakat Hutaimbaru merasa resah karena tindakan Ketua Panitia yang mungkin mengorbankan hak-hak mereka. Mereka berencana untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum ini kepada pihak berwenang di Republik Indonesia.

Wartawan belum dapat mengkonfirmasi kabar terbaru dari Panitia Pilkades hingga saat artikel ini dikirim ke redaksi.