Sabtu, 16 Jan 2021 12:36
  • Home
  • Opini
  • UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

UU Cipta Kerja Mempermudah Perizinan Usaha

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Angga Gumilar )*
Sabtu, 31 Okt 2020 02:31
Ilustrasi
DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omnibus Law tersebut memiliki banyak keuntungan diantaranya mempermudah perizinan dan usaha.

Selama periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan proses pendirian usaha yang berbelit-belit. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk mempermudah regulasi dan memangkas perizinan yang berbelit terkait dengan pendirian usaha. Ketegasan dalam memangkas proses birokrasi tersebut dirancang dengan formula yang bernama omnibus law.

Hal ini tentu saja menepis anggapan bahwa pemerintah menyengsarakan rakyat dengan UU Ciptaker. Sebab regulasi tersebut justru memiliki tujuan untuk memberantas aturan tumpang tindih, khususnya tekait perizinan. Salah satu contoh kemudahan yakni proses pembuatan PT atau perseroan terbatas. Karena tidak ada lagi batasan modal minimum. Selain itu, pembentukan koperasi juga semakin mudah. Hanya dibutuhkan sembilan orang untuk mendirikan koperasi. Hal ini semakin memperjelas bahwa UU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk Indonesia.

Pemerintah juga memiliki terobosan agar regulasi yang tertulis dalam UU Cipta Kerja mampu mempermudah pengusaha dalam membangun perseroan terbatas (PT). Salah satu poin dipermudahnya adalah pembuatan PT yang tidak ada lagi modal minimum.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa pihaknya menginginkan agar ke depan, para pelaku UMKM dapat terhubung ke lembaga perbankan, termasuk juga koneksi ke perpajakan dan BPSJ.

Ia menuturkan, bahwa transformasi lain yang sekira penting menjadi target, yakni tentang bagaimana transformasi dari sektor informal menjadi formal. Maka dari itu, kemudahan perizinan dalam omnibus law UU Cipta Kerja Betul-betul kita berikan. Hal tersebut perlu dilakukan supaya kegiatan usaha para pelaku UMKM lebih berkelanjutan dan kemudian mereka memperoleh pendapatan yang tentunya lebih baik.

Teten berujar, dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, pihaknya akan memberikan semua insentif untuk memungkinkan UMKM dapat bertransformasi dari informal ke formal. Perlu kita ketahui bahwa masalah dari high cost economy Indonesia tidak hanya dialami oleh usaha manufaktur besar, melainkan juga terjadi di level UMKM.

Rumitnya birokrasi dan perizinan yang panjang ternyata memiliki dampak pada terbukanya peluang bagi terjadinya high cost economy dan ketidakpastian usaha. Lebih jauh, Teten menjelaskan UMKM di Indonesia tidak didesain rantai pasok. Sehingga akses terhadap pembiayaan juga masih relatif berat meskipun banyak sekali pembiayaan untuk UMKM.

Dirinya juga berharap bahwa dengan membangun UMKM dan koperasi yang berbasis rantai pasok melalui dorongan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Hal ini menurut Teten menjadi sangat penting.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran kementeriannya di UU Cipta Kerja, yaitu di cluster administrasi. Dirinya menjamin bahwa UU Cipta Kerja akan mempermudah izin dalam membangun usaha.

Tito menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam mengurus izin usaha. Hanya, mekanisme dan prosedur dalam membuat izin usaha dipangkas seminim mungkin. Dia mengatakan bahwa sistem administrasi yang ada saat ini terbilang cukup rumit, bahkan bisa berbulan-bulan. Dia membandingkan dengan negara lain yang selesai dalam hitungan jam.

Jika di luar negeri perizinan bisa selesai dalam waktu beberapa jam saja, di Indonesia perizinan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, hal ini karena birokrasi yang memaksa pengusaha harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak sehingga terkesan di pingpong ketika mengurusnya.

Tito juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang prosedur izinnya disederhanakan. Identifikasi jenis usaha ini diperkirakan akan selesai bulan depan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu turunan pada UU Cipta kerja adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah, yang artinya akan ada peraturan pemerintah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa.

Dalam pembahasannya, Tito akan mengajak asosiasi pemerintah daerah. Sehingga aspirasi dari masyarakat daat tersampaikan melalui asosiasi-asosiasi. Dengan demikian, UU Cipta Kerja bisa dianggap sebagai triger/ pemicu lahirnya UMKM ataupun PT di masa depan, sehingga tenaga kerja akan terserap dan angka pengangguran menurun.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
Editor: Iman

T#g:Omnibus Law
Berita Terkait
  • Senin, 09 Nov 2020 02:09

    Salah Ketik UU Cipta Kerja Tidak Mempengaruhi Substansi

    Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tid

  • Senin, 02 Nov 2020 16:32

    Tuntut kenaikan upah, puluhan massa buruh demo di kantor DPRD Sumut

    Puluhan massa buruh dari kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sum

  • Kamis, 29 Okt 2020 02:29

    Gugatan UU Cipta Kerja Dapat Melalui MK

    UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui U

  • Sabtu, 24 Okt 2020 08:24

    Polrestabes Medan Tangkap Mahasiswa Perusak Mobil Plat Merah Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

    Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka pengerusakan satu unit mobil milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut, pada saat aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law yang terjadi

  • Kamis, 15 Okt 2020 23:15

    Gubsu: Menyampaikan Pendapat Sah, Tetapi Jangan Merusak

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin pertemuan bersama sejumlah kalangan di antaranya dari para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa guna menyampaikan rencana kaj

  • Kamis, 15 Okt 2020 20:15

    Bupati Dairi Ikuti Rakor Penjelasan dan Penyiapan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

    Bupati Dairi, Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu bersama dengan Dandim 0206/Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting S.I.K, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, Kasi In

  • Selasa, 13 Okt 2020 08:03

    Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Demo DPRD Paluta

    Seratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau UU Cipta kerja, Senin (12/10/2020) di halaman kantor DPRD Padang Lawas Utara (Paluta).Dari pantauan

  • Selasa, 13 Okt 2020 01:13

    Gubernur Edy Ajak Buruh Pahami Isi Omnibus Law Cipta Kerja

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar, jika ada pas

  • Senin, 12 Okt 2020 22:52

    Massa AMPIBI Gelar Aksi di Batu Bara Tolak Omnibus Law, 1 Perwira Polisi Luka

    Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda/i dan Buruh (AMPIBI) yang tergabung dari IMABARA, IPMBB, GERAM, IKAMBARA HIMMA, HIMMI, PMII, PD KAMI, GPMI dan KPPU-KSBSI Se-kabupaten Batu Bara menggelar aksi Tola

  • Senin, 12 Okt 2020 21:32

    Kapolres: Aksi Damai Mahasiswa di Kota Binjai, Disusupi 19 Pelajar

    Aksi unjukrasa damai menuntut dibatalkannya Undang Undang Cipta Kerja yang digelar di Gedung DPRD Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, yang dilakukan ratusan massa dan tergabung d

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak