Menanggapi aksi HMI Jakarta, elit PDIP mengecam pembakaran bendera partai. Elit PDIP pun berencana menempuh jalur hukum atas aksi tersebut. "Kejadian itu sangat tidak patut. Pembakaran bendera partai itu menimbulkan keresahan yang besar. Sehingga akan diproses melalui jalur hukum," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, alumni GMNI, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP akhirnya melaporkan aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan oleh aktivis HMI Jakarta. Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor LP/B/4597/VIII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, Senin (7/8/2023). Anggota BBHAR PDIP, Triwiyono Susilo, menyebutkan alasan pelaporan karena pembakaran bendera partai politik bisa menimbulkan kericuhan. “Alasan pelaporan sudah jelas, bendera partai adalah simbol yang sangat kami hormati. Ini bukan hanya terkait bendera PDIP, tapi juga seluruh bendera partai lainnya,” kata Triwiyono.

Kongres Rakyat Nasional (Kornas), sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

Pertama, bahwa aksi pembakaran bendera PDIP oleh aktivis HMI Jakarta tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun. Namun pelaporan aksi aktivis HMI Jakarta kepada Polda Metro Jaya pun tidak perlu. Tidak semua hal dalam dinamika bangsa ini harus berakhir dengan proses hukum.

Kedua, bahwa ekspresi HMI Jakarta adalah ekspresi biasa dari anak-anak muda yang sedang berlatih sebagai calon pemimpin. Maka sebagai "sekolah latihan calon pemimpin", HMI sama seperti GMNI, GMKI, PMII, PMKRI yang wajar melakukan hal-hal yang dianggap "tidak benar" oleh para seniornya. Aktivis mahasiswa "boleh melakukan kesalahan" agar kemudian setelah menjadi alumni dan senior, mereka selalu "benar".

Ketiga, bahwa hakikat aktivis mahasiswa adalah "menjaga jarak" dari kekuasaan dan selalu memihak pada kelompok yang dianggap "berbeda dengan kekuasaan". Maka pembelaan HMI Jakarta terhadap Rocky Gerung sesuai dengan hakikat aktivis mahasiswa. Elit politik hanya asyik "bertengkar terkait kue kekuasaan" secara eksklusif. Sementara ruang pertengkaran ide dan gagasan hanya diisi oleh Rocky Gerung. Akibatnya, aktivis mahasiswa lebih dekat dengan Rocky Gerung.

Keempat, bahwa PDIP adalah tempat berkumpulnya alumni atau senior aktivis mahasiswa yang terlibat dalam menjatuhkan rezim orde baru, termasuk ikut mendorong pembubaran Golkar pada masa itu. Maka reaksi elit PDIP terhadap aksi pembakaran bendera partai oleh aktivis HMI Jakarta terkesan berlebihan. PDIP dapat "mengambil pelajaran" dari Golkar yang tidak pernah melaporkan para aktivis mahasiswa, meski menuntut pembubaran Golkar, termasuk membakar bendera Golkar.

Kelima, bahwa tindakan "sering melapor" tidak mencerminkan kematangan dalam demokrasi. Partai, sebagai wadah berhimpun bagi "orang-orang kritis", seharusnya kuat dalam menghadapi kritik. PDIP seharusnya memandang aksi HMI Jakarta sebagai bentuk kritik. Ekspresi HMI Jakarta adalah reaksi terhadap sikap "elit PDIP" yang membangun tembok dan jarak dengan aktivis mahasiswa. Aksi HMI Jakarta merupakan "ekspresi kemarahan" dari generasi muda terhadap para senior yang semakin eksklusif.

Keenam, bahwa para alumni dan senior aktivis mahasiswa di PDIP pasti mampu menghadapi aksi aktivis mahasiswa, seperti HMI Jakarta, dengan cara merangkul, bukan memukul. Pelaporan pembakaran bendera partai ke Polda Metro Jaya sebagai bentuk reaksi memukul, bukan merangkul. Oleh karena itu, sebaiknya elit PDIP dengan kepala dingin duduk bersama para aktivis mahasiswa, minum kopi, dan berdiskusi tentang visi Indonesia yang diinginkan.

Ketujuh, bahwa ekspresi HMI Jakarta mewakili sikap aktivis mahasiswa secara umum terhadap "kekuasaan partai" yang sangat eksklusif. Pengabaian peran para alumni dan senior aktivis mahasiswa dalam Partai Politik di Indonesia, termasuk PDIP, telah memicu kemarahan aktivis mahasiswa.

Kedelapan, bahwa demokrasi liberal mendorong aktivis mahasiswa untuk hanya berlomba-lomba mendapatkan sedikit kekuasaan, seperti menjadi komisaris atau komisioner lembaga negara, bukan sebagai pemain utama. Partai politik cenderung memprioritaskan elit dengan latar belakang keluarga terhormat dan materi yang cukup. Oleh karena itu, ekspresi HMI Jakarta mencerminkan ketidakpuasan anak-anak muda yang impian dan aspirasinya terjebak oleh "anak-anak ingusan" yang hanya tertarik pada jabatan di dalam Partai dan dunia politik.

Kornas akan terus mendorong proses demokratisasi sebagai sistem yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Sehingga, Kornas akan terus menghidupkan semangat gotong-royong dalam menghadapi tantangan dan perjuangan masa depan Indonesia.

Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Pengurus Pusat GMKI 2008-2010.