Mahasiswa Muhammadiyah minta Kapolda Sumut mundur
MEDAN (utamanews.com)
Minggu, 31 Jul 2016 21:01
Pasca kejadian pembakaran enam Vihara di Kota Tanjung Balai, Sabtu (30/7). Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terasa semakin mencekam dan mengkhawatirkan bagi keamanan dan kerukunan bagi seluruh masyarakat Sumut. Apalagi di hari yang sama terjadi bentrok antara masyarakat dan Polisi di Kabupaten Tanah Karo yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia diduga akibat peluru panas dari polisi, sementara satu orang lain luka parah dan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik karena mendapatkan perlakuan repsesif dari pihak polisi. Sebelumnya di Kabupaten Deli Serdang sempat terjadi ketegangan karena salah paham dalam memahami Perbup Deli Serdang No: 68/2016. Di situ diatur bahwa Jalinsum hanya diperbolehkan untuk restoran dan atau rumah makan dengan spesifikasi halal.
Demikian dikatakan Zulham Hidayah Pardede Ketua Umum PC IMM Tapsel Sidimpuan melalui email yang diterima utamanews.com. Zulham menyatakan kekecewaanya terhadap kinerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terlebih Polda Sumut.
Baca juga:
"Dari seluruh persoalan ini kami sangat kecewa dengan kinerja yang dilakukan oleh Kapolda Sumut Irjen Budi Winarso. Kejadian ini tidak boleh beliau lemparkan kepada Kapolres di setiap daerah masing-masing kejadian. Kelemahan polisi dalam mendeteksi kemungkinan terberat dari kejadian-kejadian di atas diakibatkan lambat dan acuhnya polisi dalam menanggapi persoalan masyarakat," tutur Zulham.
"Kapolda Sumut tidak mampu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini kan tugas wajib yang sudah diamanahkan Negara kepada Polri lewat Undang-Undang. Terlebih kejadian di Desa Lingga Kab. Tanah Karo yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan satu orang lain luka parah. Perlakuan polisi setempat sangat arogan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara," tambahnya.
"Kesimpulan dari persoalan ini saya pikir cukup untuk meminta kepada Bapak Irjen Budi Winarso Kapolda Sumut mundur dari jabatannya. Provinsi Sumut membutuhkan Kapolda yang mampu mengemban tugas dan bertanggungjawab terhadap wilayah kerjanya," tambahnya lagi.
Selaku warga dan Ketua Umum PC IMM Tapsel Sidimpuan, kata Zulham, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum DPD IMM Sumut Budi Setiawan agar beliau segera mundur dari posisi Kapoldanya. Kita juga sama-sama tahu bahwa sampai hari ini belum ada informasi ditangkapnya 9 (sembilan) orang tahanan BNN Polda Sumut yang melarikan diri. Kita juga mengetahui bahwa sampai hari ini Prov. Sumut masih peringkat 1 dalam hal penyebaran Narkoba se Indonesia.
"Kami mengharapkan Bapak Kapolri Tito Karnavian segera mengganti Kapolda Sumut demi menciptakan dan menjaga kedamaian setiap warga di Sumut. Persoalan-persoalan seperti tersebut perlu dilakukan upaya kongkrit agar tidak meluas dan berulang di seluruh daerah di Sumut," kata Zulham.
Terpisah, Fitrah Bukhari, Direktur Pusat Kajian Konstitusi Madani (Pusaka Madani) mengatakan, "Kita harus memberikan rapor merah kepada Kepolisian Sumatera Utara akibat kealpaan dalam mengelola kamtibmas. Terjadinya kasus di Tanjung Balai merupakan puncak dari gunung es gesekan akar rumput di Sumut", katanya.
Fitrah menambahkan, kasus itu memberi pelajaran bahwa jajaran Polda Sumut tidak mampu mencegah terjadinya kerusuhan. Hal ini ditandai dengan lambatnya kepolisian mencegah massa yang brutal. “Tentunya kita tidak ingin kerusuhan etnis seperti tahun 98 terjadi di Sumut. Hal tersebut harusnya dapat dicegah jika Polda Sumut memiliki peta rawan konflik,” ujarnya.
"Polda Sumut, bergeraklah berdasarkan fakta dan data. Jangan seperti pemadam kebakaran", pungkasnya.
(rls)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
