Kebun Plasma tak kunjung direalisasi, pihak PT DIS dan PT RMM mangkir di RDP DPRD SU
MEDAN (utamanews.com)
Rabu, 05 Okt 2016 08:09
Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Sumut, Selasa (4/10)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut begitu menyesalkan ketidakhadiran Pemkab Mandailing Natal yang tidak hadir pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Sumut, Selasa (04/10/2016).
Tak hanya Pemkab Madina, PT Rimba Mujur Mahkota dan PT Dinamika Inti Sentosa yang berkonflik dengan warga desa Bintuas dan Buburan. RDP dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi, BPN Madina, Camat Natal, Kades Bintuas, dan Kades Buburan. Dari pihak DPRD SU dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD SU Burhanuddin Siregar dan Anhar A Monel.
Baca juga:
Untuk diketahui konflik antara PT DIS dan PT RMM dengan warga Bintuas dan Buburan telah terjadi sejak 18 tahun lalu. Perusahaan tak menepati janji untuk memberikan kebun plasma kepada warga. Perjanjian pemberian kebun plasma itu dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) ataupun kesepakatan sejak tahun 1998.
RDP diadakan untuk mencari titik terang dari konflik yang telah menyengsarakan warga selama belasan tahun. Masyarakat merasa sudah menelan janji palsu dari perusahaan.
"PT RMM dan PT DIS hari ini tidak bisa hadir, itu disampaikan melalui surat yang mereka kirimkan ke kita. Mereka minta pertemuan ini untuk diundur," kata Burhanuddin.
Menanggapi pertemuan tersebut, Staff Advokasi KontraS Sumut Ronal Safriansyah mengatakan mangkirnya perusahaan adalah hal yang biasa. Karena Ronal menganggap perusahaan memang tak punya iktikad baik untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.
"Selain perusahaan, Pemkab Madina juga tak punya iktikad baik untuk mengakomodir kemauan rakyat, Pemkab sudah absen dalam memperjuangkan hak rakyatnya," katanya.
Ronal juga mengungkapkan, rakyat akan melakukan unjuk rasa pada Kamis, (06/10/2016) di Madina. Dia meminta agar DPRD SU juga mengawal unjuk rasa yang dilakukan. Karena potensi kriminalisasi dan represifitas cukup tinggi disana.
"Kami minta pada tanggal enam nanti ada penyelesaian baik di tingkatan Kabupaten dan perusahaan," pungkasnya.
Rapat tersebut tak berlangsung lama karena banyak pihak yang tidak hadir. DPRD SU juga belum bisa menentikan jadwal pertemuan lanjutan. (MN)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
