Koalisi Penyelamat TNGL Minta Jokowi Turun Tangan
MEDAN (utamanews.com)
Selasa, 18 Okt 2016 06:19
Koalisi Penyelematan Taman Nasional Gunung Leuser mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan masalah perambahan lahan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Masalah perambahan lahan di TNGL sudah berlangsung sejak 1990 hingga sekarang. Bahkan kondisi disana sudah semakin riskan. Beberapa perusahaan kelapa sawit dan perkebunan masyarakat sudah ada disana.
Baca juga:
Juru bicara koalisi Panut Hadisiswoyo (foto), mengatakan, TNGL adalah kawasan yang sangat penting sebagai penjaga ekosistem.
"Penyangga ekosistem semuanya ada disini. Mulai dari air untuk irigasi pertanian, dan keberlangsungan hidup satwa langka," kata Panut saat konferensi Pers di Kafe Potret, Jalan Wahid Hasyim, Senin (17/10/2016).
Dulu, kawasan TNGL diolah secara lestari oleh masyarakat. Namun sekarang, kawasan Taman Nasional tertua itu sudah terkena dampak perkebunan yang masiv.
"Kalau dibiarkan, ini bisa membahayakan bagi kehidupan," katanya.
Saat ini TNGL dirambah oleh sejumlah oknum demi kepentingan pribadi. Tak jarang banyak yang mengatasnamakan rakyat kecil yang tak memiliki lahan untuk penghidupan.
"Konflik terbesar adalah perambahan. Kita tahu sendiri perambah itu bukan orang yang tak mampu. Sudah pasti ada pemodal di belakangnya. Bahkan ada pemodal yang menggunakan rakyat kecil untuk mendapatkan lahan. Dan ini dilakukan secara masiv," katanya.
Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi pemerhati lingkungan ini sudah terlalu gerah melihat perambahan yang ada di TNGL.
Data Koalisi Penyelamat TNGL menunjukkan, dari sekitar 800.000 hektar lahan TNGL, sudah ada 50.000 hektar yang dirambah. Tepatnya 30.000 hektar di provinsi Sumut dan 20.000 di provinsi Aceh.
"Cukup besar, karena itu lebih dari 5% dari total luas TNGL. Dan kalau pemerintah tetap diam, jumlah ini akan bertambah," ungkap Panut.
Menurut Panut, ini adalah masalah nasional yang harus langsung ditangani khusus oleh Presiden. Karena tidak hanya TNGL saja yang terkena masalah perambahan. Beberapa taman nasional terkena masalah yang sama.
Panut menilai, masalah yang sudah berumur belasan tahun ini disebabkan absennya pemerintah. Beberapa kali pertemuan di tingkat nasional hanya berujung pada kunjungan kerja. Belum ada niatan nyata untuk merampungkan konflik ini. Para pemerhati lingkungan hidup ini pun menduga banyak oknum pemerintah yang terlibat dalam masalah ini.
"Tidak ada langkah konkrit dari pemerintah. Kita minta Presiden Jokowi melihat masalah ini secara komprehensif," pungkasnya. (MN)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
