"Satu-satunya referensi yang kami gunakan dalam melakukan kajian terhadap program food estate ini adalah keberpihakan kami terhadap petani", ujar Ridwan.

Ia kemudian menjelaskan bahwa pihaknya menolak program food estate dan sebaliknya mendukung program kedaulatan pangan berbasis petani yang memberdayakan petani dan keluarga- keluarga petani.

"Dari segi undang-undang, kedaulatan pangan berbasis petani didukung oleh UU Pokok-Pokok Agraria no.5/1960, UU Pangan no.18/2012, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani no.19/2013, UU Hortikultura no.13/2010, UU Peternakan dan Kesehatan Ternak no.18/2009, UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan no.41/2009 dan UU Koperasi no.12/2012 berikut peraturan turunannya, serta Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP)," ungkapnya.

Penolakan juga karena food estate akan membutuhkan investasi yang sangat besar yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan bahwa petani dan pertanian kecil yang dikelola keluarga petani, family farming-lah yang memberi makan masyarakat dunia, bukan korporasi pertanian.

Ridwan juga mengingatkan kegagalan program food estate sebelumnya, seperti program Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah tahun 1995-1999, program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua tahun 2010, program Delta Kayan Food Estate (DEKAFE) di Kalimantan Utara tahun 2011. "Semua itu harusnya menjadi pembelajaran kepada pemerintah bahwa pengelolaan berbasis korporasi selalu berujung dengan kegagalan, dan sebaliknya kedaulatan pangan berbasis petanilah yang seharusnya menjadi jawaban terhadap persoalan krisis pangan," tegasnya.

Selain itu, jelasnya, sistem pertanian monokultur dan industrialisasi yang diterapkan dalam program food estate yang dikembangkan di Sumatera Utara antara lain bawang merah, bawang putih dan kentang akan menghilangkan nilai- nilai kearifan lokal dan juga menghilangkan potensi produk unggulan lokal.

"Sistem pertanian yang berorientasi pada produktifitas akan mengancam keberlanjutan ekologi dan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia dan itu tidak sesuai dengan program Jokowi 1000 desa organik," tutur Ridwan.

"Food estate bertolak belakang dengan visi dan misi dari Petrasa terkait pertanian selaras alam. Ketika Food estate terlaksana maka akan terjadi penggunaan pupuk kimia secara besar-besaran, ini juga berkaitan dengan ekologi dan lingkungan karena menggunakan kawasan hutan yang tadinya sebagai penyokong ketersediaan air dan keberlanjutan ruang hidup, kemudian akan terjadi kekurangan (deforestasi) hutan dalam skala besar," pungkasnya.