Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.

Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema) Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Utara Masdar Tambusai, S.Ag menanggapi polemik revisi UU KPK yang saat ini sedang ramai.

"Revisi ini nampaknya memang harus dilakukan, mengingat hampir 17 tahun perjalanannya, Indonesia masih dalam kondisi darurat korupsi", ujarnya saat berbincang dengan media ini, Jum'at (27/9/2019).

Bukan hanya aturan yang dinilainya telah usang, namun ditengarai banyak pasal yang memang tak mengatur sejumlah hal yang bersifat baru. "Ini menyebabkan Undang-undang KPK yang lama berbenturan dengan aturan tertentu", sambungnya.

"Ya kita berharap semoga polemik revisi Undang-undang KPK ini segera terselesaikan. Mengingat intisari dari tujuan revisi ini untuk kepentingan bersama, yakni membasmi korupsi hingga ke akarnya, tuntas dan paripurna.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak), Hendra P. Hutagalung yang menyatakan, Undang-undang KPK yang baru bisa memperkuat mekanisme serta kontrol secara internal di KPK.

"Implikasinya kewenangan lembaga anti rasuah ini tidak disalahgunakan. Seperti dengan adanya Dewan Pengawas, tentunya akan ada mekanisme check and balance. Bahkan, berdasarkan hasil survei, masyarakat telah menyetujui hasil Dewan Pengawas", ungkap Hendra

"Pegawai KPK kan bukan malaikat yang tidak bisa salah. Sekarang ini kan terkesan mereka itu seperti malaikat, selalu benar, padahal seperti kita dengar dan lihat sendiri, terkait kasus suap mantan gubernur Sumatera Utara, ada dugaan tebang pilih, ada yang ditahan, ada yang sampai sekarang masih bebas walau terang-terangan mengaku menerima uang suap itu", pungkasnya.