Hal tersebut diungkapkan Nasruddin ketika merespon terkiat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandangi oleh Presiden RI Joko Widod pada 10 Juli 2017.

"Sebagaimana rilis dari Muhammadiyah Pusat bahwa Muhammadiyah selalu mendukung NKRI dan Pancasila sebagai Idelogi negara merupakan hal yang Final," bukanya sebelum berlanjut terkait Perppu Ormas.

"Berkaitan dengan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas yang sedang dalam ranah Mahkama Konstitusi, Muhammadiyah mengambil sikap untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Pemerintah," lanjut Nasruddin terkiat sikap Muhammadiyah.

Terkait dengan Judicial Review, Nasruddin mengungkapkan bahwasannya hal tersebut merupakan hak demokratis dari masyarakat dan lebih baik mempercayakan hal tersebut kepada pemerintah, bukan dengan aksi yang berujung anarkis. 

"Di lain sisi Muhammdiyah juga mendukung demokrasi masyarakat, dengan adanya Judicial Review, tetapi Muhammadiyah tidak membenarkan protes-protes bersifat anarkis yang dilakukan oleh umat lainnya," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sedang diajukan oleh sejumlah Ormas yang merasa dirugikan oleh terbitnya Perppu tersebut.