Senin, 09 Des 2019 12:01

Forum Mahasiwa Sumatera Utara Laporkan 3 Kepala Daerah ke KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Sam
Rabu, 14 Nov 2018 21:04
Istimewa
Zulham Hidayah Pardede, Mangaraja Harahap dan Abdul Razak Nasution
Forum Mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Forum Mahasiswa Sumatera ke gedung anti rasuah tersebut langsung dipimpin ketua organisasi masing- masing, yakni Zulham Hidayah Pardede Ketua Umum DPD. IMM Sumut, Mangaraja Harahap Ketua Umum PW. KAMMI Sumut dan Abdul Razak Nasution Ketua PW. HIMMAH Sumut.

Kedatangan Forum Mahasiswa Sumatera Utara ke gedung anti rasuah tersebut dalam rangka mengantar pengaduan dugaan korupsi 3 (tiga) Pemkab dan Pemko, yang diduga dimotori Kepala Daerah di Sumatera Utara. Ketiga Kepala Daerah tersebut antara lain Bupati Kabupaten Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor. 

Dalam siaran persnya, Rabu sore (14/11), Abdul Razak Nasution Ketua PW. HIMMAH Sumut, mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut meliputi antara lain,

Pemkab Simalungun :

Dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemkab Simalungun Tahun 2017 sebesar 53,9 Milyar yang diduga melibatkan Jopinus Ramli (JR) Saragih dan hampir seluruh pimpinan SKPD di Pemkab Simalungun.

Pemkab Mandailing Natal : 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Taman Raja Batu dan Taipan Siri- Siri yang merugikan Negara Milyaran Rupiah yang diduga melibatkan Dahlan Hasan Nasution Bupati Madina, Rahmat Hidayat Kadispora Madina, Syahruddin mantan Kadis PU Madina, Tanduk Efendi Siregar Kabid Aset BPKAD Madinah, dan Rahmadsyah Lubis Kadis Perkim Madina.

Pemkot Pematangsiantar : 

Dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2017 sebesar 6,4 Milyar melibatkan hampir seluruh pimpinan SKPD.


Zulham Pardede menyatakan, "Melaporkan tiga kepala daerah sekaligus adalah langkah awal yang kami tempuh untuk menunjukkan kepada kepala daerah yang lain agar tulus dan bersih dalam memimpin."

"Kita akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bukti-bukti awal sudah kita sampaikan, dan KPK sudah berkomitmen akan menindaklanjutinya. Mudah mudahan para kepala daerah ini segera dipanggil dan di-tersangka-kan", jelas Zulham.

Sementara Mangaraja Harahap mengatakan, "Saya berharap seluruh kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena faktanya yang ada sampai hari ini, di tengah zaman revolusi 4.0 industri, budaya ini masih menajam di sumatera utara. Para kepala daerah dan mantan kepala daerah berlomba-lomba membangun dinasti. Padahal sumber daya alam di Sumatera Utara cukup memadai. Maka kepala-kepala daerah di Sumatera Utara mulai saat ini harus bersih, jika tidak dampaknya berimbas kepada generasi milenial. Generasi muda sumatera utara tidak lagi produktif, sebab tenaga dan pikiran mereka tidak dibangun dan diberdayakan. Seharusnya dengan sumber daya alam yang memadai bisa menjadikan Sumatera Utara yang mandiri dan kompetitif."

"Laporan kepada KPK hari ini adalah laporan tahap pertama yakni Pemerintah kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kota Pematang Siantar, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Awal tahun 2019 antara bulan Januari dan Februari, kita akan kembali melaporkan kepala daerah yang korupsi", tambahnya.

Abdul Razak Nasution menambahkan, "Kami juga meminta kepada KPK harus turun dan memeriksa ketiga kepala daerah tersebut. Karena Kami menilai bahwa ketiga kepala daerah tersebut tidak berprestasi. Yang tidak berprestasi tidak layak dipertahankan dan demi good governance yang baik di Sumatera Utara", tegas Razak. 

"Kami Pimpinan organisasi mahasiswa Sumatera Utara ini berkomitmen mengawal penanganan kasus dugaan korupsi tiga kepala daerah tersebut", pungkasnya, mengakhiri wawancara dengan media.

Editor: Dito

T#g:HimmahIMMKAMMIkpkMadinaPematangsiantarSimalungun
Berita Terkait
  • Rabu, 04 Des 2019 03:04

    Keputusan Presiden Jokowi Terkait Perppu KPK layak Dihormati

    Presiden Jokowi hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK lantaran masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sikap ini dinilai sejumlah pihak sudah tep

  • Senin, 02 Des 2019 21:32

    Flashback Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri

    Komjen Pol Firli Bahuri ramai diperbincangkan pasca dirinya terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) untuk masa jabatan 2019-2023. Keberhasilan Komjen Pol. Firli dalam melewati se

  • Senin, 11 Nov 2019 06:21

    35 KK Di Nagori Buntu Bayu, Hatonduhan Terima Bantuan CSR Dari PT SBS JJ

    Sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) di Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, mendapatkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Sumber Bumi Sawita Jadi Jaya (SBS J

  • Selasa, 29 Okt 2019 14:39

    HIMMAH Tebing Tinggi Dukung Pernyataan Kapuspenkum Kejagung RI Untuk Tidak Bermain Di Koridor TP4D

    HIMMAH kota Tebing Tinggi melalui Ketua J. Meidianda mendukung pernyataan Kapuspenkum Kejagung Mukri yang ingatkan rekan sesama jaksa untuk tidak bermain didalam koridor TP4D."Kita ingatkan rekan Keja

  • Minggu, 27 Okt 2019 22:47

    Soal UU KPK, Ketua HMI Sumut Lebih Memilih Kajian Akademis dan Jalur Konstitusional Daripada Turun Ke Jalan

    Aktifis Mahasiswa Sumatera Utara menilai bahwa mengedepankan forum diskusi dan kajian dalam menyikapi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru jauh lebih berbobot diban

  • Sabtu, 19 Okt 2019 21:29

    Diskusi JAKDI & FISHUM, "Peran Akademisi Dalam Perppu UU KPK"

    Polemik di masyarakat terkait kebijakan Perppu UU KPK menjadi sorotan bagi pergerakan kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa di Yogyakarta.Hal ini terlihat pada saat aksi "Gejayan Memanggil" dimana m

  • Kamis, 17 Okt 2019 14:37

    DKP KAMMI Sumut Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Presiden

    Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, periode 2019-2024, yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019 mendatang, Ketua Departemen Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Wira Putra, menghimbau kepa

  • Senin, 07 Okt 2019 14:07

    Bertarung Nyawa, Jembatan di Kecamatan Tambangan Tak Kunjung Diperbaiki Bupati Madina

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cekal Korupsi Indonesia (CKI) D Tampubolon angkat bicara dan meminta agar Bupati Kabupaten Mandailin

  • Senin, 07 Okt 2019 13:17

    Wali Kota Bangga Wanita Medan Jadi Salah Satu Pimpinan KPK

    Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menghadiri acara Syukuran Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kediamannya di Jalan Garu VI, Kecama

  • Rabu, 02 Okt 2019 13:52

    Basaria: Sumut Salah Satu Pilot Project Pencegahan Korupsi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, Sumut disebut menjadi salah satu pilo

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak