Forum Mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Forum Mahasiswa Sumatera ke gedung anti rasuah tersebut langsung dipimpin ketua organisasi masing- masing, yakni Zulham Hidayah Pardede Ketua Umum DPD. IMM Sumut, Mangaraja Harahap Ketua Umum PW. KAMMI Sumut dan Abdul Razak Nasution Ketua PW. HIMMAH Sumut.

Kedatangan Forum Mahasiswa Sumatera Utara ke gedung anti rasuah tersebut dalam rangka mengantar pengaduan dugaan korupsi 3 (tiga) Pemkab dan Pemko, yang diduga dimotori Kepala Daerah di Sumatera Utara. Ketiga Kepala Daerah tersebut antara lain Bupati Kabupaten Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih, Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution dan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor. 

Dalam siaran persnya, Rabu sore (14/11), Abdul Razak Nasution Ketua PW. HIMMAH Sumut, mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut meliputi antara lain,

Pemkab Simalungun :

Dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemkab Simalungun Tahun 2017 sebesar 53,9 Milyar yang diduga melibatkan Jopinus Ramli (JR) Saragih dan hampir seluruh pimpinan SKPD di Pemkab Simalungun.

Pemkab Mandailing Natal : 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Taman Raja Batu dan Taipan Siri- Siri yang merugikan Negara Milyaran Rupiah yang diduga melibatkan Dahlan Hasan Nasution Bupati Madina, Rahmat Hidayat Kadispora Madina, Syahruddin mantan Kadis PU Madina, Tanduk Efendi Siregar Kabid Aset BPKAD Madinah, dan Rahmadsyah Lubis Kadis Perkim Madina.

Pemkot Pematangsiantar : 

Dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemerintah Kota Pematangsiantar tahun 2017 sebesar 6,4 Milyar melibatkan hampir seluruh pimpinan SKPD.

Zulham Pardede menyatakan, "Melaporkan tiga kepala daerah sekaligus adalah langkah awal yang kami tempuh untuk menunjukkan kepada kepala daerah yang lain agar tulus dan bersih dalam memimpin."

"Kita akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bukti-bukti awal sudah kita sampaikan, dan KPK sudah berkomitmen akan menindaklanjutinya. Mudah mudahan para kepala daerah ini segera dipanggil dan di-tersangka-kan", jelas Zulham.

Sementara Mangaraja Harahap mengatakan, "Saya berharap seluruh kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena faktanya yang ada sampai hari ini, di tengah zaman revolusi 4.0 industri, budaya ini masih menajam di sumatera utara. Para kepala daerah dan mantan kepala daerah berlomba-lomba membangun dinasti. Padahal sumber daya alam di Sumatera Utara cukup memadai. Maka kepala-kepala daerah di Sumatera Utara mulai saat ini harus bersih, jika tidak dampaknya berimbas kepada generasi milenial. Generasi muda sumatera utara tidak lagi produktif, sebab tenaga dan pikiran mereka tidak dibangun dan diberdayakan. Seharusnya dengan sumber daya alam yang memadai bisa menjadikan Sumatera Utara yang mandiri dan kompetitif."

"Laporan kepada KPK hari ini adalah laporan tahap pertama yakni Pemerintah kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kota Pematang Siantar, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Awal tahun 2019 antara bulan Januari dan Februari, kita akan kembali melaporkan kepala daerah yang korupsi", tambahnya.

Abdul Razak Nasution menambahkan, "Kami juga meminta kepada KPK harus turun dan memeriksa ketiga kepala daerah tersebut. Karena Kami menilai bahwa ketiga kepala daerah tersebut tidak berprestasi. Yang tidak berprestasi tidak layak dipertahankan dan demi good governance yang baik di Sumatera Utara", tegas Razak. 

"Kami Pimpinan organisasi mahasiswa Sumatera Utara ini berkomitmen mengawal penanganan kasus dugaan korupsi tiga kepala daerah tersebut", pungkasnya, mengakhiri wawancara dengan media.