Konsistensi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi kasus korupsi dipertanyakan, pasalnya hingga hari ini Pemkab Palas belum melaksanakan eksekusi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga

Menteri terkait pemecatan 2.357 ASN yang berstatus  koruptor.

Pemecatan ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafrudin, dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Terkait hal tersebut, Sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di

Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang akan diberhentikan secara tidak hormat dari tugasnya karena terbukti korupsi, namun hal ini diduga lamban, jika merujuk pada ucapan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, dimana

pelaksanaan putusan bersama ini diselesaikan paling lama Bulan

Desember 2018.

Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Palas Agus Saleh Saputra Daulay saat

dihubungi Rabu (23/1/2019) melalui selularnya mengatakan, "Sampai saat

ini masih dalam proses tindak lanjut pemberhentian 9 (Sembilan) ASN

Koruptor dan sampai saat ini kami masih menunggu salinan putusan pengadilan."

"Beberapa waktu lalu,  kami telah menyurati pengadilan untuk

mendapatkan salinan. Setelah dapat salinan putusan pengadilan tidak serta-merta kita melakukan pemecatan, karena masih proses yakni menunggu hasil Judicial Review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, meskipun di beberapa

daerah sudah melaksanakan pemberhentian ASN sesuai dengan Surat

Keputusan Bersama tiga Menteri," jelasnya.

"Kami juga masih dalam proses tindaklanjut, sambil menunggu keputusan Judicial Riview UU ASN No.5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 Huruf b",

tegasnya.