Rabu, 23 Sep 2020 10:31
  • Home
  • Politik
  • Soal Kelapa Sawit, Pemerintah Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Diskriminasi Uni Eropa

Soal Kelapa Sawit, Pemerintah Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Diskriminasi Uni Eropa

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dito/rls
Kamis, 21 Mar 2019 15:21
Humas Kemenlu
Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan dan Wakil Menlu A. Fachir menyampaikan briefing soal kelapa sawit, di Kemlu, Jakarta, Rabu (20/3).
Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara yang mendukung tindakan-tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa terhadap ekspor kelapa sawit asal Indonesia.

Sikap tegas pemerintah itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri briefing mengenai Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap Kelapa Sawit, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, di Jakarta, Rabu (20/3).

"Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement, red)," tegas Darmin.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin menanggapi dikeluarkannya regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change), pada Rabu (13/3) lalu.

Bagi Indonesia, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting, yang tercermin dari nilai kontribusi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai 17,89 miliar dollar AS pada tahun 2018. Industri ini berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto, dan  menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 4 juta petani kelapa sawit di dalamnya.

Selain itu, kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta kl, yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak tahun 2015.

"Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030," tegas Darmin.

Menko Perekonomian menggarisbawahi hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi. "Presiden RI juga telah menyatakan keprihatinannya pada hubungan perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa jika kebijakan diskriminasi terhadap sawit ini berlanjut," katanya.


Kepentingan Nasional

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dampak positif dari kelapa sawit terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan.

"Jika kita didiskriminasikan begini dan hampir sekitar 20 juta rakyat kita terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional," tegas Menko Luhut dalam acara yang dimoderatori oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir ini.

Untuk itu, lanjut Luhut, Pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dari dunia usaha asal Uni Eropa, untuk menyampaikan concern dan keprihatinan Indonesia kepada pemerintahan negara-negara UE melalui investor dari perusahaan negara-negara tersebut, terkait tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

"Indonesia pun akan terus berkolaborasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit dalam kerangka organisasi CPOPC dan ASEAN. Tidak hanya untuk mempromosikan keberlanjutan kelapa sawit, tetapi juga untuk mendorong posisi bersama melawan aksi diskriminatif Komisi Eropa," kata Luhut.

Pemerintah pun, jelas Menko Kemaritiman itu, terus bekerja bersama untuk menghentikan proses pengesahan Delegated Act RED II yang secara jelas mendiskriminasi kelapa sawit dari minyak nabati lainnya.

Dengan demikian, kemitraan dan persahabatan Indonesia-UE dapat terjaga, mengingat saat ini justru kedua pihak sedang berusaha memperluas dan meningkatkan hubungan melalui kerja sama Indonesia-Uni Eropa CEPA.
Editor: Budi

T#g:sawitUni Eropa
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Kamis, 17 Sep 2020 05:17

    Pemprov Sumut dan Lemhannas Cari Solusi Permasalahan Sawit

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sedang berupaya mencari solusi permasalahan sawit di Sumut. Hal ini dilakukan meng

  • Sabtu, 05 Sep 2020 20:35

    2 Bocah SD Tewas Tenggelam Di Kolam Kebun Kelapa Sawit

    Dua bocah SD, inisial D Br P (12) dan E Br Manullang (11) tewas tenggelam di  kebun kelapa sawit milik PT. KHI, berlokasi di Desa Havea, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sekira

  • Jumat, 17 Jul 2020 14:47

    Curi Brondolan Sawit PT. Socfindo, Dedi Ditangkap Satpam Kebun

    Curi berondolan sawit PT. Socfindo bangun bandar, Dedi (35) warga Dusun I, Desa Aras panjang, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai ditangkap satpam PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Bantan, Kec. Do

  • Sabtu, 28 Des 2019 07:38

    Bupati Batu Bara Resmikan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Milik PT Bius Iyas Malela

    Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir MAP bersama Ketua TP PKK Batu Bara Ny Maya Zahir bersama putra-putrinya Danis dan Nabila ikut hadir meresmikan pabrik minyak kelapa sawit (PKS) milik PT Bius Iyas Malela,

  • Selasa, 13 Agu 2019 12:53

    Harga TBS Sawit di Palas Rp1.180/Kg

    Tercatat di minggu kedua bulan Agustus ini, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas (Palas), mengalami kenaikan tipis. Sa

  • Selasa, 13 Agu 2019 09:33

    20 Hektar Lahan Sawit di Labusel Terbakar

    Kebakaran melanda lahan milik warga di desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Senin 12 Agustus 2019.

  • Senin, 12 Agu 2019 11:42

    Apkasindo Palas Targetkan PSR 2.000 Hektare

    Dewan Pimpinan Daerah Assosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD Apkasindo) Kabupaten Padang Lawas (Palas), menargetkan pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR) tahun anggaran 2019, di dae

  • Jumat, 26 Jul 2019 12:26

    Duh, Harga TBS Sawit Petani di Palas Turun Lagi, Rp770 Perkilo

    Tercatat hingga pekan keempat bulan Juli, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengalami penurunan. Saat ini harganya di kisaran Rp670 sa

  • Rabu, 20 Mar 2019 06:10

    Petugas Apkasindo Palas Siap Jalankan Program Peremajaan Sawit Rakyat

    Sejumlah petugas yang diberikan mandat surat tugas dari Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di daerah Kabupaten Padang Lawas

  • Selasa, 12 Feb 2019 16:32

    Diduga Alih Fungsi Hutan Menjadi Kebun Sawit di Labuhanbatu

    Rahmat Hasibuan (54 tahun), warga sekitar, menyatakan bahwa area lahan (hutan kemasyarakatan) KTH Jainapul Batu Jonjong Bersinar di Dusun VIII Masihi Desa Sei Raja Kec. Na.IX-X Kab. Labuhanbatu Utara

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak