Salah satu daerah yang ikut dalam pilkada serentak kali ini adalah provinsi Sumatera Utara, provinsi dimana gubernurnya merupakan wakil gubernur yang diangkat untuk menggantikan gubernur yang terkena skandal korupsi. 

Sebagai provinsi yang memiliki pengalaman buruk karena gubernurnya masuk secara berturut-turut, sifat apatis dan paranoid terhadap kepemimpinan Gubernur kedepan merupakan isi dari benak masyarakat pada umumnya. Tidak terkecuali sejumlah tokoh muda Sumatera Utara, Bobby Niedal Dalimunthe, Charles Munthe dan Swangro Lumbanbatu.

"Pilkada serentak 2018 merupakan barometer akhir kepemimpinan eksekutif provinsi sumut, dua gubernur sebelumnya terkena skandal korupsi cukup merusak kepercayaan masyarakat," ucap Ketua PKC PMII Sumut ini, di sela-sela acara pisah sambut Kapolda Sumut, di hotel Grand Aston, Sabtu malam (8/7). 

Terkait kriteria siapa sosok pemimpin Sumut kedepan, Bobby Dalimunthe berharap sosok tersebut yang mampu mengedepankan bukti kerja dalam hal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan di tengah situasi sosial penduduk. 

Menurutnya, sosok yang diharapkan juga pastinya tidak sedang dalam proses jeratan korupsi. Hal ini cukup wajar sebagai antisipasi keberlangsungan gubernur dalam menyelesaikan priodesasi. Selain korupsi, kemampuan dalam mengelola birokrasi juga termasuk dalam kriteria yang harus di miliki oleh bubernur mendatang. 

"Bukan bebas korupsi saja yang pantas menjadi gubernur, namun kemampuan pengelolaan manajemen birokrasi juga harus handal. Agar penempatan pejabat pembantu nantinya bisa bekerja secara baik dengan memanfaatkan anggaran yang ada untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih", tandas Bobby Dalimunthe. 

Banyak kriteria yang menjadi masukan Ketua PKC PMII SUMUT untuk calon gubernur Sumut kedepan. Sifat moderat juga menjadi tambahan yang harus dimiliki calon gubernur, katanya, hal ini sangat wajar mengingat kondisi sosial masyarakat sumut yang sangat bermacam-ragam suku, etnis dan agama. Kepiawaian gubernur dalam menjalin komunikasi antara provinsi dengan pusat tak luput syarat yang diberikan oleh Bobby Dalimunthe. Karena dengan keterbatasan anggaran daerah yang ada, provinsi juga perlu anggaran tambahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada. 

"Sebagai penunjang kesuksesan pembangunan daerah provinsi sumut, PKC PMII sangat berharap kepada calon yang mampu menjaga kestabilan sosial masyarakat, memiliki pribadi yang baik, dan mampu berkomunikasi lintas sektoral. Bagaimanapun provinsi Sumatera Utara harus kembali kepada provinsi yang menjadi contoh bagi provinsi lain," pungkasnya.

Sementara Charles Munthe, Korda GMNI Sumut, menyatakan bahwa pemimpin Sumatera Utara harus bisa menjadi keterwakilan bagi seluruh elemen masyarakat sesuai dengan status sosial kependudukan.

"Dengan menjaga tolrensi dalam berdemokrasi, maka Sumatera Utara bisa menjadi contoh kerukunan umat beragama di Indonesia," tukas Charles.

Senada dengan itu, Swangro Lumbanbatu mengharapkan pemimpin Sumatera Utara harus lebih terukur kerjanya dan merata.

"Pemimpin Sumut kedepannya harus bisa memetakan bagaimana kondisi persoalan yang ada, mulai dari aspek sosial, ekonomi dan budaya sehingga Sumut bisa lebih maju lagi," tutur Korwil PP GMKI Wilayah Sumut-Aceh ini. 

Ditegaskannya, Sumut merupakan salah satu miniatur Indonesia dengan masyarakat yang beragam. "Pemimpin Sumut harus bisa membawa masyarakat Sumut sesuai dengan harapan idiologi Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," pungkasnya.