Acara pembukaan juga ditandai dengan memainkan angklung secara serentak. Tampak Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA turut membersamai memainkan angklung didampingi Kabag UKPBJ Santo Simanjuntak, dan Plh Kabag Umum Amri Hasibuan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun.

"Sampai dengan 1 November 2023, telah tercatat kemajuan dengan realisasi PBJ UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun," kata Teten dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Selasa.

Teten mengatakan, angka tersebut menandakan ada kemajuan dalam realisasi PBJ UMKM. Laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatatkan belanja barang/jasa UMKM telah capai 37,6 persen dari target pemerintah yang menetapkan 40 persen.

"Target 40 persen belanja UMKM itu kan baru tercapai 37,6 persen. Ini angka sudah cukup bagus jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi masih terus harus kami perjuangkan," ujar Teten.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki saat membuka Rakornas tersebut mengapresiasi LKPP yang terus menerus, dan sistematis memanfaatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk pengembangan industri dalam negeri, khususnya UMKM.

"LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang sangat signifikan," katanya.

Teten Masduki mengajak semua pihak, untuk memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan dan adil bagi semua. "Maka, Forum ini adalah tempat untuk berkolaborasi dalam sektor pengadaan kita," sebutnya.

Kementerian Koperasi dan UKM, tambahnya, akan terus berkomitmen mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus kepada pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan bersertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi  UMKM.

"Intinya kami ingin produk UMKM itu dibeli, dan kualitasnya juga ditingkatkan. Agar lebih sejalan pengadaan barang dan jasa dapat dipenuhi oleh  UMKM. Maka kementerian dan lembaga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa," ujarnya