Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (APBD Provsu TA 2020) sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) untuk pengadaan pakaian dinas diduga lebih banyak yang menguap ketimbang yang terealisasi.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak kepada awak media, Senin (8/6/2020).

"Menurut data yang ada pada Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Proletar, pada triwulan pertama anggaran yang sudah direalisasikan untuk pengadaan pakaian dinas pada Dinas PPKB Provsu tersebut adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) Coklat serta Pakaian Dinas Korpri Lengan Panjang", kata Ridwanto.

Ketua LSM SUARA PROLETAR Ridwanto Simanjuntak juga menyatakan bahwa lewat kode rekening 5.2.2.12.05 dialokasikan anggaran sebesar Rp51.000.000 untuk 60 stel PDH Coklat dengan harga satuan sebesar Rp.850.000.

Terkait hal ini, Ridwanto Simanjuntak menyatakan, PDH Coklat untuk keperluan ASN sebanyak 60 stel tersebut diduga kuat telah dimark up, karena menurut informasi yang dihimpun jjumlah ASN pada dinas PPKB Provsu diduga hanya berkisar 30-an orang.

Belum lagi Pengadaan Pakaian Korpri Lengan Panjang dengan kode rekening 5.2.2.14.01 sebanyak 45 stel dengan harga satuan sebesar Rp.750.000 dengan jumlah total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.33.750.000 juga diragukan kebenarannya.

Menurut informasi di lapangan, harga bahan pakaian Korpri untuk 2 1/2 meter diduga hanya sebesar Rp.150.000. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa untuk satu stel pakaian Korpri ditambah dengan upah menjahit hanya menelan biaya berkisar Rp.250.000 untuk satu stel.

"Jika hal ini mengandung kebenaran maka dapat dikatakan bahwa 2/3 dari anggaran untuk pengadaan pakaian Korpri tersebut menguap. Hal ini tentu saja diluar anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan topi Korpri sebanyak 60 buah dengan harga satuan sebesar Rp.60.000, pakaian olahraga sebanyak 60 stel dengan harga satuan sebesar Rp.500.000, kaos kaki sebanyak 60 pasang dengan harga satuan sebesar Rp.35.000. Baju kaos sebanyak 45 buah dengan harga satuan sebesar Rp.100.000, sepatu olahraga sebanyak 60 pasang dengan harga satuan sebesar Rp.500.000, sebagaimana yang ditandatangani Kadis PPKB Provsu Dr Ir Hj Hidayati MSi", tandas Ridwanto Simanjuntak.

Sementara, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Dr Hj Hidayati MSi ketika dikonfirmasi awak media melalui selularnya ke nomor 082167526xxx tidak menjawab.