Walhi Sumut ingatkan Pemda Palas tidak gegabah pada pembukaan akses Palas-Madina
MEDAN (utamanews.com)
Rabu, 03 Feb 2016 08:19
Pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan oleh Pemda Padanglawas (Palas) untuk membuka akses transportasi Palas menuju Madina, mendapat respon dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara.Lembaga yang konsentrasi terhadap lingkungan ini meminta kepada Pemda Palas untuk tidak terburu-buru, terkait rencana pembukaan akses jalan dari Palas menuju Madina yang sedang dilakukan uji kelayakan oleh tim dari universitas gajah mada (UGM) dari Yogyakarta saat ini.
Baca juga:
Ketua WALHI Sumut Kusnadi, ketika dihubungi wartawan Senin (1/2) menanggapi, upaya Palas melalui Bappeda yang ingin membuka akses jalur Palas ke Mandailing Natal agar tidak gegabah.
“Selain harus mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya jika lahan hutan itu dibuka, Pemda Palas juga harus melihat rencana tersebut apakah masuk dalam RPJPD Palas dan RTRW Propinsi Sumut,” kata Kusnadi.
Kata Kusnadi, Pemda Palas tidak bisa begitu saja membuka akses jalur darat itu dengan menggandeng tim dari UGM tanpa terlebih dahulu melihat RTRW dan RDTR Provinsi. Karena jika kebijakan Palas dalam membuka akses itu tidak masuk dalam RTRW Provinsi, itu jelas tidak boleh. Apalagi RTRW Provinsi sampai saat ini belum disahkan. Sehingga upaya yang dilakukan Bappeda itu hanyalah sia-sia dan menghabiskan anggaran APBD.
Dalam hal ini, lanjutnya Pemda Palas, diminta jangan terlalu mengedepankan aspek ekonomi saja, tetapi adakalanya aspek lingkungan lebih dikedepankan daripada aspek ekonominya. Untuk itu Pemkab Palas diminta jangan mensejajarkan tingkat urgensi aspek teknis, ekonomi, sosial, dengan aspek lingkungan dalam rencana pembukaan akses tersebut.
Dipertanyakannya, jika akses tersebut dibuka, siapa yang bertanggungjawab terhadap dampak yang akan diakibatkan-nya. Seperti terjadinya bahaya longsor, pembalakan kayu dan hutan. Belum lagi dampak lainnya terhadap warga Palas.
"Jadi arah kebijakan pembangunan ke depan harus banyak mempertimbangkan faktor sosial dan dampaknya, sehingga pembangunan tersebut tidak menjadi bumerang alias berpotensi jadi pintu bencana, karena pembangunan itu bisa saja tidak berjalan mulus. Apalagi sampai menabrak berbagai aturan yang ada,” ungkapnya.
Kusnadi mengingatkan Pemkab Palas bahwa daerah yang akan ditembus untuk pembukaan akses Palas-Madina itu tidak hanya soal statusnya sebagai hutan negara, tetapi daerah itu merupakan daerah strategis tangkapan air dan daerah penyangga kualitas lingkungan yang tersisa dengan hamparan yang masih luas di wilayah Palas.
Artinya, urainya, kalau pembukaan akses Palas-Madina ini hanya untuk mengejar dampak pertumbuhan ekonomi saja tanpa memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek lingkungan, tentu sangat berbahaya. Karena di sana juga banyak kehidupan flora-fauna yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya.
“Untuk itu, Pemkab Palas harus menghitung potensi dampak negatif lainnya. Misalnya, bila jalan dibuka maka dapat dipastikan para kapitalis akan berusaha memperluas ekspansi kapitalnya di wilayah yang telah ditembus tersebut tanpa peduli dengan hakekat keberadaan lingkungan,” tegas Kusnadi.
Dicontohkannya di berbagai daerah, akibat mudahnya akses transportasi, hutan lindung dirambah dan disulap jadi kawasan produksi perkebunan secara membabi buta dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap potensi resiko yang ditanggung oleh masyarakat lokal.
“Atas dasar itu, katanya, Pemkab Palas perlu matang memikirkan masalah ini, bila perlu mengkaji ulang apakah rencana ini tingkat urgensinya sudah benar-benar urgen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Palas. Padahal, banyak potensi lain yang memungkinkan jadi alternatif arah pembangunan guna mendorong peningkatan ekonomi,” pungkasnya. (MS)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
Kontak Disclaimer Karir Iklan Tentang Kami Pedoman Media Siber
Copyright © 2013 - 2026 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama
