Peringatan hari sumpah pemuda, tanggal 28 Oktober 2019, menjadi momentum bagi masyarakat yang terdiri dari gabungan organisasi masyarakat sipil, antara lain WALHI Sumut, Kontras Sumut, Kesatuan Perjuangan Rakyat Bakumsu, Sekber RA, LBH Medan, Hari, HMI Fisip USU, HMI USU, GMNI, LBH CNI, AMAN, KPA Sumut, Cangkang Queer, Sikap Yayasan Gema melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (28/10/2019).

Massa aksi menyampaikan terkait kondisi negara saat ini yang tidak baik dan tidak pro terhadap rakyat dengan berbagai banyak permasalah antara lain terkait revisi RUU tentang Ketenagakerjaan, RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba yang dinilai terlalu cepat proses kajiannya dan respon untuk menunda dirasa kurang tepat karena seharusnya dibatalkan.

Selain mengkritik terkait kondisi negara, massa aksi juga menyuarakan terkait proses hukum atas meninggalnya salah satu aktifis HAM yaitu Golfrid Siregar.

Menurut salahsatu oratornya, pihak aparat dirasa kurang optimal dalam menangani kasus tersebut. Massa merasa aktifis dikriminalisasi dengan pernyataan terkait adanya zat alkohol yang ditemukan dalam hasil laboratorium, bukan berusaha mengungkap penyebab yang mengakibatkan hilangnya nyawa almarhum Golfrid Siregar.

Adapun di sela berlangsungnya pengukuhan Pimpinan DPRD Sumut periode 2019- 2024, dua anggota dewan Komisi C, yakni Berkat Nauli dan Komisi E, Dimas Tri Adji S.Kom, dari Partai Nasdem menemui massa aksi di depan gedung DPRD Sumut.

Berkat Nauli menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi tuntutan yang disampaikan massa aksi. Terkait permasalahan revisi BPJS yang harus dibatalkan demi kepentingan rakyat, dirinya menyampaikan bahwa pihak terkait yaitu pemerintah, BPJS dan DPRD Sumut lebih mengutamakan masyarakat yang layak mendapatkan pelayanan BPJS.

Selanjutnya perihal tuntutan aksi terkait hak ulayat, dirinya menyebutkan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar segera mengesahkan perlindungan hak ulayat dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang hak ulayat di Sumatera Utara. Mengingat banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Di akhir kegiatan, massa aksi menawarkan solusi agar apa yang disampaikan siang ini kepada para dewan menjadi masukan bagi DPRD Sumut untuk didengar dan diaplikasikan kepada seluruh rakyat.