Rabu, 16 Okt 2019 08:03

YPDT Sampaikan Berbagai Persoalan Danau Toba Kepada Presiden

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Fathoni
Senin, 23 Sep 2019 15:33
Fathoni
Berbagai persoalan di Kawasan Danau Toba (KDT) masih belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik itu di tingkat kabupaten (ada 7 kabupaten di KDT) maupun di tingkat provinsi Sumatera Utara. Rakyat meragukan kompetensi para pejabat Pemda menuntaskannya. Bahkan satu persoalan pun belum tuntas diselesaikan, misalnya pencemaran lingkungan Danau Toba dan terakhir kekerasan di Sigapiton. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus. Karena itu, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) pada Senin (16/9/2019) berinisiatif menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas agar rakyat Indonesia di KDT didengar jeritannya dan kesakitannya.

Andaru Satnyoto, S.IP., M.Si., Sekretaris Umum YPDT, menerangkan, "Surat ke Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara telah dikirimkan pada Selasa (17/9/2019). Tembusan surat dikirimkan juga kepada Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman), Yasona H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), dan Moeldoko (Kepala KSP). Bukti Surat dan Tanda Terima Surat terlampir."

YPDT sebagai bagian dari pemerhati dan perhimpunan masyarakat luas yang peduli pembangunan Kawasan Danau Toba yang telah berdiri sejak 1995, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia.


"Namun demikian, pembangunan pariwisata Danau Toba tidak akan pernah berjalan baik dan benar sepanjang Kawasan Danau Toba masih belum bebas Keramba Jaring Apung (KJA). Padahal pada 2016, Rizal Ramli (mantan Menko Kemaritiman) sudah menginstruksikan kepada Pemda agar KDT zero KJA. Hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman yang menggantikan Rizal Ramli). YPDT memohon agar  Danau Toba bebas KJA (zero KJA) dapat dilaksanakan secara tuntas", tuturnya, Senin (23/9).

YPDT juga menyampaikan informasi perkembangan pembangunan Kawasan Danau Toba yang cenderung abai terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat, seperti kasus pembuatan jalan di Sigapiton yang ricuh dan berdampak adanya kekerasan dalam proses pembangunan kawasan ke depan. Hal ini perlu dihindarkan karena pembangunan bukanlah tujuan, tetapi sarana kesejahteraan rakyat. Untuk itu berkaca dan belajar dari proses pembangunan lain misalnya, di Solo pada waktu Bapak Presiden menjadi Walikota Solo yang memerlukan dialog dan makan siang hingga puluhan kali (lebih 50 kali) dengan warga pedagang terkait; tidakkah di Kawasan Danau Toba juga perlu berbagai dialog untuk membangun kawasan dan kesejahteraan rakyat? Pembangunan harusnya berjalan tanpa kekerasan, karena pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat mulai dari awal, proses, dan akhir kegiatan pembangunan.


Terakhir, YPDT menyampaikan keinginan berdialog dengan Presiden Joko Widodo agar YPDT dan bersama dengan elemen masyarakat Kawasan Danau Toba dapat dilibatkan dalam proses pembangunan pariwisata KDT.

Selain surat yang dikirimkan kepada Presiden tersebut, YPDT juga melakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi lain seperti Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Batak Center (BC), Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA), dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/9/2019) dan berlanjut dalam sebuah Diskusi Kamisan pada Kamis (19/9/2019).

"Dalam Diskusi Kamisan, salah satu pembina YPDT, Prof Dr Ing K. T. Sirait menyampaikan bahwa rakyat Sigapiton dahulu turut memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan republik ini. Bahkan menurutnya, rakyat Toba termasuk Sigapiton menangkap tentara Belanda. Hal tidak sepantasnya jika perjuangan mereka dibalas dengan perlakuan kekerasan mengatasnamakan pembangunan pariwisata", pungkasnya.

Editor: Herda

T#g:Danau Toba
Berita Terkait
  • Selasa, 15 Okt 2019 11:35

    Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp.4,04 Triliun Bangun Insfratuktur & Utilitas Dasar Danau Toba

    Presiden RI Joko Widodo meminta pembangunan insfratuktur di kawasan Danau Toba untuk dapat diselesaikan sesuai target yang ditentukan. Juga berpesan agar rumah yang berdiri di kawasan Danau Toba dikem

  • Rabu, 04 Sep 2019 14:34

    Kerukunan Puak Batak Bersaudara Minta Wartawan "Sejukkan" Polemik Wisata Halal di Danau Toba

    Mayjen TNI (Purn) Sumiharjo Pakpahan meminta masyarakat bersikap positif terhadap statemen Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi soal "wisata halal" di danau Toba.

  • Senin, 02 Sep 2019 20:22

    Kaldera Danau Toba, Sumatera Utara Masuk Jaringan Taman Bumi UGG

    Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Kaldera Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara, diusulkan dan diterima masuk dalam jaringan Taman Bumi, UNESCO Global Geopark (UGG). Pembicara

  • Rabu, 14 Agu 2019 20:54

    AMAN: Tidak Benar TPL Melindungi Masyarakat Adat

    Merespon berita klarifikasi pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk., yang disampaikan Mulia Nauli terkait aksi Masyarakat Adat Tano Batak di Kantor Kementerian LHK di Jakarta, dengan tegas Ketua AMAN Ta

  • Kamis, 08 Agu 2019 19:28

    Doni Monardo: Membuang limbah ke danau Toba adalah kesalahan besar

    Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan marah dan kecewa begitu mengetahui dugaan perusahaan seperti PT Allegrindo yang bergerak di bidang peternakan babi, membuang limbah ke Danau Toba."Pak Luhut marah

  • Selasa, 30 Jul 2019 13:50

    Total Dukungan Pembangunan Transportasi di Kawasan Danau Toba Rp644,6 miliar, Ini daftarnya

    Setelah meninjau Sipinsur Geosite, Desa Parulohan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara

  • Selasa, 30 Jul 2019 06:40

    Jokowi: 28 Destinasi Wisata Sekitar Danau Toba Akan Ditata

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meninjau Sipinsur Geosite, Desa Parulohan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (29/7) sore. Di sini, Presiden menyimak

  • Kamis, 14 Mar 2019 16:14

    Kunjungan Panitia SDTGS Kepada Pembina, Bupati Tobasa, Taput dan Samosir

    Spiritualitas Bagi Danau Toba Dan Gunung Sinabung kegiatan yang direncanakan tanggal 19-22 Juni 2019 di tujuh 7 titik kawasan Danau Toba dan Gunung Sinabung, akan dihadiri 14 lembaga Gereja dengan mem

  • Senin, 11 Mar 2019 20:11

    Membangun Danau dan Memulihkan Kawasan Danau Toba- Gunung Sinabung Berbasis Spiritualitas

    Rapat Kerja Wilayah Panitia Spiritualitas Danau Toba-Gunung Sinabung beserta kordinator wilayah dan pimpinan-pimpinan Gereja mulai bergulir di wilayah Pematangsiantar-Simalungun, Senin (11/03/2019).Ra

  • Minggu, 03 Mar 2019 09:03

    Menko Luhut: Pemerintah Bangun Danau Toba, Masyarakat Harus Jaga

    Bank Dunia, IMF, WEF, dll mengatakan Indonesia akan masuk ke empat besar ekonomi dunia pada tahun 2030 atau 2045. "Itu zaman kalian semua", kata Luhut.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak