Sabtu, 20 Apr 2024 05:51
flash sale baju pria
Bonnet Sleeping Double Sensyne Extendable Wireless Compatible Android Children Camcorder Silicone JBL Tune 510BT Ear Headphones

Terkait Banjir Di Parapat, Warga: Jangan Hanya Jadi Ajang Kunjungan Seremonial Pejabat

Simalungun (utamanews.com)

Oleh: Bungaran Saragih

Kamis, 20 Mei 2021 15:50

Istimewa
Pertemuan pejabat dengan warga Parapat di lokasi banjir.
Warga Parapat, Kabupaten Simalungun meminta agar pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pejabat pemerintah kabupaten Simalungun serta DPRD Provinsi Sumatera Utara agar tidak menjadikan banjir sebagai ajang kunjungan seremonial.

Hal itu diutarakan warga, karena kebanyakan kehadiran pejabat tidak memberikan efek dan tidak terbukti mengungkap penyebab terjadinya banjir di lokasi Parapat.

"Kunjungan Ketua DPRD dan pejabat Provsu yang hadir saat ini maunya langsung ke lokasi terjadinya penyebab banjir. Tidak melakukan foto selfie dan hanya berbasis mencari data terjadi banjir. Kami ingin kan action dari para pejabat," ucap M Hutapea didampingi Toni Simatupang kepada wartawan di Parapat, Kamis (20/5). 

Jelasnya lagi bahwa saat ini kondisi kota wisata Parapat sangat mengkhawatirkan akibat kondisi tanah yang kemiringannya telah berubah.
"Mari kita lihat langsung tebing di kawasan Parapat dari Tanjung Dolok hingga Girsang Simpangan Bolon, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak kemiringan tanah yang berubah dan menunggu waktu untuk jatuhnya," ucapnya. 

Menurut Hutapea, bahwa dugaannya terjadinya banjir diakibatkan penebangan hutan di kawasan Danau Toba, di Hutan Lindung Sitahoan, Hutan Sibatu loting.

"Kami minta kepada aparatur penegak hukum agar tidak cek lokasi di radius 3 kilometer dari lokasi banjir, melainkan dari lokasi hulu yakni lokasi hutan lindung Sitahoan dan hutan Sibatu Loting," ucapnya.

Dijelaskannya, beberapa tahun lalu banyak pengusaha pemilik Sawmil di lahan konsesi PT TPL yang melakukan usaha pemotongan kayu.
"Ada beberapa Sawmil yang berdiri di lahan konsesi TPL di sekitaran hutan lindung Sitahoan dan hutan Sibatu Loting yang dimiliki beberapa pengusaha, yakni Aseng, MP (eks anggota DPRD Simalungun), MS (oknum polisi), BS (eks Pangulu), SN (Pengusaha Siantar). Kami minta agar Polda memberikan himbauan secara tertulis untuk tidak ada aktifitas penebangan kayu di sekitar Danau Toba. Hal ini agar tidak bertentangan dengan  program Presiden RI Ir Jokowi yakni Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," ungkapnya.

Sementara itu Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem Roni Renaldo Situmorang meminta agar pemerintah dan APH untuk menghimbau pelarangan bagi pengusaha agar tidak melakukan penebangan hutan.

"Kami minta agar pengusaha pemilik ijin atau tidak memiliki ijin untuk tidak melakukan penebangan hutan. Diharapkan agar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera utara untuk melakukan pengawasan," ucapnya.
Editor: Budi

T#g:Parapatbanjir
iklanplt
makeup remover
Berita Terkait

tiktok rss yt ig fb twitter

Tentang Kami    Pedoman Media Siber    Disclaimer    Iklan    Karir    Kontak

Copyright © 2013 - 2024 utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

⬆️