Kamis, 05 Des 2019 21:55

Swangro Lumbanbatu: KPK, Habisi Koruptor di Sumut

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Kamis, 30 Agu 2018 20:00
Dok Pribadi
Swangro Lumbanbatu
Melihat kondisi Sumatera Utara 10 tahun belakangan ini, dimana banyak pejabat yang tertangkap tangan karena korupsi, GMKI Sumut, sebagai bagian dari masyarakat, sangat miris melihat kondisi saat ini. Terlebih 2 bulan belakangan inim banyak pejabat kena OTT, mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas dan sudah banyak juga yang diproses secara hukum.

Swangro Lumbanbatu, Koordinator Wilayah I SUMUT-NAD PP GMKI, mengatakan, "Kami tidak mau provinsi Sumut jadi provinsi terkorup, untuk itu GMKI WILAYAH I mendorong dan mendukung penuh langkah KPK untuk menghabisi koruptor di Sumut."

"Kami GMKI Wilayah 1 NAD-SUMUT menjelaskan bahwa 10 tahun terakhir dimulai dari Lembaga eksekutif, legislative bahkan kali ini yudikatif, sudah diperiksa oleh KPK dengan sangat massif dan komprehensif. Dimulai dari tertangkapnya Gubernur Sumatera Utara, kemudian terjaringnya anggota DPRD Sumatera Utara. Sampai saat Sumut tercap jadi tukang korupsi, tidak jadi panutan," tutur Swangro, Kamis malam (30/8/2018).



"Bahkan 2 hari yang lalu kita dihebohkan penangkapan ketua Pengadilan Negeri dan wakil beserta rekan hakim dan panitera. Memang ketua Pengadilan Negeri dan wakil sudah dipulangkan oleh KPK karena tidak kuat bukti, tetapi KPK juga pasti punya alasan tertentu kenapa mereka diproses. Ini juga harus kita refleksikan bersama," tambahnya.

Menurut Swangro, dengan terjaringnya para koruptor ini, memberikan cakrawala yang luas kepada masyarakat untuk kembali berhati-hati dalam memilih calon wakil rakyat yang nantinya akan duduk di dalam sistem mewakili rakyat pada Pemilu 2019.

"Apalagi melihat kasus anggota DPRD Sumatera Utara yang banyak terindikasi korupsi bahkan sudah banyak ditahan. Kami juga meminta KPK untuk tetap melakukan penyelidikan dan segera menindak tegas serta menyelesaikan kasus tersebut. Bukan hanya yang tidak mengembalikan uang, untuk anggota DPRD yang telah mengembalikan uang pun harus ditindak lanjuti. Agar tidak menjadi bulan-bulanan, apalagi di tahun politik nantinya tidak ada lagi calon wakil rakyat yang terindikasi menjadi koruptor," pungkasnya.

Editor: Dito

T#g:GMKIkpkOTT
Berita Terkait
  • Rabu, 04 Des 2019 03:04

    Keputusan Presiden Jokowi Terkait Perppu KPK layak Dihormati

    Presiden Jokowi hingga kini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK lantaran masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sikap ini dinilai sejumlah pihak sudah tep

  • Senin, 02 Des 2019 21:32

    Flashback Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri

    Komjen Pol Firli Bahuri ramai diperbincangkan pasca dirinya terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) untuk masa jabatan 2019-2023. Keberhasilan Komjen Pol. Firli dalam melewati se

  • Minggu, 27 Okt 2019 22:47

    Soal UU KPK, Ketua HMI Sumut Lebih Memilih Kajian Akademis dan Jalur Konstitusional Daripada Turun Ke Jalan

    Aktifis Mahasiswa Sumatera Utara menilai bahwa mengedepankan forum diskusi dan kajian dalam menyikapi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru jauh lebih berbobot diban

  • Jumat, 25 Okt 2019 20:25

    Satreskrim Polres Batu Bara OTT Lima ASN Puskesmas

    Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) Puskesmas Kecamatan Tanjung Tiram terjaring OTT Tim Saber Pungli Polres Batu Bara. Peristiwa ini diduga terkait  pemotongan insentif BPJS, Jumat (25/10) siang.Inf

  • Sabtu, 19 Okt 2019 21:29

    Diskusi JAKDI & FISHUM, "Peran Akademisi Dalam Perppu UU KPK"

    Polemik di masyarakat terkait kebijakan Perppu UU KPK menjadi sorotan bagi pergerakan kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa di Yogyakarta.Hal ini terlihat pada saat aksi "Gejayan Memanggil" dimana m

  • Senin, 07 Okt 2019 13:17

    Wali Kota Bangga Wanita Medan Jadi Salah Satu Pimpinan KPK

    Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menghadiri acara Syukuran Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kediamannya di Jalan Garu VI, Kecama

  • Rabu, 02 Okt 2019 13:52

    Basaria: Sumut Salah Satu Pilot Project Pencegahan Korupsi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, Sumut disebut menjadi salah satu pilo

  • Kamis, 03 Okt 2019 03:03

    Menyangkut Urgensi, Revisi UU KPK Panen Dukungan

    Dukungan terhadap revisi UU KPK tengah berdatangan. Undang-Undang yang telah berjalan selama 17 tahun ini telah usang dan memerlukan pembenahan di berbagai pasalnya agar mampu memperkuat kinerja KPK k

  • Jumat, 27 Sep 2019 21:47

    Tokoh Masyarakat Sumut Dukung Revisi UU KPK

    Keputusan DPR RI yang telah mengesahkan revisi Undang-undang KPK dinilai sesuai dengan perkembangan zaman untuk memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi.Demikian dikatakan Ketua Gerakan Muda (Gema)

  • Selasa, 24 Sep 2019 16:24

    Mahasiswa Sumut Pengawal Revisi UU KPK Aksi Dukung Komisioner Terpilih

    Seratusan mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pengawal Revisi UU KPK dan Hasil Seleksi (AMPUH) melakukan aksi unjuk rasa di bundaran tugu SIB, jalan Gatot Subroto,

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak