Minggu, 13 Jun 2021 04:17
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Sekretaris Umum PP GMKI: Indonesia adalah Negara Demokrasi dan Negara Hukum

Sekretaris Umum PP GMKI: Indonesia adalah Negara Demokrasi dan Negara Hukum

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Sam
Minggu, 19 Mei 2019 13:09
Istimewa
David Sitorus dalam satu kegiatan diskusi
Sekretaris Umum PP GMKI David Sitorus mengatakan bahwa dalam amandemen ke-IV UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Implikasinya setiap perbuatan warga negara harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikannya dalam acara diskusi publik "Pendidikan Konstitusi dan Demokrasi" yang dihadiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Manahan Sitompul, di di Lembaga Alkitab Indonesia Jl. Salemba Raya, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019.

"Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, dalam ayat (3) dilanjutkan dengan mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu segala perilaku warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan hukum, secara tegas juga oleh elit-elit politik bahkan calon presiden sekalipun," ungkap David.

Menanggapi ujaran Calon Presiden, Prabowo Subianto yang mengatakan akan menolak hasil Pemilu, David mengatakan bahwa Proses Pemilihan Umum yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Hukum juga memberikan ruang untuk memberikan gugatan apabila ada pelanggaran hukum.


"Hukum telah memberikan jalur terhadap pelaksanaan pemilihan umum, apabila ada yang keluar dari jalur, silahkan gugat dengan menunjukkan bukti yang kuat, karena hukum juga telah menyiapkan jalur untuk menghukum mereka yang terbukti melanggar hukum. Tidak adil menolak hasil Pemilihan umum tanpa melalui proses hukum yang ada. Semua masyarakat bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan semua orang bisa menempuh jalur hukum," ujarnya.

Selanjutnya menanggapi ujaran Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah hal yang sia-sia, David menegaskan bahwa hal itu sangat keliru, karena mekanisme hukum yang disediakan untuk mengajukan gugatan sengketa Pemilihan Umum adalah lewat Mahkamah Konstitusi, jadi secara hukum telah disediakan jalur lewat Mahkamah Konstitusi.

"Hukum telah menyiapkan ruang untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Umum lewat Mahkamah Konstitusi. Apabila terjadi kecurangan silahkan ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa sampaikan bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Apabila tidak ada bukti yang kuat ya tentu gugatan tidak akan dikabulkan", ungkapnya.

David juga mengingatkan bahwa Implikasi lain dari negara hukum adalah penegak hukum baik kepolisian dan pemegang kekuasaan pun harus bertindak sesuai dengan hukum.


"Sebagai negara hukum, pemerintah, pemegang kekuasaan maupun penegak hukum harus juga melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan sesuai dengan hukum, maka dapat pula ditindak dan ditempuh jalur hukum. Jadi, jangan lupa penegak hukum pun harus melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum", jelas David.

Ia melanjutkan bahwa secara hukum, pemilihan umum akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 22 Mei 2019, diberikan waktu untuk mengajukan gugatan sampai tanggal 25 Mei. Selanjutnya apabila masih merasa tidak adil, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sampai 2 minggu. Apabila jalur-jalur hukum yang tersedia ini tidak ditempuh, maka secara hukum telah sah putusan KPU. Tidak ada lagi yang dapat menolak Keputusan KPU tersebut. Apabila ditolak, maka yang bersangkutan telah melawan UUD 1945.

"Marilah kita semua warga negara, menghargai Proses Demokrasi yang berlangsung, menghargai kedaulatan rakyat dan menghargai proses hukum. Tempuhlah jalur hukum jangan justru melawan UUD 1945 dengan tidak mengakui proses hukum. Hargai lah kedaulatan rakyat dan proses hukum karena Indonesia adalah Negara Demokrasi dan Negara Hukum", tutup, Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia ini.
Editor: Budi

T#g:GMKIkpuMahkamah Konstitusi
Berita Terkait
  • Jumat, 11 Jun 2021 19:11

    Wali Kota Medan Terapkan Sistem Digitalisasi Untuk Menutup Peluang Korupsi

    Pemko Medan terus berupaya menutup peluang korupsi di lingkungan Pemko Medan, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor yang dianggap rawan terjadinya tindakan korupsi.Hal

  • Senin, 07 Jun 2021 16:57

    GMKI Pematangsiantar- Simalungun Sukses Adakan Kegiatan MAPPER

    GMKI Cabang Pematangsiantar- Simalungun telah selesai adakan kegitan Masa Perkenalan Dan persekutuan (MAPPER) di Aula SDN 122373 Kota Pematangsiantar, tanggal 6-7 Mei 2021.

  • Sabtu, 05 Jun 2021 19:45

    Ketua KPU Sumut Ucapkan Terimakasih Atas Informasi Berita KPU Labuhanbatu

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin menyampaikan ucapan terimakasih lewat pesan WhatsApp kepada awak media Utamanews.com, Sabtu (05/6/2021) Sekira pukul 18:55 Wib.

  • Sabtu, 05 Jun 2021 18:15

    Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi, Ada Apa?

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Wahyudi sepertinya enggan memberikan informasi terkait besaran anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada

  • Sabtu, 05 Jun 2021 18:05

    Sampaikan 4 Poin Evaluasi 100 Hari Kerja Boby-Aulia, GMKI Medan: Kurangi sensasi Fokus Kerja

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan menyampaikan 4 poin evaluasi terhadap 100 hari kerja kepemimpinan Bobby-Aulia sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan.

  • Rabu, 02 Jun 2021 18:42

    GMKI Medan Minta LLDIKTI Wilayah 1 Segera Tuntaskan Permasalahan Kampus ITM

    Adanya permasalahan yang tak kunjung usai, polemik yang terjadi di Kampus Institut Teknologi Medan memberikan dampak yang merugikan para stakeholder ITM, akibat tidak adanya ketidakpastian di kampus tersebut.

  • Rabu, 02 Jun 2021 06:42

    Refleksi Hari Pancasila, GMKI Medan Ajak Semua Menjaga Ideologi Bangsa

    Banyaknya ruang refleksi yang terjadi di tengah kekalutan, kebingungan dan kebimbangan menjadi dampak yang tak kunjung selesai pada persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah dilalui d

  • Senin, 31 Mei 2021 22:51

    Masa Perkenalan GMKI Cabang Medan Terima 517 Orang Anggota Baru

    Sebanyak 517 Mahasiswa yang tersebar di Kota Medan, resmi dikukuhkan menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Minggu 30 Mei 2021.

  • Kamis, 20 Mei 2021 20:50

    KPU Labuhanbatu Gunakan Jasa Pengacara Dari Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 02 ERA

    Masih dalam proses terkait adanya dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilihan Umum Pasca Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 April 2021, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara me

  • Kamis, 20 Mei 2021 17:30

    Kejaksaan Negeri Sei Rampah Geledah Kantor KPU Sergai

    Kejaksaan Negeri Sei Rampah diduga melakukan penggeledahan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai (sergai), Kamis (20/5/2021).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak