Ada enam orang Kepala Sekolah yang datang saat itu dan bertemu dengan Ketua Fraksi Golkar, Mikail TP Purba. Informasi yang dihimpun beberapa diantaranya ada yang tidak puas dirotasi jauh dan ada yang kecewa karena dicopot. Saat ditemui awak media mereka pun menolak untuk diberitakan. 

"Karena dipindahkan jauh kali kami dari tempat biasa. Jauh dari rumah," ucap salah seorang Kepala Sekolah.

Rata-rata mereka dari Kecamatan Namorambe dan menjadi Kepala Sekolah SD. Sementara itu informasi yang dikumpulkan satu orang merupakan Kepala SMP yang dicopot dari jabatannya meskipun pernah dapat penghargaan sebagai Kepala Sekolah berprestasi. Mereka pun menolak ketika wartawan ingin mendokumentasikan kedatangan mereka. 

Saat itu mereka takut kalau pemberitaan media berdampak negatif ke mereka. Mereka khawatir kalau kedepannya ada tekanan yang mereka dapatkan dari Dinas Pendidikan. Ada sekitar dua jam lamanya para Kepala Sekolah berada di dalam ruang Fraksi Partai Golkar. 

Aspirasi mereka pun ditampung langsung oleh Ketua, Mikail TP Purba. Ketika diwawancarai oleh wartawan, Mikail Purba mengatakan sudah menerima aspirasi para Kepala Sekolah. Dianggap kalau keluhan para Kepala Sekolah ini harus menjadi perhatian Bupati. 

"Ada mereka yang dicopot dan ada yang dipindahkan jauh dari rumahnya padahal Kepala Sekolahnya sudah mau pensiun. Artinya ya sudah tua. Dipindahkan jauh dari rumah harusnya kan ada pertimbangan-pertimbangan. Karena untuk naik sepeda motor saja mereka itu bukannya pandai kali. Kan kasian juga kalau jauh kali dipindahkan, "ucap Mikail. 

Mikail yang akrab disapa Ucok ini mengaku juga sudah membaca soal keluhan-keluhan para guru penggerak yang tidak diutamakan untuk dipilih sebagai Kepala Sekolah. Ia juga heran mengapa ada Kepala Sekolah yang sedang dalam status tugas belajar bisa ikut dilantik. Dianggap kalau hal ini Dinas Pendidikan juga harus bertanggungjawab. 

"Kerjaan Dinas Pendidikan jangan memalukan Bupati. Kan ada syarat dan ketentuan untuk jadi Kepala Sekolah ataupun Pengawas. Sampai sekarang saja Kepala Kepala Sekolah ini ngaku belum tau dimana mereka ditempatkan sebenarnya. Padahal hari Senin mereka dilantik. Ada apa ini?" kata Ucok yang tampaknya marah.

Pelantikan 326 orang Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilakukan oleh Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan awal pekan lalu terus dipersoalkan sampai saat ini. Para guru penggerak menilai pelantikan itu cacat hukum.

Sebelumnya mereka juga sudah melaporkan hal ini ke kantor DPC PDI Perjuangan Deliserdang, kini giliran para Kepala Sekolah datang ke kantor DPRD Deliserdang. Mereka datang untuk mengadu ke Fraksi Golkar tentang hal yang serupa.