Dugaan iuran Rp70.000 per siswa di MAN 2 Labuhanbatu Utara, Damuli Kebun, kembali menuai sorotan.
Jika benar uang tersebut merupakan sumbangan Komite, pertanyaannya sederhana: di mana dasar musyawarahnya? Di mana berita acara, daftar hadir dan kesepakatan orang tua?
Lebih penting lagi, apakah siswa yang tidak membayar benar-benar tidak mendapat tekanan maupun konsekuensi?
Sebab, pemerintah membedakan sumbangan sukarela dengan pungutan yang bersifat wajib. Nominal Rp70.000 bukan satu-satunya persoalan. Yang harus dibuktikan adalah apakah uang tersebut benar-benar sukarela atau pada praktiknya menjadi kewajiban.
Madrasah negeri juga mendapat dukungan anggaran pemerintah dan Dana BOS. Karena itu, publik berhak mempertanyakan:
Untuk apa uang Rp70.000 itu?
Apakah ada persetujuan orang tua?
Ke mana uang tersebut masuk?
Bagaimana pertanggungjawabannya?
Dan yang tidak kalah penting:
Dana BOS dari pemerintah sebenarnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan apa saja di MAN 2 Labura?
Apakah Dana BOS yang diterima madrasah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga masih diperlukan sumbangan Rp70.000 dari siswa?
Jika memang ada kebutuhan yang tidak dapat dibiayai Dana BOS, apakah kebutuhan tersebut sudah dijelaskan secara terbuka kepada orang tua dan dibahas melalui mekanisme Komite yang sah?
Jika memang sumbangan, buka dokumennya!
Jika memang sukarela, buktikan tidak ada tekanan!
Jika ternyata wajib, Kemenag Sumatera Utara jangan diam.
Jangan sampai istilah “uang Komite” hanya menjadi tameng untuk pungutan di madrasah negeri.
Publik kini menunggu sikap tegas Kemenag Sumut untuk memeriksa dan menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka, termasuk sumber dan penggunaan Dana BOS serta alasan munculnya iuran Rp70.000 per siswa.