Sabtu, 15 Mei 2021 09:57
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Rawan Gempa, Masyarakat Kembali Aksi Damai Tolak PT DPM di Kantor Bupati Dairi

Rawan Gempa, Masyarakat Kembali Aksi Damai Tolak PT DPM di Kantor Bupati Dairi

Dairi (utamanews.com)
Oleh: Jeremia
Senin, 03 Mei 2021 21:53
Ivan
Masyarakat saat menyampaikan aspirasi di kantor Bupati Dairi, Senin (3/5).
Ratusan warga di lingkar tambang kembali melakukan aksi ke DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Dairi, Senin, 3 Mei 2021.

Titik kumpul peserta aksi bertempat di kantor Petrasa, Jl Medan - Sidikalang No 17 B, Panji Siburabura, Kabupaten Dairi, selanjutnya peserta aksi menuju kantor DPRD dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Dairi Wan September Situmorang, Rukiatno Nainggolan, Alfriansyah Ujung dan Fitri Tarigan.




Aliansi masyarakat di lingkar tambang mendesak dan menyampaikan agar DPRD membentuk segera Pansus terkait kasus PT DPM dan mengajak DPRD yang hadir untuk ikut bersolidaritas bersama peserta aksi menuju kantor Bupati.

Akhirnya setelah dilakukan dialog yang cukup alot dan perwakilan masyarakat meminta sikap konkrit, DPRD menyetujui pembentukan Pansus.

Tidak cukup sampai disitu, perwakilan masyarakat membuat surat tertulis untuk memastikan agenda pembentukan Pansus tersebut agar ditepati dan perwakilan masyarakat memberikan masa tenggang ke DPRD terhitung satu minggu ke depan. Namun sayang, DPRD tidak bersedia memberikan kepastian tenggang waktu, dan tidak bersedia bersama peserta aksi menuju kantor Bupati.




Setelah itu peserta aksi melakukan longmarch menuju kantor Bupati dengan pengawalan pihak kepolisian dan lagu-lagu yel-yel penyemangat yang dibawakan koordinator aksi Mangatur Sihombing dan Korlap Gerson Tampubolon.

Sesampainya di kantor Bupati, Koordinator aksi dan korlap melakukan orasi dan menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa Dairi berada di daerah patahan gempa dan tidak layak untuk ditambang. Petani di Dairi selama ini hidup dari hasil pertanian dan akan terancam akan kehilangan sumber air mereka ke depan. 

Gerson Tampubolon, mengatakan bahwa tujuan aksi adalah mendesak Bupati untuk mencabut dan membatalkan SKKLH no 731 tahun 2005 terkait dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk penambangan PT DPM, dan meminta Bupati mengeluarkan rekomendasi terkait penolakan pembahasan addendum ANDAl RKL, RPL PT DPM.




Tampak peserta aksi melakukan teaterikal di depan kantor bupati seperti pembacaan puisi, 'mangandung', pemuda bernyanyi dan sekaligus menyemangati peserta aksi dan menari (tor-tor), meminta kesediaan Pemkab untuk menemui dan bertemu langsung dengan masyarakat.

Kemudian Sekda Leonardus Sihotang menerima Aliansi Masyarakat di lingkar tambang dan memberikan tanggapan bahwa Bupati kabupaten Dairi bersedia menerima aspirasi masyarakat dan mengundang kembali perwakilan masyarakat berdiskusi untuk membahas lebih dalam terkait kekhawatiran mereka.

Aliansi Masyrakat di lingkar tambang tidak menyetujui usulan tersebut dan terus mencoba melakukan dialog dan lewat tarian (tor-tor) Batak. 


Pemerintah Kabupaten yang diwakili Sekda tidak dapat mengambil keputusan sehinga diputuskan untuk istirahat dan sekaligus menghormati sholat Zhuhur. Sekitar pukul 13.15 masyarakat lingkar tambang kembali ke barisan. Pihak kabupaten diwakili Edy Banuarea Kepala Satpol PP, menawarkan dialog kembali dengan masyarakat, mengusulkan ada utusan perwakilan masyarakat untuk bernegoisasi di ruang Sekda.

Koordinator Aksi menanyakan keputusan dengan seluruh peserta aksi. Dan akhirnya diputuskan tim negosiator masuk melakukan dialog dengan pihak Pemkab. Tiba di ruang Asisten satu, Tim Negosiator bersama Bakumsu diterima oleh Sekda Leonardus Sihotang, Bintora Angkat dari DLH, Amper Nainggolan dinas Lingkungan Hidup, Rikson Panggabean dari DLH.

Dialog dibuka oleh koordiantor Aksi Mangatur Sihombing dengan menegaskan bahwa kedatangan masyarakat untuk meminta keputusan sekarang juga untuk mencabut SKKLH dan Bupati mengeluarkan rekomendasi untuk penolalakan pembahasan addendum Andal RKL, RPL tipe A milik PT DPM.


Inang Rainim Purba perwakilan masyarakat dari Pandiangan mengatakan, "Kami meminta keseriusan Pemkab untuk membantu masyarakat dan Bupati sebagai pemimpin daerah yang sudah kami pilih, kalau masa depan kami terancam dengan hilangnya sumber air kami, hasil tani kami, siapa lagi ke depan yang akan dipimpin oleh pemerintah Dairi."

Gerson perwakilan masyarakat desa Bongkaras, menambahkan, "Ketakutan kami bukan tanpa alasan karena Dairi berada di daerah rawan gempa. Bagaimana nasib kami ke depan? Seluruh desa Bongkaras masuk kawasan areal tambang. Kejadian banjir bandang tahun 2018 yang lalu sudah menewaskan 6 orang, apakah hal ini akan terulang kembali?"

Rohani Manalu dan Diakones Sarah Naibaho dari YDPK mengatakan, "Kami sebetulnya tidak lagi ingin terus membahas hal ini, karena audensi pada tanggal 15 Februari yang lalu sudah dilakukan dialog, dan seluruh hasil kajian kami sudah kami sampaikan."

Akhirnya, setelah dialog cukup alot dan tim negosiator mendesak, ditandangani lah surat kesepakatan bersama perihal akan dilakukannya diskusi kembali antara perwakilan masyarakat di lingkar tambang dengan pihak Pemkab Kabupaten Dairi, tepatnya 6 Mei 2021 mendatang, dimana diharapkan pada saat pertemuan ini nantinya akan ada keputusan dan sikap Bupati atas tuntutan masyarakat di lingkar tambang tersebut.

Editor: Ivan

T#g:PT DPMgempa
Berita Terkait
  • Rabu, 12 Mei 2021 16:02

    Tanggapan Yayasan Petrasa Terkait Perkembangan PT. DPM

    Petrasa merupakan salah satu NGO yang aktif memperjuangkan perlawanan masyarakat terhadap upaya pertambangan ekstraktif PT DPM di Kab. Dairi. Di masyarakat sendiri juga terdapat pro dan kontra terhada

  • Jumat, 07 Mei 2021 21:07

    Masyarakat Dairi Desak Bupati Copot SK KLH Tambang

    Perwakilan masyarakat petani dari Kecamatan Silimapungga-pungga dan Lae Parira beserta Aliansi NGO Dairi menyampaikan tuntutan langsung kepada Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu di ruang rapatnya, Kamis 6 Mei 2021.

  • Kamis, 29 Apr 2021 21:29

    Masyarakat Tuntut Bupati Dairi Cabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan ANDAL Tambang PT DPM

    Masyarakat yang khawatir akan rencana operasi pertambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menuntut Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu untuk segera me

  • Jumat, 23 Apr 2021 21:13

    Junimart Girsang Akan Laporkan PT Dairi Prima Mineral ke Presiden

    Dilarang masuk lokasi tambang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr Junimart Girsang akan laporkan PT DPM (Dairi Prima Mineral) ke Presiden RI Joko Widodo. Hal itu disampaikannya saat ingin meninjau langsu

  • Minggu, 18 Apr 2021 08:58

    Audiensi Masyarakat Terdampak Tambang PT DPM Dairi dengan Kementerian LHK di Jakarta

    Sekretariat Bersama (Sekber) Tolak Tambang bersama masyarakat terdampak Tambang PT. Dairi Prima Mineral (DPM) melakukan audensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat 16/4/2021).

  • Selasa, 13 Apr 2021 22:13

    Koramil 0824/11 Sumbersari Karya Bakti TNI bantu Rehab Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi

    Gempa bumi yang terjadi pada Sabtu 10/04/2021 yang lalu memang mebawa dampak bagi masyarakat 14 kecamatan di Kabupaten Jember, termasuk Kecamatan Sumbersari, diantaranya menimpa rumah Madin Priyadi 43

  • Minggu, 11 Apr 2021 21:11

    Danramil 0824/23 Wuluhan Karya Bakti TNI Bersihkan Puing Rumah Dampak Gempa

    Gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (10/04/2021) Jam 14.00 Wib, di beberapa kecamatan mengakibatkan dampak diantaranya beberapa rumah warga, temboknya ambrol, termasuk di Wilayah Kecamatan Wuluhan.Pada

  • Jumat, 09 Apr 2021 20:19

    Pria Pengangguran Ditangkap Polsek Parongil Atas Kasus Penganiayaan Humas PT DPM

    Seorang pria pengangguran bernama Abednego Siagian (23) warga Dusun Sopokomil Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi terpaksa mendekam di jeruji besi Polsek Parongil. Pasalnya

  • Selasa, 02 Feb 2021 18:52

    Tak Tepati Janji, Warga Desa Longkotan Dairi Tutup Jalan Menuju PT DPM

    Warga Dusun Tembak Manjalor, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Senin (1/2/2021) jam 09.00 WIB kembali melakukan aksi penutupan jalan menuju lokasi tambang. Penutupan jal

  • Senin, 25 Jan 2021 14:15

    Akmil Tahun 2000 Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana Alam Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan

    Para perwira TNI lulusan Akademi Militer tahun 2000 PARIKESIT (Perwira Dua Ribu Kesatria Tidar) yang merupakan salah satu Paguyuban Akmil mengirimkan Bantuan Bencana alam yang saat ini sedang melanda

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak