"Harus kita penuhi semua kebutuhan air bagi masyarakat ini. Dan saya mau semua harus disiapkan secara cepat, baik perizinan dan juga pengerjaannya," ucap Gubernur Edy Rahmayadi usai melakukan peletakan batu pertama peresmian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Johor kapasitas 400 liter/detik di Jalan Kampung Dalam,  Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor, Selasa (4/4)

Hadir di antaranya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho, Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi, Dirut PT Tirta Medan Johor Sukses Sukarman, Forkopimda, OPD Sumut,  serta lainnya.

Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa prosedur yang dibuat bukan untuk memperlambat, namun mempermudah dan mengamankan pekerjaan. Akan tetapi, Edy Rahmayadi berpesan untuk tetap mematuhi aturan dan bukan berpanjang-panjang di dalam aturan.

"Saya mau cepat, tapi dalam kondisi yang siap pakai dan benar sesuai prosedur. Saya ingatkan harus bekerja benar dan tidak ada boleh main-main," katanya.

Untuk cadangan air ke depan, Pemprov Sumut juga tengah menunggu kesiapan bendungan Lau Simeme yang ditargetkan siap pada tahun 2024. Bendungan ini nantinya juga akan dapat menyuplai air sebesar 11.000 liter/detik. "Tentunya pemenuhan kebutuhan air kita akan terpenuhi," katanya.

Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi mengatakan, pembangunan IPA Johor kapasitas 400 liter/detik dari Sungai Babura merupakan solusi penyedian air untuk kawasan Medan Johor sekitarnya, yang dapat menyuplai air untuk kebutuhan 1.400 Kepala Keluarga (KK).

"Debit air dari Sibolangit mulai menurun, sehingga pembangunan IPA ini merupakan solusi untuk pemenuhan air pada masyarakat, yakni dari Sungai Babura yang akan menyuplai sekitar 1.400 KK," katanya.

Dari IPA Johor ini nantinya, PDAM Tirtandi juga akan membangun pipa distribusi utama yang akan mengalir ke arah timur yakni di kawasan Johor, Jalan AH Nasution dan juga Jalan Karya Jaya, yang akan menambah tekanan ke Medan Kota.

Kabir Bedi mengatakan, bahwa dalam hal proses, IPA Johor merupakan yang tercepat pembangunannya. Selama ini untuk proses izin saja, bisa memakan waktu hingga tiga tahun. "Berkat dukungan dari semua pihak, ini kami lakukan secara cepat, dan kami ucapkan terima kasih," katanya.