Senin, 19 Apr 2021 00:32

PP PMKRI: Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Sam
Selasa, 02 Mar 2021 10:52
Istimewa
Tiga pejuang adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq Kecamatan Kutai Timur, Kalimantan Timur telah ditangkap aparat polisi pada Sabtu (27/02/2021) pukul 18:28 WITA. Mereka adalah Daud Luwing (Kepala Adat), Benediktus Beng Lui (Sekertaris Adat), dan Elisason (Dewan Adat Daerah Kaltim).

Mereka dijemput paksa belasan mobil aparat, yang bersenjata lengkap di perjalanan pulang usai melakukan pendataan aset-aset di wilayah adat Dayak Modang Long Wai, Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Penangkapan yang dilakukan terhadap 3 pejuang adat tersebut, patut diduga akibat gencarnya penolakan masyarakat adat Dayak Modang Long Wai di Desa Long Bentuq terhadap rencana dan aktivitas PT. Subur Abadi Wana Agung (PT SAWA).


Penolakan tersebut dilakukan dengan aksi damai, dengan cara pemortalan jalan yang dilakukan di KM 16 Desa Long Bentuq sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Dayak Modang Long Wai atas perjuangan mereka selama 13 tahun dan tidak mendapatkan tanggapan baik dari perusahaan terkait tuntutan masyarakat adat atas hak ulayat mereka yang telah digusur dan ditanami Sawit seluas lebih kurang 4.000 Ha tanpa persetujuan masyarakat Adat Dayak Modang Long Waidi Long Bentuq.

Masyarakat melakukan pemortalan jalan sambil membentang spanduk tertuliskan "Kembalikan tanah adat kami", "Stop rampas hak masyarakat adat" dan berbagai seruan lainnya.

Menanggapi kejadian ini, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyesalkan kejadian tersebut. Penangkapan tersebut sarat dengan kriminalisasi karena tidak ada unsur pembuktian kesalahan para tokoh adat tersebut.


Alboin Samosir, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI, dalam siaran persnya, Selasa (2/3/2021), mengatakan, "Kejadian ini mengingatkan kita kepada Efendi Buhing yang juga ditangkap oleh aparat polisi dengan dalih yang tidak jelas. Kejadian ini menjadi bukti betapa minimnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat."

Ia menambahkan, kejadian ini semakin mempertegas betapa masyarakat adat masih saja dianggap sebagai batu sandungan dalam pembangunan. Upaya-upaya untuk meredam perlawanan masyarakat adat dengan cara mengkriminalisasi bahkan cenderung represif merupakan pengingkaran terhadap eksistensi masyarakat adat yang pada dasarnya dijamin dan dlindungi konstitusi.

"Berkaca dari proses penangkapan ketiga tokoh masyarakat adat Dayak Modang Long Wai berpotensi melanggar asas proporsionalitas yang diatur dalam Peraturan Kapolri 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia," terangnya.


"Pun penetapan tersangka terhadap ketiga tokoh adat tersebut tidak memiliki dalih yang kuat sebab aksi damai yang mereka lakukan merupakan aksi yang konstitusional, di mana setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," lanjutnya.

Oleh karena itu, ia mendesak atas nama hati nurani dan kemanusian agar pihak kepolisian segera membebaskan ketiga tokoh adat tersebut agar kiranya tidak menjadi preseden buruk terhadap kinerja kepolisian.

Alboin juga menambahkan, di beberapa daerah keberadaan masyarakat adat masih beririsan dengan lahan konsesi milik perusahaan baik itu swasta maupun negeri, maka, apabila tidak ada sikap yang jelas dan tegas dari pemerintah bukan tidak mungkin akan terjadi kasus yang serupa.

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah, yakni segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, karena melalui RUU ini lah proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dapat berjalan dengan baik. RUU ini sekaligus menegasikan aturan-aturan sektoral terkait masyarakat adat yang selama ini masih tumpang tindih," tutupnya.
Editor: Budi

T#g:adatKutaiPMKRI
Berita Terkait
  • Minggu, 18 Apr 2021 20:18

    PMKRI Minta Polisi Tangkap Joseph Paul Zhang

    Di media sosial seseorang bernama Joseph Paul Zhang mendadak viral karena menentang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Dalam video yang berdurasi sekitar 3 menit ya

  • Sabtu, 17 Apr 2021 18:27

    Tokoh Papua Sebut KKB Yang Membantai Warga di Kabupaten Puncak, Melukai Adat

    Yanto Eluay, putra tokoh pejuang Papua Theys Hiyo Eluay dan juga tokoh adat di Papua yang merupakan Ondofolo di Sentani, Jumat (16/4/2021) mengatakan, serangkaian kekejaman yang dilakukan KKB (Kelompo

  • Jumat, 16 Apr 2021 18:46

    PP PMKRI Minta Pemerintah Segara Batalkan PP Nomor 57 Tahun 2021

    Pada tanggal 31 Maret 2021, Pemerintah melalui Mendikbud mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Pendidikan Nasional. Dalam PP tersebut ternyata Pancasila tidak lagi men

  • Minggu, 28 Mar 2021 15:48

    PMKRI Pematangsiantar Sikapi Teror Di Gereja Katedral Makassar

    Saat ini kita kembali diuji dengan kejadian bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Paroki Katedral Hati Yesus Yang Maha Kudus, Keuskupan Agung Makassar.

  • Kamis, 25 Mar 2021 14:15

    PP PMKRI menolak rencana impor garam

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan untuk masalah impor garam, telah diputuskan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu la

  • Senin, 15 Mar 2021 19:35

    TNI Jalin Silaturahmi Dengan Tokoh Adat Papua

    Dalam rangka membina hubungan baik dengan Tokoh Adat dan Masyarakat setempat, Komandan Pos (Danpos) Ramil Tami Satgas Pamtas Yonif 131/Braja Sakti Lettu Inf Jinopen Arman beserta beberapa personel pos

  • Jumat, 26 Feb 2021 16:26

    Ini Pesan GMKI dan PMKRI Pada Bobby-Aulia, Walikota dan Wakil Walikota Medan

    Kepala Pemerintahan Kota Medan yang baru saja dilantik menjadi salah satu momentum yang baik untuk kebaikan kota Medan dalam Kepemimpinan Bobby - Aulia, khususnya dalam menjalankan amanah dan visi mis

  • Rabu, 10 Feb 2021 14:40

    LMHAI terima buku panduan subjek dan objek masyarakat adat dari Men LHK

    LMHAI (Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia) terima panduan Pedoman Subjek dan Objek Masyarakat Hukum Adat dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta, Rabu (10/02/2021).Sebelumn

  • Rabu, 03 Feb 2021 17:33

    PP PMKRI desak KPK Usut Tuntas Korupsi Bansos

    Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta kepada seluruh pihak terkait, terutama KPK untuk mengusut tuntas korupsi bansos COVID-19 di tubuh Kementerian Sosial

  • Senin, 25 Jan 2021 14:25

    PP PMKRI Minta Pelaku Tindakan Rasisme Ditindak Keras

    Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menyayangkan adanya tindakan rasisme terhadap orang Papua, di mana dalam hal ini dialami oleh saudara Natalius Pigai, mantan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak