Selasa, 18 Des 2018 19:06
  • Home
  • Sosial Budaya
  • PMP-PALUTA Pertanyakan Jasa Konsultansi Hingga Miliaran Rupiah di Dinas PU Paluta

PMP-PALUTA Pertanyakan Jasa Konsultansi Hingga Miliaran Rupiah di Dinas PU Paluta

Paluta (utamanews.com)
Oleh: Ahmad Yasir Harahap
Rabu, 26 Sep 2018 15:16
Ahmad Yasir Harahap
Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kontruksi dapat berlangsung secara efektif.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga tenaga ahli pengawasan di lapangan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu segi kegiatan pelaksanaan. 

Konsultan pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas integritas,intensitas pengawasan yang secara menyeluruh melakukan kegiatannya berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah disepakati. 

"Jadi untuk apa anggaran jasa konsultansi di Dinas PU hingga Miliaran Rupiah kalau hasil pekerjaannya selalu menjadi temuan BPK," kata Herman Rambe, ketua Pergerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PMP-Paluta) kepada utamanews.com, Rabu (26/9/2018) di Gunung Tua.

Herman menambahkan, tidak akan ada terjadi kekurangan volume pekerjaan jika pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memiliki integritas moral yang tinggi serta mematuhi etika pengadaan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Kepres No 80 Tahun 2003.

PMP Paluta Juga Pertanyakan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara per 13 Juni 2017 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Menurut data yang ia miliki, mulai tahun 2012 telah terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp166.412.654,20 yang belum disetor ke kas daerah. Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara merekomendasikan Bupati Padang Lawas Utara agar mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.868.771.405 untuk disetor ke kas daerah. Ternyata per 13 Juni 2017 hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK tersebut belum disetor ke kas daerah sebesar Rp1.850.132.183. Salah satu dinas yang belum mengembalikan adalah dinas Pekerjaan Umum.

Lanjutnya lagi, kekurangan volume pekerjaan terulang kembali tahun 2014 sebesar Rp416.817.296 dan Rp76.661.485 belum disetor ke kas daerah dan tahun 2015 belum disetor ke kas daerah sebesar Rp65.000.000.

"Berarti, sejak tahun 2012 hingga 13 Juni 2017 diduga sudah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun panitia pengadaan. Makanya kita layangkan surat klarifikasi kepada Dinas Pekerjaaan Umum melalui surat klarifikasi nomor 124/PMP/Klarifikasi/09/2018," ujar mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang Sidimpuan ini.

Namun begitu, hingga saat ini kata Herman, pihaknya belum mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, dia dan pihaknya menduga kuat tiap tahun terjadi korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaaan Umum. 

"Kita tidak mau ini terulang kembali di tahun 2018 karena kita menduga kuat bahwa perencanaan pengadaan jasa konsultansi diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa sehingga terjadi penggelembungan (mark up) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya gejala terindikasi dari unit price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBD," pungkasnya

Untuk itu, PMP-PALUTA meminta kepada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memeriksa kinerja penyedia jasa konsultansi agar segala jenis bangunan gedung, jalan, jembatan dan irigasi sesuai dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan untuk direalisasikan di lapangan. Dan meminta kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara agar memeriksa kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan PPK tentang tindak lanjut hasil pemantauan BPK Provinsi Sumatera Utara per 13 Juni 2017.

Editor: Adjie

T#g:paluta
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Kamis, 06 Des 2018 17:06

    Tak Tahu Malu, Mobil Dinas Kok Dipasang Plat Hitam

    Mobil dinas (Mobdin) Ketua DPRD Padang Lawas Utara, Mukhlis Harahap beralih fungsi. Mobil tersebut terkesan bukan lagi milik pemerintah, melainkan lebih pada aset individu. Hal tersebut dilihat dari p

  • Rabu, 05 Des 2018 16:55

    Bawaslu Padang Lawas Utara Tertibkan APK

    APK yang diturunkan boleh dijemput ke kantor Bawaslu dengan kondisi yang apa adanya.

  • Jumat, 12 Okt 2018 17:12

    Curah hujan tinggi, 3 Desa di Luat Siunggam Banjir

    Akibat curah hujan tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan Sungai Panantanan di Siunggam, Kecamatan Padang Bolak Tenggara meluap, J

  • Senin, 24 Sep 2018 15:54

    Caleg Pengganti Dicoret, DPD PAN Gugat KPU Paluta

    Merasa dirugikan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tentang penetapan daftar calon tetap (DCT), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) K

  • Jumat, 21 Sep 2018 15:01

    Peserta Pemilu 2019 Ikuti Sosialisasi Peraturan KPU RI Tentang Kampanye

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan KPU RI tentang kampanye di kantor KPU Paluta, Jum'at (21/9/2018).Acara yang dimulai p

  • Kamis, 30 Agu 2018 17:00

    Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Kejari Paluta Imbau Pemilik BB Ambil Miliknya

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengimbau masyarakat pemilik barang bukti yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, agar mengambil barang-barang tersebut di kantor Kejari P

  • Selasa, 28 Agu 2018 20:48

    Riskon Hasibuan Mundur Dari Jabatan Wabup

    Maju dan ikut bertarung di Pilcaleg 2019, Wakil Bupati Padang Lawas Utara H. Riskon Hasibuan dinyatakan mundur dari jabatannya.Pemberhentian diri ini diketahui dari hasil Rapat Paripurna dengan berita

  • Selasa, 28 Agu 2018 19:48

    Tuntutan Tidak Ditanggapi, AMPB Dirikan Tenda dan Bermalam di PTTN

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu (AMPMB) dan sejumlah warga dari sembilan desa melakukan unjuk rasa (unras) ke PT Tapian Nadenggan (PTTN) di desa Hutabaru Nangka,

  • Kamis, 23 Agu 2018 14:43

    Mengenang Pejuang Kemerdekaan, Dinas Sosial Serahkan Bingkisan ke Veteran

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melalui Dinas Sosial melaksanakan ramah tamah dan silaturrahim dengan para Veter

  • Minggu, 15 Jul 2018 14:25

    Kompaspol Paluta: Untukmu yang muda, saatnya tunjukkan kreativitasmu!

    Jelang pemilihan legislatif (Pileg) 2019, sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mulai bermunculan. Bacaleg kebanyakan diisi tokoh muda, baik dari kalangan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak