Rabu, 24 Apr 2019 01:54
  • Home
  • Sosial Budaya
  • LSM Pelopor Desak Inspektorat Labuhanbatu Percepat Pemeriksaan Dugaan Korupsi Dinkes Rp 33.336 M

LSM Pelopor Desak Inspektorat Labuhanbatu Percepat Pemeriksaan Dugaan Korupsi Dinkes Rp 33.336 M

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Moratua Tanjung/Junaidi
Sabtu, 29 Sep 2018 18:19
Istimewa
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diduga terindikasi dikorupsi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
Diminta kepada Inspektorat Pemkab Labuhanbatu sebagai Badan Pengawasan, supaya segera secepatnya melakukan pemeriksaan terkait pelimpahan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tentang kasus laporan dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi anggaran belanja dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang ditampung di pos APBD TA 2017 sebesar Rp 33.336 milyar.

Demikian dikatakan Ketua  Lemaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelopor Kabupaten Labuhanbatu Saipul Bahri, kepada Utamanews.com, Sabtu (29/09/2018).

Hal ini dikatakan Saipul Bahri menanggapi dilimpahkannya kasus tersebut oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu, yakni kasus laporan/ pengaduan atas nama DPD JPKP nomor : 007/LP/-JPKP/LB/III/2018 tertanda tanggal 19 Maret 2018, kepada pihak Inspektorat Bawaskab Pemkab Labuhanbatu. "Maka secara mutlak kasus dugaan penyalah gunaan jabatan dan korupsi pada OPD Dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, ditangani oleh Pejabat inspektorat," ujarnya.

Artinya, sambung Saipul Bahri, apakah inspektorat sudah siap buka-bukaan secara transparan dan akuntabel sesuai prosedur, sesuai peraturan yang ada. "Bila perlu dibentuk tim audit. Sebab, ada tiga orang sebagai pelapor dengan atas nama DPD JPKP Kabupaten Labuhanbatu tersebut, untuk pembuktian atas laporan dugaan penyalah guna jabatan dan korupsi belanja anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2017 tersebut. Dan, itu sesuai UUD dan UU no 31 tahun 1999 diubah UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Nepotisme di kalangan pejabat, sebagaimana yang tertuang di dalam BAB V peran serta masyarakat dan media", jelas Saipul Bahri.


Dan, tambah Saipul, bila diperlukan Kepala inspektorat Pemkab Labuhanbatu Zainuddin menghadirkan Asosiasi Pengawas Internal Pemerintahan (AIPP) untuk dilakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh pejabat di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, khususnya terkait belanja anggaran belanja Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2017 sebesar Rp 33.336 milyar tersebut. Dan bila ada betul temuan dugaan Korupsi dimaksud, agar langsung diserahkan ke pihak penegak hukum untuk diadili sesuai UU Tindak Pidana Korupsi," sebut Saipul.

Sementara MT, sebagai pelapor dari tiga orang pelapor atas nama DPD JPKP tersebut, mengatakan, bahwa, di dalam anggaran belanja sebesar Rp 
33.336 milyar tersebut terdapat belanja anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 23 milyar, termasuk Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspel) yang diduga disunat oleh pejabat Dinkes. Ditambah lagi belanja anggaran BOK Rp5,999 milyar termasuk anggaran perjalanan dinas dalam daerah Rp 4,6 milyar," ucap MT.

MT meminta kepada Pemkab Labuhanbatu harus jujur dan adil, dan memanggil semua oknum pejabat yang terkait dugaan penyalah gunaan jabatan dan penyalah gunaan anggaran di dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2017 lalu sebesar Rp 33.336 milyar dimaksud. Antara lainnya, Plt Kadiskes H Hasnul Basri Siregar, dan Kadiskes Defenitif Tinur Bulan SKM juga Kabag Umum Kepegawaian dan Hukum M Arifin Batu Bara ditambah Kabid Yankes DH Manurung, PPK Ucok Solihin dan PPTK Lindung Tanjung, Devi dan Bendhara Nanik S dan lainnya yang terkait, seperti Kepala Puskesmas se Kabupaten Labuhanbatu dan jaringannya Pustu dan Poskesdes.

"Inikan terkait dana Jaspel, Operasional BOK dan Gaji honor tenaga kontrak PTT sebagai tenaga Promotor Kesehatan tahun anggaran 2017 lalu sebutnya. Sebab, mereka lah (tenaga promotor kesehatan) sebenarnya yang menjadi korban dari kekejaman oknum pejabat di Birokrasi dan anggaran," ucapnya.


MT meminta supaya dilakukan Audit dengan sejujurnya dan terbuka pada Publik dan media massa. "Kalau memang terbukti adanya penyalah gunaan dalam jabatan sehingga mengakibatkan kerugian negera dan merugikan orang lain seperti halnya para tenaga promkes sebagai tenaga kontrak Kesehatan TA 2017 lalu, segera ditindak oknum yang terlibat dengan se adil adilnya sesuai UU tentang Korupsi, kolusi dan nevotisme (KKN)," tutupnya.

Editor: Boraspati

T#g:DinkesKorupsiLabuhanbatu
Berita Terkait
  • Selasa, 23 Apr 2019 19:43

    Dandim 0209/LB, Letkol Inf. Santoso Berangkatkan Ahmad Putra Habibi Berobat ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan

    Dandim 0209/LB Letkol Inf Santoso berangkatkan Ananda Ahmad Putra Habibi, penderita sakit burger disease untuk dirujuk ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan yang langsung didampingi Pelda Suyanto Kaposkes

  • Selasa, 23 Apr 2019 12:23

    Pasiter dan Para Bati Dim 0209/LB Hadiri Kegiatan Evaluasi Program di Makorem 022/PT

    Pasiter Dim 0209/LB, Kapten Inf. Bahdi Siagian beserta para Bati staf teritorial Kodim 0209 Labuhanbatu, Senin (22/4/19) menghadiri kegiatan evaluasi program kerja dan anggaran bidang Teritorial Semes

  • Minggu, 21 Apr 2019 13:41

    Pangonal Harahap, Mantan Bupati Labuhanbatu dieksekusi ke Lapas Tanjung Gusta

    Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Tanjung Gusta, Medan setelah putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Neg

  • Sabtu, 20 Apr 2019 15:00

    Mayat Mister X di Jalinsum Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Diduga Korban Tabrak Lari

    Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan masyarakat terkapar di pinggir jalan lintas desa Janji kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhanbatu, Sabtu (20/4/19) sekira pukul 07.15 Wib.Diduga korban mayat m

  • Kamis, 18 Apr 2019 20:08

    KPUD Labuhanbatu Persiapkan Distribusi Logistik Untuk Kebutuhan Hasil Rekapitulasi di Kecamatan

    Usai pelaksanaan pencoblosan pemilihan umum serentak pileg dan pilpres tahun 2019, KPUD kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan distribusi logistik kotak suara fomulir hasil rekapitulasi Pilpres, DPR RI,

  • Rabu, 17 Apr 2019 06:27

    KPUD Labuhanbatu Musnahkan Surat Suara Rusak dan Berlebih Pemilu 2019

    Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) kabupaten Labuhanbatu memusnahkan surat suara yang rusak dan berlebih dengan cara membakar yang disaksikan oleh Forkopimda labuhanbatu, Selasa malam (16/4/19) seki

  • Selasa, 16 Apr 2019 18:36

    Melalui Video di Akun Facebook, Wahyudi Tani Jelaskan Soal Antrian di TPS Saat Pukul 13.00 WIB Tiba

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi Tani membagikan Video melalui akun Facebooknya dalam rangka menghimbau atau mensosialisasikan peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 pasal 46

  • Selasa, 16 Apr 2019 16:26

    Kodim 0209/LB Siap Amankan Pemilu 2019 di Labuhanbatu Raya

    Kodim 0209/LB di bawah komando Letkol Inf. Santoso, siap mengamankan dan mengawal jalannya Pemilu serentak tanggal 17 April 2019. Kesiapan tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mu

  • Rabu, 10 Apr 2019 17:00

    Letkol Inf. Santoso Tekankan Prajurit Yang Berada di Wilayah Kodim 0209/LB Untuk Netral Dalam Pilpres 2019

    Dandim 0209/LB Letkol Inf Santoso memberikan bimbingan dan arahan tentang Netralitas TNI kepada seluruh personel TNI yang berada di wilayah Kodim 0209/LB, baik Prajurit Kodim 0209/LB, Kompi Senapan B

  • Selasa, 09 Apr 2019 21:09

    Pelaksanaan Samapta Periodik I 2019 di Kodim 0209/LB, Letkol Inf. Santoso Tegaskan TNI Harus Netral

    Sejumlah personil Kodim 0209/LB (TNI dan PNS) mengikuti pelaksanaan Samapta Periodik I 2019 yang diadakan di Lapangan Bola Kaki Makodim 0209/LB, kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak