LAPK Desak Evaluasi PRSU ke-50, Soroti Lonjakan Harga Tiket yang Dinilai Mengikis Status "Pesta Rakyat"
Medan (utamanews.com)
Oleh: Dito
Selasa, 07 Jul 2026 14:44
Bobby Afif Nasution pada acara Jamuan Makan Malam (Networking Dinner) bersama para stakeholder dalam menyambut Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)Ke-50 Tahun 2026, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman 41, Medan, Kamis (25/6/2026).
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mendesak penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PRSU ke-50. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan harga tiket masuk yang melonjak signifikan dan dinilai semakin membatasi akses masyarakat untuk menikmati ajang yang selama ini dikenal sebagai pesta rakyat.
Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis, mengatakan sejak pertama kali digelar, PRSU bukan sekadar arena hiburan. Lebih dari itu, PRSU merupakan etalase pembangunan daerah, sarana promosi potensi Sumatera Utara, sekaligus ruang pertemuan antara pemerintah, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat.
Baca juga:
"Filosofi itu jangan sampai hilang. Modernisasi penyelenggaraan memang penting, tetapi jangan sampai menggeser semangat kerakyatan yang selama ini menjadi identitas PRSU," ujar Zein kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026).
Ia menyoroti kenaikan Harga Tiket Masuk (HTM) yang dinilai cukup drastis. Pada penyelenggaraan PRSU tahun ini, tiket dipatok Rp35 ribu pada hari biasa dan Rp75 ribu pada akhir pekan. Angka tersebut melonjak dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp10 ribu pada hari biasa dan Rp35 ribu saat akhir pekan.
Menurut Zein, persoalan tersebut bukan semata-mata soal besaran nominal, melainkan menyangkut keterjangkauan masyarakat untuk mengakses acara yang sejak awal dirancang sebagai pesta rakyat.
"Jika masyarakat enggan datang karena harga tiket dianggap mahal, dampaknya tidak hanya dirasakan penyelenggara, tetapi juga pelaku UMKM, pedagang, peserta pameran, hingga pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan pendapatannya dari ramainya pengunjung," katanya.
Ia menegaskan, semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin besar pula transaksi ekonomi yang tercipta. Karena itu, kebijakan harga tiket seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar mengejar penerimaan dari penjualan tiket.
Selain persoalan tarif masuk, LAPK menilai PRSU membutuhkan terobosan agar kembali menjadi magnet masyarakat di tengah semakin banyaknya pilihan hiburan saat ini.
Menurut Zein, penyelenggara perlu menghadirkan konsep yang lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, pameran yang interaktif, promosi produk unggulan daerah yang lebih menarik, serta memperluas ruang bagi UMKM, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif.
"Masyarakat akan datang jika PRSU mampu menawarkan pengalaman yang berbeda, nyaman, dan selalu menghadirkan sesuatu yang baru setiap tahun," ucapnya.
LAPK juga menilai PRSU dapat belajar dari keberhasilan Jakarta Fair yang mampu bertahan sebagai salah satu pameran terbesar di Indonesia. Keberhasilan tersebut, menurut Zein, tidak hanya ditopang oleh kemegahan acara, tetapi juga tata kelola yang baik, inovasi yang berkelanjutan, serta kemampuan menghadirkan jutaan pengunjung setiap tahun.
Karena itu, LAPK mendorong panitia PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari kebijakan harga tiket, kualitas acara, inovasi, hingga kenyamanan pengunjung.
"Momentum penyelenggaraan PRSU ke-50 seharusnya menjadi titik balik untuk mengembalikan PRSU sebagai kebanggaan masyarakat sekaligus motor penggerak ekonomi rakyat," tegasnya.
Zein menambahkan, ukuran keberhasilan PRSU tidak semata-mata dilihat dari megahnya panggung hiburan maupun besarnya pendapatan dari penjualan tiket, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati manfaat penyelenggaraan tersebut.
"PRSU lahir sebagai pesta rakyat. Jangan sampai ada keluarga yang hanya mampu menyaksikan kemeriahan dari luar pagar karena harga tiket menjadi penghalang. Sudah saatnya PRSU kembali kepada jati dirinya sebagai pesta rakyat yang benar-benar menjadi milik seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.
