Minggu, 19 Sep 2021 14:19
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang

Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 21 Mei 2021 20:41
USU
Faisal Akbar
Konflik atau perseteruan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dihentikan.

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Akbar, menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta alih status itu sudah sesuai dengan ketentuan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seharusnya disudahi, ini memang kalau sudah Presiden turun tangan sifatnya penyelesaiannya secara politis. Walaupun secara kelembagaan dan secara hukumnya ini masing-masing instansi negara pemerintah punya wewenang untuk merekrut pegawai," kata Faisal, Jumat (21/5/2021).

Dengan berakhirnya konflik mengenai TWK, maka KPK bisa fokus menangani kasus-kasus yang belum terselesaikan.

"Setelah ini berakhir, semua bisa fokus dalam penanganan kasus kembali," ungkapnya.


Menurutnya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang melibatkan instansi lain seperti Kemenpan RB dan BKN sudah tepat. Sebab, kedua lembaga itu yang mengurusi tentang ASN. Meski, begitu melibatkan pihak swasta dalam TWK juga tidak menjadi persoalan.

Seperti diketahui peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 19 tahun 2019 jo PP Nomor 41 tahun 1999 jo Perkom Nomor 1 tahun 2021. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, KPK diberi waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan alih status pegawai.


Di PP 41 di pasal 5 menegaskan bahwa syarat untuk beralih dari pegawai KPK ke ASN ada 3 hal, pertama kompetensi, kedua integritas, dan ketiga kesetiaan terhadap NKRI.

Terkait kompetensi dan integritas, setiap pegawai KPK telah menjalankan tes kompetensi dan integritas. Namun selama ini asesmen untuk kesetiaan terhadap NKRI dalam rekrutmen KPK tidak ada. Syarat tersebut pun kemudian diterjemahkan KPK melalui Perkom Nomor 1 tahun 2021, yakni di pasal 3 ayat 4.

Loyalitas pada negara yang ditunjukkan para pegawai KPK yang memprotes hasil TWK ini patut dipertanyakan karena terkesan menolak amanah undang-undang demi kepentingan pribadi.
Editor: Budi

T#g:kpkTWKUSU
Berita Terkait
  • Kamis, 02 Sep 2021 06:02

    Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil di RS USU

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara masif untuk ibu hamil. Hal itu ditandai dengan acara Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil unt

  • Rabu, 30 Jun 2021 15:40

    Besok, 96 Calon Direksi 3 PUD Milik Pemko Medan Ikuti Assessment di USU

    Usai dinyatakan memenuhi syarat administrasi setelah Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) milik Pemko Medan melakukan verifikasi berkas, sebanyak 97 orang calon direksi di 3 PUD

  • Rabu, 23 Jun 2021 14:23

    Panglima TNI Kembali Sidak Rusun Nagrak Isolasi Pasien Covid-19

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Rumah Susun (Rusun) Nagrak yang merupakan tempat isolasi terpusat bagi para pasien Orang Tanpa Gejala (OTG)

  • Rabu, 23 Jun 2021 03:23

    Isolasi Terpusat OTG Nagrak dan 4 Posko PPKM Mikro Disidak Panglima TNI

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan Menkes Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) temp

  • Senin, 14 Jun 2021 16:24

    Laporan PKL Mahasiswi FISIP USU di Lembaga Perlindungan Anak Pematangsiantar

    Mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU) bernama Novriani Tambunan, dengan Supervisor sekolah selaku pembimbing, Bapak Randa Putra Kasea, S.Sos., M.Kesos, telah selesai melaksanakan Praktek Kerja La

  • Jumat, 11 Jun 2021 20:51

    Bupati Dairi - Satgas Pencegahan Korupsi KPK Rapat Monitoring dan Evaluasi MCP

    Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu dan jajaran melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi serta penertiban aset dan optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Dairi bersama Satgas Pencegahan Kor

  • Rabu, 09 Jun 2021 11:49

    Praktikum 2 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU di LSM KOPA

    Mahasiswa Praktikum 2 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU mengembangkan kreativitas anak-anak PAUD Harapan Bangsa Gemilang untuk gemar menabung dengan Tema "Aku Suka Menabung."

  • Senin, 07 Jun 2021 08:47

    Mahasiswa FISIP USU Laksanakan Praktikum di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II

    Herlina Mabel dengan Supervisor Sekolah Agus Suriadi S.Sos.M.Si yang merupakan mahasiswi PKL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU, melaksanakan praktikum di Kantor Lurah Padang  Bulan Selayang I

  • Jumat, 04 Jun 2021 14:04

    Ketua KPK Diadukan Soal Heli, Kabareskrim Minta Polri Tak Ditarik-tarik

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan gratifikasi.

  • Minggu, 30 Mei 2021 06:30

    Wali Kota Medan Dukung Penuh USU Jadi Tuan Rumah PIMNAS ke-34

    Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mendukung penuh Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke -34 Tahun 2021.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak