Selasa, 22 Jun 2021 07:55
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang

Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 21 Mei 2021 20:41
USU
Faisal Akbar
Konflik atau perseteruan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dihentikan.

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Akbar, menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta alih status itu sudah sesuai dengan ketentuan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seharusnya disudahi, ini memang kalau sudah Presiden turun tangan sifatnya penyelesaiannya secara politis. Walaupun secara kelembagaan dan secara hukumnya ini masing-masing instansi negara pemerintah punya wewenang untuk merekrut pegawai," kata Faisal, Jumat (21/5/2021).

Dengan berakhirnya konflik mengenai TWK, maka KPK bisa fokus menangani kasus-kasus yang belum terselesaikan.

"Setelah ini berakhir, semua bisa fokus dalam penanganan kasus kembali," ungkapnya.


Menurutnya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang melibatkan instansi lain seperti Kemenpan RB dan BKN sudah tepat. Sebab, kedua lembaga itu yang mengurusi tentang ASN. Meski, begitu melibatkan pihak swasta dalam TWK juga tidak menjadi persoalan.

Seperti diketahui peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 19 tahun 2019 jo PP Nomor 41 tahun 1999 jo Perkom Nomor 1 tahun 2021. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, KPK diberi waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan alih status pegawai.


Di PP 41 di pasal 5 menegaskan bahwa syarat untuk beralih dari pegawai KPK ke ASN ada 3 hal, pertama kompetensi, kedua integritas, dan ketiga kesetiaan terhadap NKRI.

Terkait kompetensi dan integritas, setiap pegawai KPK telah menjalankan tes kompetensi dan integritas. Namun selama ini asesmen untuk kesetiaan terhadap NKRI dalam rekrutmen KPK tidak ada. Syarat tersebut pun kemudian diterjemahkan KPK melalui Perkom Nomor 1 tahun 2021, yakni di pasal 3 ayat 4.

Loyalitas pada negara yang ditunjukkan para pegawai KPK yang memprotes hasil TWK ini patut dipertanyakan karena terkesan menolak amanah undang-undang demi kepentingan pribadi.
Editor: Budi

T#g:kpkTWKUSU
Berita Terkait
  • Senin, 14 Jun 2021 16:24

    Laporan PKL Mahasiswi FISIP USU di Lembaga Perlindungan Anak Pematangsiantar

    Mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU) bernama Novriani Tambunan, dengan Supervisor sekolah selaku pembimbing, Bapak Randa Putra Kasea, S.Sos., M.Kesos, telah selesai melaksanakan Praktek Kerja La

  • Jumat, 11 Jun 2021 20:51

    Bupati Dairi - Satgas Pencegahan Korupsi KPK Rapat Monitoring dan Evaluasi MCP

    Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu dan jajaran melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi serta penertiban aset dan optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Dairi bersama Satgas Pencegahan Kor

  • Rabu, 09 Jun 2021 11:49

    Praktikum 2 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU di LSM KOPA

    Mahasiswa Praktikum 2 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU mengembangkan kreativitas anak-anak PAUD Harapan Bangsa Gemilang untuk gemar menabung dengan Tema "Aku Suka Menabung."

  • Senin, 07 Jun 2021 08:47

    Mahasiswa FISIP USU Laksanakan Praktikum di Kantor Lurah Padang Bulan Selayang II

    Herlina Mabel dengan Supervisor Sekolah Agus Suriadi S.Sos.M.Si yang merupakan mahasiswi PKL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU, melaksanakan praktikum di Kantor Lurah Padang  Bulan Selayang I

  • Jumat, 04 Jun 2021 14:04

    Ketua KPK Diadukan Soal Heli, Kabareskrim Minta Polri Tak Ditarik-tarik

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan gratifikasi.

  • Minggu, 30 Mei 2021 06:30

    Wali Kota Medan Dukung Penuh USU Jadi Tuan Rumah PIMNAS ke-34

    Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mendukung penuh Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke -34 Tahun 2021.

  • Kamis, 27 Mei 2021 10:56

    Deni Pohan, Pengusaha Muda Inovatif dari Fakultas Pertanian USU

    M. Deni Kurniawan Pohan, pemuda berusia 21 tahun yang memiliki penampilan menarik, berpostur tubuh yang tinggi, dan berkulit putih ini memiliki harapan yang besar untuk masa depannya.

  • Selasa, 25 Mei 2021 17:25

    Audiensi dan Silaturahmi Kapolda Kepri Bersama Direktorat I KPK RI

    Kapolda Kepri Irjen pol Dr. Aris Budiman M.Si menerima Audiensi dan Silaturahmi Direktorat I KPK RI, berempat ruang kerja Kapolda Kepri, Senin (24/5/2021).

  • Kamis, 20 Mei 2021 07:20

    Bobby Harap Masukan USU Dukung Pelaksanaan 5 Program Prioritas Pemko Medan

    Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM mengharapkan masukan pihak Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mendukung pelaksanaan lima program prioritas Pemko Medan.

  • Selasa, 18 Mei 2021 18:38

    Babak baru kasus suap Gatot Pujo Nugroho, Lazzaro Law Firm laporkan Saut Situmorang ke Dewas KPK

    Saut Situmorang, Ambarita Damanik dan Hendri N Christian, masing-masing sebagai komisioner dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, oleh Rinto Maha dan Yudika Purba dari Lazzaro Law Firm, Selasa (18/5/2021

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak