Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang
Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 21 Mei 2021 20:41
USU
Konflik atau perseteruan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dihentikan.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Akbar, menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta alih status itu sudah sesuai dengan ketentuan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
T#g:kpkTWKUSU
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Akbar, menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta alih status itu sudah sesuai dengan ketentuan serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Seharusnya disudahi, ini memang kalau sudah Presiden turun tangan sifatnya penyelesaiannya secara politis. Walaupun secara kelembagaan dan secara hukumnya ini masing-masing instansi negara pemerintah punya wewenang untuk merekrut pegawai," kata Faisal, Jumat (21/5/2021).
Dengan berakhirnya konflik mengenai TWK, maka KPK bisa fokus menangani kasus-kasus yang belum terselesaikan.
"Setelah ini berakhir, semua bisa fokus dalam penanganan kasus kembali," ungkapnya.
Menurutnya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang melibatkan instansi lain seperti Kemenpan RB dan BKN sudah tepat. Sebab, kedua lembaga itu yang mengurusi tentang ASN. Meski, begitu melibatkan pihak swasta dalam TWK juga tidak menjadi persoalan.
Seperti diketahui peralihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 19 tahun 2019 jo PP Nomor 41 tahun 1999 jo Perkom Nomor 1 tahun 2021. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, KPK diberi waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan alih status pegawai.
Di PP 41 di pasal 5 menegaskan bahwa syarat untuk beralih dari pegawai KPK ke ASN ada 3 hal, pertama kompetensi, kedua integritas, dan ketiga kesetiaan terhadap NKRI.
Terkait kompetensi dan integritas, setiap pegawai KPK telah menjalankan tes kompetensi dan integritas. Namun selama ini asesmen untuk kesetiaan terhadap NKRI dalam rekrutmen KPK tidak ada. Syarat tersebut pun kemudian diterjemahkan KPK melalui Perkom Nomor 1 tahun 2021, yakni di pasal 3 ayat 4.
Loyalitas pada negara yang ditunjukkan para pegawai KPK yang memprotes hasil TWK ini patut dipertanyakan karena terkesan menolak amanah undang-undang demi kepentingan pribadi.
Editor: Budi
T#g:kpkTWKUSU
Berita Terkait
-
Sabtu, 06 Apr 2024 07:56
Panglima TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dari Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.S.F.A. kepa
-
Jumat, 05 Apr 2024 08:45
Bupati Deli Serdang: Marilah Manfaatkan Momentum Ramadan Untuk Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah SWT
Bupati Deli Serdang sekaligus juga Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar menghadiri buka puasa bersama Keluarga Besar Kwarcab Gerakan Pramuka Deli Serdang d
-
Jumat, 29 Mar 2024 09:59
Bupati HM Ali Yusuf Siregar: Terus lanjutkan pengabdian dan berikan yang terbaik kepada bangsa dan negara
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat mengapresiasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Deli karena selalu ikut berpartisipasi dan mendukung kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten ini."Te
-
Rabu, 27 Mar 2024 12:37
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Ikuti Rakor Penguatan Sinergi Bersama KPK RI, BPKP, dan Kemendagri
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, Sp.A dan Kepala Daerah lainnya mengikuti rapat koordinasi dan penguatan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kemendagri dan BPKP serta p
-
Rabu, 27 Mar 2024 07:17
PWI Deli Serdang Beri Apresiasi Kepada Bupati HM Ali Yusuf Siregar
Bupati Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar mengapresiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Deli Serdang yang memberikan tali asih kepada 50 anak yatim pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Kabupate
Berita Terbaru
Sosial Budaya | 40 menit laluWali Kota Pematangsiantar dr Susanti Hadiri Aqiqah Anak dari Tokoh Siantar Marihat Irham Hasibuan
Sosial Budaya | satu jam laluGelar Program “Jum'at Berbagi”, Gemoy Siantar: Harus Membantu Walau Hanya Sidikit
Sosial Budaya | 2 jam laluDPD PKS Kota Binjai buka penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Berita Pilihan
-
Arab Saudi Umumkan Idul Fitri 2024 Jatuh pada 10 April
2 minggu lalu
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
