Minggu, 17 Feb 2019 05:45
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Senin, 17 Sep 2018 11:37
Junaidi
Korps Kejaksaan Labuhanbatu
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, diduga telah mengkangkangi secara nyata Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan, mengkangkangi Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 atas Perubahan Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian dikatakan MT, (50) sebagai warga masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, kepada awak media Utamanews.com di Rantauprapat, Minggu (16/09/2018).

Menurut MT, sebagai pemberi laporan/pengaduan kepada pihak Lembaga Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu tentang adanya indikasi kuat dugaan, bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Neopotisme serta penyalah gunaan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu di dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017, pada item belanja anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp 33.336 milyar. Dan, hal tersebut sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dan tertulis tentang peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tidak pidana Korupsi.


"Bukti surat laporan/pengaduan kami tersebut diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu itu tertanda tanggal 2-4-2018 atas penerima Nila Nirwana SH dan tanda terima surat kami dicap Stempel Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu", kata MT.

Selanjutnya, sambung MT, pihak Kajari Satyo Pranoto SH MH melakukan pemanggilan sebanyak 10 orang oknum pejabat PNS dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

"Pemanggilan tersebut silih berganti dan langsung dilakukan Pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut. Ironisnya, hasil dari pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS Dinas Kesehatan oleh Kajari Satyo Pranoto dan Kasi Intel M Junaidi SH, tersebut. Sampai saat ini, sudah tiga (3) bulan berjalan, tidak jelas apa hasilnya pemanggilan dan pemeriksaan dimaksud", ucap MT.

MT dari salah satu tiga orang sebagai pemberi laporan/pengaduan mengungkapkan atas kekesalannya terhadap prilaku dan sikap kepribadian Kajari Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH atas kinerjanya sebagai Lembaga Penegak Hukum. "Seharusnya Kajari memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan penjelasan beserta jawaban kepada kami sebagai pemberi masukkan laporan, sesuai UU 31 tahun 1999 dimaksud tersebut. Bukan sebaliknya, Kajari Satyo Pranoto SH MH dengan Kasi Intel M Junaidi SH, tidak mau menanggapi dan enggan menjawab konfirmasi kami tentang kaitannya laporan serta hasil dari pemanggilan dan pemeriksaan 10 orang oknum pejabat Dinkes Labuhanbatu tersebut", ucap MT.


MT menilai, bahwasanya Kajari Labuhanbatu Satyo Pranoto bersama sama dengan Kasi Intel M Junaidi telah melanggar dan mengkangkangi Undang Undang nomor 31 tahun 1999 didalam BAB V tersebut. Pasalnya, Kajari Satyo Pranoto SH MH dan Kasi Intel M Junaidi SH sebagai Lembaga Penegakan Hukum di Kabupaten Labuhanbatu Raya, sampai saat berita ini diturunkan, tidak pernah mau menjawab atau memberikan jawaban kepada pemberi laporan dengan kaitannya dari pemanggilan disertai pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS Dinas Kesehatan dimaksud. Dan juga, Kajari Satyo Pranoto SH MH dan Kasi Intel M Junaidi SH dengan sengaja melakukan pelanggaran disertai mengangkangi Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Kajari Satyo Pranoto ini,akhirnya kita nilai sudah ikut ikutan Berkolaborasi dengan oknum pejabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tinur Bulan Harahap SKM Cs. Sebab, bukan hanya kami sebagai pemberi laporan yang kena kibulin ini. Para Bidan PTT sebagai tenaga kontrak Promotor Kesehatan tahun 2017 yang juga ada surat laporan protes mereka masuk ke Kajari Labuhanbatu tersebut, juga kena 'kibulin' oleh Kajari Satyo Pranoto SH", pungkas MT.
Editor: Boraspati

T#g:JaksaPers
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Feb 2019 11:15

    Rapat Koordinasi Kejatisu dan Kapolda Sumut

    Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto SH, MH memimpin Rapat Koordinasi Polda Sumut dengan Kejatisu bertempat di Aula Catur Prasetya Lt. IV Mapolda Sumut, Kamis (14/02/19) Pkl 10.00 Wib.Peningkatan Sinergi Ke

  • Jumat, 15 Feb 2019 00:15

    Dandim 0824 Jember Bahas Kegiatan Wilayah Bersama Awak Media

    Komandan Kodim 0824 Jember tatap muka bersama segenap awak media di Kabupaten Jember, di Aula Kodim 0824 Jember Pada Kamis (14/02/2019).Hadir pada kesempatan tersebut Komandan Kodim 0824 Letkol Inf Ar

  • Sabtu, 09 Feb 2019 18:29

    Courtessy Call Dengan Jaksa Agung, Kepala Bakamla Mantabkan Sinergi Penegakan Hukum

    Kepala Bakamla RI Laksamana Madya A.Taufiq R beserta jajarannya melakukan kunjungan kehormatan kepada Jaksa Agung RI di Kantor Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.K

  • Rabu, 30 Jan 2019 21:30

    400 Peserta Rakor Dharma Pertiwi Terima Pembekalan

    Sebanyak 400 peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Dharma Pertiwi Tahun 2019 menerima pembekalan dari Ketua Dharma Pertiwi unsur Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini dan IKKT Prag

  • Senin, 28 Jan 2019 21:28

    Demokrasi Akan Runtuh Jika Media Diserang

    Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie menyebut bahwa peranan media begitu penting, terutama dalam ajang pesta demokrasi atau Pemilu, seperti sekarang ini. Karenanya, tak

  • Minggu, 27 Jan 2019 04:57

    KMI Akan Kupas Pernyataan Capres Prabowo Soal Netralitas Media Lewat Diskusi

    Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto kembali mengejutkan publik. Pasalnya, Ketua Umum partai Gerindra ini menunding media massa di Indonesia memanipulasi demokrasi karena tidak berimbang dalam m

  • Rabu, 23 Jan 2019 15:23

    Kejari Palas Evaluasi Kegiatan TP4D DD 2018 se-Palas

    Kejaksaan Negeri Padang Lawas (Kejari Palas) menggelar kegiatan rapat evaluasi kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Palas mengenai kegiatan dana desa (DD) ta

  • Rabu, 16 Jan 2019 22:16

    Ketua Persit Cabang 38 Kodim 0824 Jember Kunjungi Ranting Jelbuk dan Sukowono

    Kedatangan Ketua Persit KCK Cabang 38 Kodim 0824 Jember Ny. Nita Arif Munawar pada Selasa (15/01/2019), Pukul 09.00 Wib, di Ranting 27 Koramil 0824/26 Jelbuk disambut oleh Danramil Kapten Inf Wahyudi

  • Kamis, 27 Des 2018 11:27

    Aksi Peduli dan Berbagi Kodim 0824 Bersama Persit KCK Cabang 38 pada Korban Bencana

    Rombongan Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Arif Munawar tiba di tenda pengungsian di Dsn Kraton Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Rabu (26/12/2018) Pukul 13.00 Wib.Pengungsi tersebu

  • Kamis, 13 Des 2018 23:13

    Ketua Persit KCK dan Ketua Bahayangkari Hadiri Dialog RRI Jember

    Dalam menghadapi Hari Ibu yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember, RRI Jember senantiasa menyelenggarakan acara-acara dialogis degan narasumber dari kalangan ibu-ibu tentunya dalam rangka menyemara

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak