Selasa, 11 Des 2018 21:49
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Junaidi
Senin, 17 Sep 2018 11:37
Junaidi
Korps Kejaksaan Labuhanbatu
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, diduga telah mengkangkangi secara nyata Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan, mengkangkangi Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 atas Perubahan Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian dikatakan MT, (50) sebagai warga masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, kepada awak media Utamanews.com di Rantauprapat, Minggu (16/09/2018).

Menurut MT, sebagai pemberi laporan/pengaduan kepada pihak Lembaga Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu tentang adanya indikasi kuat dugaan, bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Neopotisme serta penyalah gunaan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu di dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017, pada item belanja anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp 33.336 milyar. Dan, hal tersebut sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dan tertulis tentang peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tidak pidana Korupsi.


"Bukti surat laporan/pengaduan kami tersebut diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu itu tertanda tanggal 2-4-2018 atas penerima Nila Nirwana SH dan tanda terima surat kami dicap Stempel Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu", kata MT.

Selanjutnya, sambung MT, pihak Kajari Satyo Pranoto SH MH melakukan pemanggilan sebanyak 10 orang oknum pejabat PNS dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

"Pemanggilan tersebut silih berganti dan langsung dilakukan Pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut. Ironisnya, hasil dari pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS Dinas Kesehatan oleh Kajari Satyo Pranoto dan Kasi Intel M Junaidi SH, tersebut. Sampai saat ini, sudah tiga (3) bulan berjalan, tidak jelas apa hasilnya pemanggilan dan pemeriksaan dimaksud", ucap MT.

MT dari salah satu tiga orang sebagai pemberi laporan/pengaduan mengungkapkan atas kekesalannya terhadap prilaku dan sikap kepribadian Kajari Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH atas kinerjanya sebagai Lembaga Penegak Hukum. "Seharusnya Kajari memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan penjelasan beserta jawaban kepada kami sebagai pemberi masukkan laporan, sesuai UU 31 tahun 1999 dimaksud tersebut. Bukan sebaliknya, Kajari Satyo Pranoto SH MH dengan Kasi Intel M Junaidi SH, tidak mau menanggapi dan enggan menjawab konfirmasi kami tentang kaitannya laporan serta hasil dari pemanggilan dan pemeriksaan 10 orang oknum pejabat Dinkes Labuhanbatu tersebut", ucap MT.


MT menilai, bahwasanya Kajari Labuhanbatu Satyo Pranoto bersama sama dengan Kasi Intel M Junaidi telah melanggar dan mengkangkangi Undang Undang nomor 31 tahun 1999 didalam BAB V tersebut. Pasalnya, Kajari Satyo Pranoto SH MH dan Kasi Intel M Junaidi SH sebagai Lembaga Penegakan Hukum di Kabupaten Labuhanbatu Raya, sampai saat berita ini diturunkan, tidak pernah mau menjawab atau memberikan jawaban kepada pemberi laporan dengan kaitannya dari pemanggilan disertai pemeriksaan 10 orang oknum pejabat PNS Dinas Kesehatan dimaksud. Dan juga, Kajari Satyo Pranoto SH MH dan Kasi Intel M Junaidi SH dengan sengaja melakukan pelanggaran disertai mengangkangi Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Kajari Satyo Pranoto ini,akhirnya kita nilai sudah ikut ikutan Berkolaborasi dengan oknum pejabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tinur Bulan Harahap SKM Cs. Sebab, bukan hanya kami sebagai pemberi laporan yang kena kibulin ini. Para Bidan PTT sebagai tenaga kontrak Promotor Kesehatan tahun 2017 yang juga ada surat laporan protes mereka masuk ke Kajari Labuhanbatu tersebut, juga kena 'kibulin' oleh Kajari Satyo Pranoto SH", pungkas MT.
Editor: Boraspati

T#g:JaksaPers
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Senin, 10 Des 2018 09:50

    Detik-detik Menjelang Mubes Pers Indonesia, FORWARD Nyatakan Bergabung

    Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni tanggal 18 Desember 2018, bertempat di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sejumlah org

  • Rabu, 05 Des 2018 05:35

    Kejari Deli Serdang Raih Juara 1 Sidhakarya

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang meraih predikat Juara 1 Sidhakarya 2018 atas prestasi sebagai Kejaksaan terbaik se-Indonesia dalam melayani masyarakat.Penilaian itu diperoleh berdasarkan bebera

  • Selasa, 04 Des 2018 07:04

    Istri Prajuri TNI Harus Miliki Kemandirian

    Dalam menyikapi tuntutan tugas suami ke depan, istri prajurit TNI harus memiliki mental yang kuat, ketabahan dan kemandirian, terutama ketika ditinggal suami bertugas. Istri prajurit harus memiliki ke

  • Selasa, 27 Nov 2018 09:57

    Langkah Jokowi Mempublikasikan Hasil Kerjanya ke Media Sudah Tepat

    Keinginan publik untuk menggali informasi melalui media terkait dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo seringkali terbentur oleh posisi media itu sendiri apakah pro atau kontra terhadap pemerintahan.

  • Sabtu, 24 Nov 2018 19:24

    KMI Akan Menggelar Diskusi Terkait Capaian Kerja Jokowi

    Guna memberikan informasi kepada publik terkait capaian dan prestasi Presiden Jokowi selama kurang lebih empat tahun memimpin, sekaligus mengajak masyarakat untuk membangun optimisme akan kemajuan dan

  • Kamis, 15 Nov 2018 06:35

    Pemko Tebing Tinggi Selenggarakan Seminar Kebangsaan

    Wali Kota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan, mengajak seluruh masyarakat  untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan mengingatkan agar jangan terpecah belah, gara-gara berbeda partai dan bed

  • Senin, 12 Nov 2018 13:12

    Terpidana Kasus Korupsi, Mantan Kadis PU Deli Serdang Diringkus Kejatisu

    Tim Intel Kejati Sumatera Utara (Sumut) bersama Kejari Deliserdang menangkap mantan Kepala Dinas PU Deliserdang, Faisal di kediamannya Jalan Yos Sudarso Ware House Nomor 313, Kelurahan Mekar Sentosa,

  • Senin, 05 Nov 2018 22:05

    Kejari Deli Serdang Gelar Tes Urin Bagi Pegawai dan Jaksa

    Ratusan Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjalani pemeriksaan urine secara mendadak, Senin (5/11/2018).Pemeriksaan urine dilakukan setelah dilaksanakan apel pagi bersama. Selain Jaks

  • Selasa, 30 Okt 2018 05:20

    Sukses Pembangunan Pemerintah Memerlukan Peran Aktif Pers dan Pengusaha

    Sejumlah kalangan dinilai tidak jarang melakukan perdebatan dan membuat kondisi tidak kondusif di tengah merosotnya nilai tukar rupiah. Pengusaha muda dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPM

  • Jumat, 26 Okt 2018 08:26

    Garda Empat Pilar Nusantara Gelar Diskusi Publik

    Penguatan peran fungsi pers, Garda Empat Pilar Nusantara Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi DKI Jakarta, akan menggelar diskusi Publik. Kegiatan tersebut bertemakan "Penguatan peran dan fungsi pers untuk

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak