Namun, informasi tersebut dibantah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus. Saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (2/10/2026), Erni menyebut kabar mengenai OTT terhadap Ketua DPRD Labura tersebut tidak benar.

"OTT itu hoax, wak," ucap Erni saat dikonfirmasi wartawan Pemprov Sumut melalui sambungan WhatsApp, Jumat (2/10/2026).

Erni juga mengakui bahwa Rimba Bertuah Sitorus merupakan keluarga dekatnya. Pernyataan tersebut disampaikan Erni ketika dimintai klarifikasi mengenai kabar yang beredar di tengah masyarakat dan media sosial.

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan OTT KPK di Sumatera Utara ramai diperbincangkan. Dalam informasi yang beredar, Ketua DPRD Labura disebut bersama beberapa orang lainnya diamankan petugas KPK di sekitar Kota Medan pada Kamis (1/10/2026) sore.

Namun, hingga informasi tersebut dikonfirmasi, belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa Rimba Bertuah Sitorus merupakan pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Laporan media pada 1 Oktober 2026 juga menyebut bahwa kabar mengenai dugaan OTT KPK di Sumatera Utara memang beredar, sementara juru bicara KPK saat itu belum memberikan informasi mengenai kabar tersebut.

Dengan demikian, informasi mengenai Ketua DPRD Labura yang disebut terjaring OTT KPK belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Konfirmasi dari Erni menjadi salah satu klarifikasi yang membantah kabar tersebut, sedangkan keterangan resmi KPK mengenai identitas pihak yang diamankan menjadi penting untuk memastikan informasi yang beredar.

Di sisi lain, wartawan memperoleh informasi dari sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengenai adanya kegiatan penindakan KPK di wilayah Sumatera Utara. Namun, informasi tersebut belum disertai keterangan resmi mengenai identitas pihak yang diamankan maupun perkara yang sedang ditangani.

Sumber tersebut menyebut lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ia menyampaikan bahwa pihak yang disebut diamankan diduga merupakan seorang pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum bersama seorang kontraktor.

Namun, informasi mengenai adanya pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan seorang kontraktor yang diamankan tersebut masih berupa keterangan dari sumber dan belum terverifikasi secara independen.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai nama maupun inisial pihak yang disebut terjaring OTT tersebut. Karena itu, identitas maupun status hukum pihak yang diduga diamankan belum dapat dipastikan.

Penting pula untuk membedakan antara kabar mengenai adanya kegiatan penindakan dengan informasi mengenai siapa saja yang diamankan. Tanpa konfirmasi resmi dari KPK, informasi mengenai identitas dan perkara yang berkaitan dengan dugaan OTT tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut.

Redaksi terus berupaya mendapatkan konfirmasi dari KPK terkait informasi tersebut, termasuk mengenai lokasi penindakan, pihak yang diamankan, serta perkara yang sedang ditangani.

Perkembangan mengenai informasi dugaan OTT tersebut akan disampaikan setelah terdapat keterangan resmi dari lembaga yang berwenang.