Jumat, 21 Sep 2018 08:17
  • Home
  • Sosial Budaya
  • JPKP Desak Kajari Transparan Soal Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Labuhanbatu

JPKP Desak Kajari Transparan Soal Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Labuhanbatu

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Moratua Tanjung
Sabtu, 18 Agu 2018 11:18
Istimewa
Kadis Kesehatan Pemkab Labuhanbatu
2 (Dua) orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Tinur Bulan SKM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Definitif menggantikan mantan Plt Kepala Dinas H Hasnul Basri Siregar pada tahun anggaran 2017 yang lalu, diduga terlibat penyalahgunaan jabatan dan dugaan Korupsi di dalam belanja anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2017, yang menelan anggaran sebesar Rp33.336.568.500,-

Demikian disampaikan Zimmi A. Panjaitan Ketua DPD JPKP dalam siaran persnya, Sabtu (18/8/2018). Hal tersebut, katanya, sesuai dengan surat laporan yang masuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu tertanda tanggal 2 April 2018. 

"Surat laporan tersebut berasal dari DPD JPKP Kabupaten Labuhanbatu bersama Media HU Portibi DNP, nomor 007/LP/DPD-JPKP/LB/III/ 2018, perihal penyalah gunaan jabatan dan Korupsi, tertanggal 19 Maret 2018," ungkapnya.


Menurut Zimmi, di dalam laporan dengan lampiran satu bundel itu, disebutkan bahwa dugaan Korupsi belanja anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2017 sebesar Rp 33.336.568.500,- tersebut bersumber dari BPJS dan JKN yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Labuhanbatu dengan pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. 

"Ada 38 (tiga puluh delapan) item belanja anggaran disebutkan di dalam laporan tersebut, dan yang telah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap 10 orang oknum pejabat ASN di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Dari rincian 38 item anggaran belanja tersebut, yaitu terkait Pelayanan Kesehatan Rp 1 milyar dengan poin Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 x kegiatan Rp 855.200.000,- diduga tidak jelas peruntukannya," jelas Zimmi.

Diungkapkannya lagi, demikian juga dengan Anggaran belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23 milyar dengan poin belanja barang dan jasa Rp 17.156.573.513 terdiri dari belanja ATK Rp 361.447.100,- belanja pengisian tabung gas Rp 59.700.000,-, belanja barang pakai habis Rp 375 juta, belanja bahan obat obatan Rp 665.098.000,-, belanja bahan kimia Rp 150 juta dan belanja internet Rp94.200.000,-.

Selanjutnya, belanja Jasa Pelayanan Kesehatan dana Kapitasi Rp 12.645.400.000,- terdiri dari, Jaspel Kesehatan dana Kapitasi 1 tahun Rp 12.043 milyar dan Jaspel Kesehatan dana Non Kapitasi Rp 602.400.000,-. Perihal Jaspel Kesehatan tersebut diperuntukan bagi petugas medis di 15 Puskesmas se Kabupaten Labuhanbatu dan jaringannya seperti petugas Pustu dan jaringan nya. Diduga Jaspel Kesehatan tersebut disunat (Pungli) sebesar 10 persen sampai 17 persen oleh oknum pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu didalam pencairan anggaran per Triwulan nya untuk petugas medis di Puskesmas. Dan, hal ini diduga melibatkan Kepala Puskesmas.


"Selanjutnya, belanja cetak dan penggandaan Rp 342.359.513, diduga mark up dan tidak tepat sasarannya kepada masyarakat untuk cetak Kartu Keluarga Sehat bagi masyarakat disetiap Puskesmas. Sebab, Kartu Keluarga Sehat terssbut tidak ada dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, sesuai dengan Program Pemerintah dan Kemkes RI, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 639.936.500, yang diperuntukkan bagi 15 Puskesmas, namun tidak dikerjakan, uangnya tetap disimpan di dalam Rekening Kepala Puskesmas yang diduga atas perintah Kepala Dinas Tinur Bulan SKM. Dan, belanja Alkes perawatan yang diperuntukan bagi Poskesdes se-Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp3.023.911.487,- tidak jelas pengadaan Alkes tersebut bagi Poskesdes se Labuhanbatu dari hasil cek and ricek di lapangan, kemaren. Selanjutnya, belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja Rp 257.275.000,- diduga fiktip. Dan, belanja pengadaan komputer dan laptop Rp 411 juta, yang diduga mark up dan belanja premi asuransi kesehatan 1 tahun Rp 2.2 milyar diduga fiktip serta ditambah belanja anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 5.999.259.000,-.  BOK yang diperuntukan bagi tenaga kontrak Promotor Kesehatan di 15 Puskesmas, gaji tenaga Promotor Kesehatan tersebut diduga dipotong sebesar 20 persen dari gaji sebesar Rp 1.500.000,- perbulan dibayar per Triwulan oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada TA 2017, sesuai dengan keterangan dari tenaga kontrak PTT Promkes tersebut," pungkasnya.

Editor: Boraspati

T#g:DinkesJaksa
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Kamis, 20 Sep 2018 20:30

    Kejatisu Didesak Usut Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Simalungun

    Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi DPP Sumatera Transparansi dan Gerakan Masyarakat Membaca (Gema Baca) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), ja

  • Senin, 17 Sep 2018 11:37

    Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, diduga telah mengkangkangi secara nyata Undang Undang Nomor 14 tahun 2008

  • Sabtu, 15 Sep 2018 17:15

    Soal Dugaan Korupsi Dinkes Rp33,336 M, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Diduga Jalin Keamanan & Keharmonisan

    Belakangan ini tercium aroma tidak sedap di mata dan telinga masyarakat di sekitaran daerah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yaitu, telah terjalinnya rasa keamanan dan hubungan yang cukup kent

  • Sabtu, 08 Sep 2018 17:08

    Kajari Diminta Terbuka Soal Pemanggilan 10 Oknum ASN Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu Satno Pranoto SH MH beserta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kajari M Junaidi SH, diminta lebih serius menangani terkait kasus pemanggilan ser

  • Senin, 03 Sep 2018 12:33

    Massa Central Bersatu Aksi Damai Terkait Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Sebanyak lebih kurang 115 orang massa dari Central Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (Central Bersatu) Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan Aksi Damai ke arah kantor Mapolres Labuhanbatu, kantor Kejaks

  • Jumat, 31 Agu 2018 21:41

    Kasus Korupsi Gardu Induk PLN, Mantan Kades Petangguhan Diciduk Jaksa

    Buron selama 4 tahun terkait kasus korupsi pengadaan lahan gardu induk PLN, mantan Kepala Desa Petangguhan Kecamatan Galang, Syamsir (60) diciduk Kejari Deli Serdang dari kediamannya, Kamis (30/08/201

  • Kamis, 30 Agu 2018 17:00

    Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Kejari Paluta Imbau Pemilik BB Ambil Miliknya

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) mengimbau masyarakat pemilik barang bukti yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, agar mengambil barang-barang tersebut di kantor Kejari P

  • Kamis, 30 Agu 2018 18:30

    Kejaksaan Tinggi Bali Dukung Bakamla Gelar Workshop Internasional

    Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan sikapnya mendukung Bakamla RI untuk menggelar workshop harmonisasi internasional keamanan dan keselamatan laut.Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala

  • Senin, 27 Agu 2018 11:17

    Kajari Rantau Prapat Enggan Dikonfirmasi Soal Dugaan 10 Pejabat Dinkes Labuhanbatu

    10 orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu sekitar 2 bulan yang

  • Sabtu, 25 Agu 2018 10:25

    Laporan Dugaan Pungli Dari Bidan PTT se-Labuhanbatu Tidak Direspon Kejaksaan Rantauprapat

    Adanya surat laporan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Tenaga Kontrak Promotor Kesehatan (Promkes) angkatan tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lab

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak