Jumat, 16 Nov 2018 09:11
HUT Pemkab Labuhanbatu
  • Home
  • Sosial Budaya
  • JPKP Desak Kajari Transparan Soal Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Labuhanbatu

JPKP Desak Kajari Transparan Soal Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Labuhanbatu

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Moratua Tanjung
Sabtu, 18 Agu 2018 11:18
Istimewa
Kadis Kesehatan Pemkab Labuhanbatu
2 (Dua) orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Tinur Bulan SKM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Definitif menggantikan mantan Plt Kepala Dinas H Hasnul Basri Siregar pada tahun anggaran 2017 yang lalu, diduga terlibat penyalahgunaan jabatan dan dugaan Korupsi di dalam belanja anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2017, yang menelan anggaran sebesar Rp33.336.568.500,-

Demikian disampaikan Zimmi A. Panjaitan Ketua DPD JPKP dalam siaran persnya, Sabtu (18/8/2018). Hal tersebut, katanya, sesuai dengan surat laporan yang masuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu tertanda tanggal 2 April 2018. 

"Surat laporan tersebut berasal dari DPD JPKP Kabupaten Labuhanbatu bersama Media HU Portibi DNP, nomor 007/LP/DPD-JPKP/LB/III/ 2018, perihal penyalah gunaan jabatan dan Korupsi, tertanggal 19 Maret 2018," ungkapnya.


Menurut Zimmi, di dalam laporan dengan lampiran satu bundel itu, disebutkan bahwa dugaan Korupsi belanja anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat TA 2017 sebesar Rp 33.336.568.500,- tersebut bersumber dari BPJS dan JKN yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Labuhanbatu dengan pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. 

"Ada 38 (tiga puluh delapan) item belanja anggaran disebutkan di dalam laporan tersebut, dan yang telah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap 10 orang oknum pejabat ASN di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Dari rincian 38 item anggaran belanja tersebut, yaitu terkait Pelayanan Kesehatan Rp 1 milyar dengan poin Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 x kegiatan Rp 855.200.000,- diduga tidak jelas peruntukannya," jelas Zimmi.

Diungkapkannya lagi, demikian juga dengan Anggaran belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23 milyar dengan poin belanja barang dan jasa Rp 17.156.573.513 terdiri dari belanja ATK Rp 361.447.100,- belanja pengisian tabung gas Rp 59.700.000,-, belanja barang pakai habis Rp 375 juta, belanja bahan obat obatan Rp 665.098.000,-, belanja bahan kimia Rp 150 juta dan belanja internet Rp94.200.000,-.

Selanjutnya, belanja Jasa Pelayanan Kesehatan dana Kapitasi Rp 12.645.400.000,- terdiri dari, Jaspel Kesehatan dana Kapitasi 1 tahun Rp 12.043 milyar dan Jaspel Kesehatan dana Non Kapitasi Rp 602.400.000,-. Perihal Jaspel Kesehatan tersebut diperuntukan bagi petugas medis di 15 Puskesmas se Kabupaten Labuhanbatu dan jaringannya seperti petugas Pustu dan jaringan nya. Diduga Jaspel Kesehatan tersebut disunat (Pungli) sebesar 10 persen sampai 17 persen oleh oknum pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu didalam pencairan anggaran per Triwulan nya untuk petugas medis di Puskesmas. Dan, hal ini diduga melibatkan Kepala Puskesmas.


"Selanjutnya, belanja cetak dan penggandaan Rp 342.359.513, diduga mark up dan tidak tepat sasarannya kepada masyarakat untuk cetak Kartu Keluarga Sehat bagi masyarakat disetiap Puskesmas. Sebab, Kartu Keluarga Sehat terssbut tidak ada dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu, sesuai dengan Program Pemerintah dan Kemkes RI, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 639.936.500, yang diperuntukkan bagi 15 Puskesmas, namun tidak dikerjakan, uangnya tetap disimpan di dalam Rekening Kepala Puskesmas yang diduga atas perintah Kepala Dinas Tinur Bulan SKM. Dan, belanja Alkes perawatan yang diperuntukan bagi Poskesdes se-Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp3.023.911.487,- tidak jelas pengadaan Alkes tersebut bagi Poskesdes se Labuhanbatu dari hasil cek and ricek di lapangan, kemaren. Selanjutnya, belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja Rp 257.275.000,- diduga fiktip. Dan, belanja pengadaan komputer dan laptop Rp 411 juta, yang diduga mark up dan belanja premi asuransi kesehatan 1 tahun Rp 2.2 milyar diduga fiktip serta ditambah belanja anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 5.999.259.000,-.  BOK yang diperuntukan bagi tenaga kontrak Promotor Kesehatan di 15 Puskesmas, gaji tenaga Promotor Kesehatan tersebut diduga dipotong sebesar 20 persen dari gaji sebesar Rp 1.500.000,- perbulan dibayar per Triwulan oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada TA 2017, sesuai dengan keterangan dari tenaga kontrak PTT Promkes tersebut," pungkasnya.

Editor: Boraspati

T#g:DinkesJaksa
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Kamis, 15 Nov 2018 19:15

    Terkait Dugaan Korupsi Rp33,336 Milyar, GEMASILA Seruduk Kantor Dinkes Labuhanbatu

    Kedua kalinya, Gerakan Mahasiswa Revolusi Labuhanbatu (GEMASILA) Kabupaten Labuhanbatu, melakukan Aksi demo damai, seruduk kantor OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (15/11/2018).Aksi dem

  • Senin, 12 Nov 2018 13:12

    Terpidana Kasus Korupsi, Mantan Kadis PU Deli Serdang Diringkus Kejatisu

    Tim Intel Kejati Sumatera Utara (Sumut) bersama Kejari Deliserdang menangkap mantan Kepala Dinas PU Deliserdang, Faisal di kediamannya Jalan Yos Sudarso Ware House Nomor 313, Kelurahan Mekar Sentosa,

  • Senin, 05 Nov 2018 22:05

    Kejari Deli Serdang Gelar Tes Urin Bagi Pegawai dan Jaksa

    Ratusan Jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjalani pemeriksaan urine secara mendadak, Senin (5/11/2018).Pemeriksaan urine dilakukan setelah dilaksanakan apel pagi bersama. Selain Jaks

  • Rabu, 31 Okt 2018 22:31

    Soal Dugaan Korupsi Rp 33,336 Milyar, Mahasiswa Demo Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

    Puluhan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu menggelar Aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (31/10/2018). Walaupun dalam guyuran hujan deras d

  • Sabtu, 29 Sep 2018 18:19

    LSM Pelopor Desak Inspektorat Labuhanbatu Percepat Pemeriksaan Dugaan Korupsi Dinkes Rp 33.336 M

    Diminta kepada Inspektorat Pemkab Labuhanbatu sebagai Badan Pengawasan, supaya segera secepatnya melakukan pemeriksaan terkait pelimpahan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tentang kasus laporan dugaan peny

  • Rabu, 26 Sep 2018 00:26

    JAM: "Kejaksaan Labuhanbatu Jangan Tutup Mata"

    Aksi yang dilakukan Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera, menggeruduk di depan kantor Bupati Labuhanbatu, Senin (25/09/2018). Aksi geruduk itu dilakukan sebagai ben

  • Kamis, 20 Sep 2018 20:30

    Kejatisu Didesak Usut Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Simalungun

    Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi DPP Sumatera Transparansi dan Gerakan Masyarakat Membaca (Gema Baca) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), ja

  • Senin, 17 Sep 2018 11:37

    Kejaksaan Negeri Labuhanbatu diduga "Kangkangi" UU No 31/1999 dan UU No 14/2008

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Satyo Pranoto SH MH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Muhammad Junaidi SH, diduga telah mengkangkangi secara nyata Undang Undang Nomor 14 tahun 2008

  • Sabtu, 15 Sep 2018 17:15

    Soal Dugaan Korupsi Dinkes Rp33,336 M, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Diduga Jalin Keamanan & Keharmonisan

    Belakangan ini tercium aroma tidak sedap di mata dan telinga masyarakat di sekitaran daerah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, yaitu, telah terjalinnya rasa keamanan dan hubungan yang cukup kent

  • Sabtu, 08 Sep 2018 17:08

    Kajari Diminta Terbuka Soal Pemanggilan 10 Oknum ASN Pejabat Dinas Kesehatan Labuhanbatu

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Labuhanbatu Satno Pranoto SH MH beserta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kajari M Junaidi SH, diminta lebih serius menangani terkait kasus pemanggilan ser

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak