"Waktu digusur kemarin, kami mau ambil seragam anak sekolah gak dikasih. Sekarang anak kami sekolah gak pakai seragam," ujar Tumini, 50 tahun, yang mengaku memiliki lima orang anak, saat berunjuk rasa di kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumut, Senin pagi (3/4/2017).

Kini Tumini dan warga lainnya, mengaku harus tidur beratap tenda. Saat hujan, mereka harus menahan udara dingin. "Kita tidur di sana pakai plastik. Rumah kami sudah digusur sama Kepong," katanya. 

Dikatakannya, saat penggusuran pada Senin (27/3/2017), PT LNK masuk ke lahan warga bersama Satpol PP, Polisi dan TNI. Mereka juga membawa alat berat dan langsung meratakan rumah warga. 

"Kami udah gak berdaya lagi. Mau makan apa lagi lah kami ini. Paling yang kami punya cuma singkong godok," kata Nisa, 47 tahun, warga lainnya. 

Sambil menangis terisak, Tumini juga bercerita tentang anak-anaknya. Mereka terancam kelaparan karena tak punya penghasilan lagi. 

"Kalau kami ini gak apa. Tapi yang jadi pikiran ini anak kami. Kami mau makan pun gak ada. Kalau kami kelaparan gak apa. Anak kami?" ungkapnya. 

Sementara itu, Ketua Umum DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumut Zubaidah, mengutuk keras penggusuran yang terjadi. Dia mengatakan, apa yang dilakukan PT LNK sudah melanggar instruksi Presiden Joko Widodo soal percepatan reforma agraria. 

"PT LNK, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat telah ingkar kepada instruksi Jokowi sebagai presiden. Mereka tidak patuh terhadap instruksi reforma agraria," katanya. 

Zubaidah juga bilang, PT LNK mengingkari Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Sumut pada 30 Januari 2017 lalu. 

"Hasil RDP memutuskan agar kedua belah pihak yang berkonflik agar mendinginkan suasana. Apalagi lahan itu sedang dalam status quo," pungkasnya. 

Puas berorasi di depan Kantor ATR/BPN massa melanjutkan unjuk rasa ke DPRD Sumut.