Sabtu, 16 Okt 2021 08:39
  • Home
  • Sosial Budaya
  • Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI: Mahasiswa Harus Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK

Indonesia Negara Hukum, DPP LPPI: Mahasiswa Harus Hormati Hasil Putusan MA dan MK Terkait Pegawai KPK

Jakarta (utamanews.com)
Oleh: Dito
Sabtu, 25 Sep 2021 04:25
Ilustrasi
Adanya kabar yang beredar di publik terkait ultimatum yang diarahkan kepada Presiden apabila Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel dkk menjadi ASN dalam kurun waktu 3x24 jam maka pihaknya melakukan unjuk rasa, mendapat respon dari sejumlah elemen.

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI), menyatakan, merasa aneh dengan narasi yang dibangun teman teman mahasiswa yang mengatas namakan BEM SI yang mendukung Novel Cs agar diangkat menjadi ASN Pegawai KPK.

"Mahasiswa pasti sangat tahu hukum, jadi harusnya kita hormati hasil putusan TWK pegawai KPK oleh MA dan MK telah memutuskan secara konstitusional dan sah," tutur Ketua Umum LPPI, Dedi Siregar, Jumat (24/9).

"Harusnya hasil putusan hukum itu kita kawal, bukannya mendorong apalagi narasi mengancam kepada Presiden", ujarnya.

"ndonesia kan negara hukum, bukan negara kekuasaan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, tambahnya, bahwa pada hasil putusan TWK KPK sudah menghasilkan putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bahwa sudah Sah dan Konstitusional. Maka hasil putusan MK dan MA tetap berlaku dan dilaksanakan sebelum ada putusan hukum yang membatalkan atau menggugurkannya.

"Perihal menyampaikan aspirasi sangat diperbolehkan dan konstitusi menjamin dalam UUD 1945, diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, jika mengandung ancaman Kepada Presiden RI itu namanya bukan unjuk rasa, tapi suatu penekanan dan bisa dikategorikan berupa teror", pungkasnya.
Editor: Budi

T#g:BEM SIkpkTWK
Berita Terkait
  • Selasa, 05 Okt 2021 08:45

    Bahas Peralihan 56 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Perwakilan Bertemu AS SDM Kapolri

    Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan sembilan perwakilan mantan pegawai KPK bertemu dengan Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri untuk menbicarakan lebih lanjut terkait keinginan Kapo

  • Jumat, 01 Okt 2021 14:01

    BEM SI Sumut Gelar Aksi Mulia di Medan, Berbagi untuk Warga

    Sejumlah mahasiswa di kota Medan yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koorda Sumatera Utara, melakukan aksi sosial membagikan ratusan paket sembako bertema "Berbag

  • Jumat, 11 Jun 2021 20:51

    Bupati Dairi - Satgas Pencegahan Korupsi KPK Rapat Monitoring dan Evaluasi MCP

    Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu dan jajaran melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi serta penertiban aset dan optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Dairi bersama Satgas Pencegahan Kor

  • Jumat, 04 Jun 2021 14:04

    Ketua KPK Diadukan Soal Heli, Kabareskrim Minta Polri Tak Ditarik-tarik

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan gratifikasi.

  • Selasa, 25 Mei 2021 17:25

    Audiensi dan Silaturahmi Kapolda Kepri Bersama Direktorat I KPK RI

    Kapolda Kepri Irjen pol Dr. Aris Budiman M.Si menerima Audiensi dan Silaturahmi Direktorat I KPK RI, berempat ruang kerja Kapolda Kepri, Senin (24/5/2021).

  • Jumat, 21 Mei 2021 20:41

    Konflik TWK Pegawai KPK Harus Diakhiri, Alih Status Sudah Sesuai Undang-undang

    Konflik atau perseteruan tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya dihentikan.

  • Selasa, 18 Mei 2021 18:38

    Babak baru kasus suap Gatot Pujo Nugroho, Lazzaro Law Firm laporkan Saut Situmorang ke Dewas KPK

    Saut Situmorang, Ambarita Damanik dan Hendri N Christian, masing-masing sebagai komisioner dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, oleh Rinto Maha dan Yudika Purba dari Lazzaro Law Firm, Selasa (18/5/2021

  • Selasa, 11 Mei 2021 15:41

    OTT Bupati Nganjuk Wujud Sinergitas KPK dan Polri

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

  • Minggu, 09 Mei 2021 06:44

    Kepala BKN: Kalau Pegawai KPK Tidak Lulus Asesmen Pancasila dan Radikalisme, Masa Tetap Diangkat jadi ASN

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan asesmen pegawai KPK yang dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar formalitas.

  • Kamis, 06 Mei 2021 06:26

    H.Waris Tholib Terima SK Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungbalai

    Wakil Wali Kota Tanjungbalai pasca terbitnya Surat Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/180/DIK.01.03/23/4/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Gubernur Sumatera

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak