Harry: Walau Bukan KPA dan PPK, Diduga Bahar Tak Bisa Lepas Dari Tanggung Jawab
MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Tuan Laen
Senin, 22 Jul 2019 21:32
Istimewa
Diduga sebagai Pengguna Anggaran (PA) Baharuddin Siagian Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Walau sampai sejauh ini Bahar terkesan lepas dari jeratan delik hukum karena Bahar bukanlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Demikian dikatakan P. Harry Silaen Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemberdayaan Anak Bangsa Indonesia (FPABIN), menanggapi persoalan dugaan korupsi di tubuh Satker Pemprov Sumut tersebut.
"Sebagaimana diketahui, PA APBD adalah pemegang seluruh tugas dan tanggungjawab terkait penggunaan anggaran mulai menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang dan piutang, menggunakan barang milik daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan", ujar Harry, Senin (22/07/2019).
PA APBD dalam menjalankan kewenangannya dapat mendelegasikan dengan menunjuk KPA dan/ atau memberikan mandat kepada orang lain sebagai pelaksana tugas dengan penetapan dari Kepala Daerah (UU 1/2004 pasal 6).
"Terdapat perbedaan Karakteristik kewenangan antara PA APBN dan PA APBD. PA APBN mendelegasikan atau memberi mandat melalui penetapan oleh dirinya sendiri. Sedangkan PA APBD mendelegasikan atau memberi mandat melalui penunjukan untuk kemudian penetapan dilakukan oleh Kepala Daerah," tambahnya.
Disebutkannya, Pelimpahan kewenangan PA pada pengadaan barang/jasa dirinci oleh Perpres 16/2018 pasal 9: Menetapkan PPK: (Mandat) menetapkan Pejabat Pengadaan: (Mandat), menetapkan PjPHP/PPHP: (Mandat), menetapkan Penyelenggara Swakelola: (Mandat), menetapkan tim teknis: (Mandat), menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes: (Mandat).
"PA APBD hanya dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengadaan barang/jasa kepada KPA. Perlu digarisbawahi, kewenangan, baik berupa tugas dan/atau tanggungjawab, pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah milik PA," ungkap Harry.
Dengan demikian PA memiliki semua kewenangan Ke-PPK-an, Ke-Pejabat Pengada-an, Ke-PHP-an, ke-swakelola-an, ke-teknis-an. Untuk itu proses pengadaan barang/jasa sebenarnya tidak perlu menunggu administrasi yang namanya SK Penetapan, baik itu PPK Pejabat Pengadaan, Pj/ PPHP dan lainnya, karena sejak ada PA proses pengadaan sudah melekat. PA memiliki tugas dan tanggungjawab untuk segera memproses pengadaan barang/jasa, tepat sejak dia resmi menjabat sebagai Menteri, Pimpinan Lembaga maupun Kepala Perangkat Daerah.
Menurut Harry, menjadi PA mempunyai tanggungjawab yang besar, apalagi tanggungjawab sebagai Kepala Perangkat Daerah yang otomatis tidak hanya sebagai Pengguna Anggaran tapi juga Pengguna Barang bahkan juga Pengguna Personil. Diduga tepatlah kiranya jika Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala Perangkat Daerah adalah PA (Penguasa Alam), dikarenakan dia penguasa penggunaan alam uang, barang dan kepegawaian.
Atas tanggungjawab yang berat dan tugas yang sangat luas tersebut maka PA dapat melimpahkan kewenangan baik melalui pendelegasian berupa kuasa penggunaan anggaran, kuasa perbendaharaan maupun pemberian mandat pelaksanaan tugas penggunaan anggaran.
Sebagai top manajer maka dalam pelaksanaan tugas memiliki kewajiban untuk mengukur kemampuan diri sendiri atau berbagi peran dengan struktur organisasi dibawahnya ataupun juga dengan orang diluar organisasinya. Aspek yang diperhatikan dalam pelimpahan kewenangan antara lain adalah tingkatan daerah, besaran unit kerja, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Penerima mandat bertanggungjawab penuh secara administratif kepada PA. Pemahaman ini terjelaskan sebagian dalam UU 30/2014, Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang, pasal 17 s/d pasal 21.
Sebagaimana dalam pemberitaan sebelumnya, Polda Sumut sendiri mengakui tak lazim ketika mengetahui Sujamrat, tersangka korupsi Sirkuit Tartan Atletik Dispora Sumut memiliki rangkap fungsi dalam proyek Rp4,7 miliar itu
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Ronny Samtana Putra menyatakan dijeratnya Sujamrat lantaran ia menjadi orang yang paling bertanggungjawab dalam proyek yang merugikan keuangan negara itu.
"Fakta yang ditemukan, Sujamrat yang bertanggungjawab, dia Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ia juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya. Secara aturan boleh saja, tapi tidak lazim," ungkap Rony
Untuk pendalaman menguatkan bukti-bukti awal Tim Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut sudah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut Penggeledahan dilakukan untuk memeriksa berkas berkaitan kasus korupsi pengerjaan renovasi lintasan sirkuit atletik PPLP Provsu.
Pemeriksaan dimulai dari ruangan Kabid Sarana Prasarana dan Kemitraan Sujamrat, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu. Setelah itu, penyidik Tipikor memeriksa sejumlah ruangan kepala seksi (Kasi) sarana prasarana dan terakhir ruangan kepala dinas.
Tim Tipikor Poldasu tiba di kantor Disporasu Jl Williem Iskandar, dipimpin Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu Kompol Roman S Elhaj didampingi Kanit Unit IV Subdit III/Tipikor Kompol Hartono, SH, MH dengan sejumlah anggota.
Pemeriksaan tersebut merupakan tindaklanjut penyidikan kasus korupsi pengerjaan renovasi lintasan sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu dengan pagu anggaran Rp4.797.700.000.
Dalam kasus itu temuan kerugian negara Rp1,5 miliar lebih. Petugas Kepolisian telah memeriksa sejumlah dokumen dan komputer. Ada 23 item yang di bawa untuk pengembangan kasus ini, salah satunya komputer.
Editor: Budi
T#g:Dispora SumutKorupsiTipikor
Berita Terkait
-
Senin, 01 Apr 2024 16:51
Dilmilti II Jakarta Gelar Sidang Perdana Terdakwa HA Kasus Korupsi Basarnas
Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta menggelar sidang pertama Mantan Kabasarnas periode 2021-2023, Marsdya TNI (Purn) HA, atas perkara tindak pidana Korupsi dalam kasus Operasi Tangka
-
Senin, 25 Mar 2024 20:45
Kejari Binjai Tuntut 6 Terdakwa Tipikor MAN
Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus, membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah
-
Rabu, 13 Mar 2024 17:33
Dugaan korupsi berjamaah di proyek pembangunan gudang Bulog
Pembangunan Gudang Komoditas Pangan (GKP) milik Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, menjadi temuan. Kerugian negara yang diduga akibat dikorupsi secara berjamaah ini
-
Rabu, 13 Mar 2024 16:53
Kejati Sumut Tahan Kadis Kesehatan Provsu dan Rekanan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Penyelewengan dan Mark-Up Program Pengadaan Pe
-
Kamis, 25 Jan 2024 03:25
KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Korupsi APD Capai Rp625 M
KPK masih mengusut kasus dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). KPK mengatakan dugaan kerugian negara kasus tersebut berjumlah Rp 625 miliar."Untuk kerugian seme
Berita Terbaru
Sosial Budaya | 10 jam laluBupati Deli Serdang Serahkan Bantuan Sembako Presiden RI Kepada Panti Asuhan
Sosial Budaya | 18 jam laluMomen Istimewa, Dandim 0209/LB dan Anggota dengan Danrem 022/PT di Pintu Gerbang Rumdis Bupati Labuhanbatu
Sosial Budaya | 20 jam laluPlt Bupati Labuhanbatu Hadiri Exit Briefing Danrem 022 Pantai Timur dan Berikan Cinderamata
Berita Pilihan
-
Arab Saudi Umumkan Idul Fitri 2024 Jatuh pada 10 April
satu minggu lalu
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
