Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan panitia penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep serta kebijakan penyelenggaraan PRSU. Menurutnya, kenaikan harga tiket tidak bisa hanya dilihat dari sisi pendapatan penyelenggara, tetapi juga harus diukur dari dampaknya terhadap jumlah pengunjung dan perputaran ekonomi yang tercipta di dalam arena pameran.

Pada PRSU 2026, harga tiket masuk dipatok Rp35 ribu pada hari biasa dan Rp75 ribu saat akhir pekan. Angka tersebut melonjak tajam dibanding penyelenggaraan tahun sebelumnya yang hanya Rp10 ribu pada hari biasa dan Rp35 ribu pada akhir pekan.

Jika dihitung, tiket hari biasa mengalami kenaikan sebesar 250 persen, sementara tiket akhir pekan naik lebih dari 114 persen. Kenaikan signifikan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah penyelenggaraan PRSU yang selama ini diposisikan sebagai ruang rekreasi dan ekonomi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

"PRSU dibangun dengan semangat kerakyatan. Ketika biaya untuk masuk semakin tinggi, maka perlu dipertanyakan apakah orientasi penyelenggaraan masih berpihak kepada masyarakat luas atau mulai bergeser menjadi ajang yang lebih berorientasi komersial," kata Zein, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, tingginya harga tiket berpotensi menciptakan efek domino terhadap sektor ekonomi yang justru menjadi denyut utama PRSU. Berkurangnya jumlah pengunjung akan berdampak langsung terhadap omzet UMKM, pedagang kaki lima, pelaku ekonomi kreatif, hingga peserta pameran yang mengandalkan keramaian pengunjung untuk memasarkan produk mereka.

"Logikanya sederhana. Semakin mahal harga masuk, semakin selektif masyarakat untuk datang. Ketika jumlah pengunjung berkurang, yang pertama merasakan dampaknya adalah UMKM dan pedagang. Padahal mereka merupakan kelompok yang seharusnya paling diuntungkan dari penyelenggaraan PRSU," ujarnya.

LAPK menilai panitia perlu membuka data secara transparan mengenai target pengunjung, proyeksi pendapatan tiket, serta dampak ekonomi yang dihasilkan selama pelaksanaan PRSU ke-50. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mengukur apakah kenaikan harga tiket benar-benar sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Selain soal tarif masuk, LAPK juga menyoroti perlunya pembenahan konsep acara. Di tengah menjamurnya pusat hiburan modern, festival musik, dan berbagai event komersial lainnya, PRSU dinilai tidak cukup hanya mengandalkan konser atau pameran konvensional untuk menarik minat masyarakat.

"Jika harga tiket naik, maka publik tentu berharap ada peningkatan kualitas yang signifikan. Pertanyaannya, apakah pengalaman yang diterima pengunjung tahun ini benar-benar jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya?" ujar Zein.

Ia menilai momentum emas penyelenggaraan PRSU ke-50 seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan transformasi besar-besaran, baik dari sisi tata kelola, digitalisasi layanan, kualitas pameran, hingga penyajian produk unggulan daerah yang lebih modern dan interaktif.

LAPK bahkan menyarankan penyelenggara belajar dari keberhasilan Jakarta Fair yang mampu mempertahankan daya tariknya selama puluhan tahun. Menurut Zein, keberhasilan pameran terbesar di Indonesia itu bukan semata karena kemegahan panggung hiburan, melainkan kemampuan menghadirkan keseimbangan antara kepentingan bisnis, promosi daerah, dan aksesibilitas bagi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari luar pagar karena harga tiket terlalu tinggi. Ukuran keberhasilan PRSU bukan hanya besarnya pendapatan dari penjualan tiket atau ramainya konser, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lokal," tegasnya.

LAPK menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PRSU ke-50 harus dilakukan setelah kegiatan berakhir. Evaluasi tersebut perlu menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah PRSU masih menjadi pesta rakyat yang inklusif, atau justru mulai menjauh dari jati dirinya sebagai milik seluruh masyarakat Sumatera Utara.