Aksi yang dilakukan para mahasiswa tersebut, sempat membuat jalannya sidang paripurna sempat terhenti. Pimpinan Sidang Sabam Sibarani yang juga Ketua DPRD Dairi, selanjutnya meminta Satpol PP untuk membawa para mahasiswa keluar dari ruang sidang. Ketua DPC GMNI Dairi Firman Lingga kepada wartawan mengatakan, kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi dan menindaklanjuti peryataan sikap yang mereka lakukan beberapa waktu lalu terkait tindakan arogan Camat Silima Pungga-Pungga kepada masyarakat.

"Kami mendesak, agar Bupati Dairi segera mencopot Camat Silima Pungga-Pungga, Horas Pardede dan menolak beroperasinya PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Kabupaten Dairi," kata Firman.

Menurut Firman, aksi yang mereka lakukan tetap mentaati protokol kesehatan (Prokes) sesuai interuksi pemerintah, sehingga tidak membawa massa dalam jumlah besar dan mengingat meningkatnya kasus Covid 19 di Kabupaten Dairi sekarang ini. "Kedatangan kami ke rapat paripurna ini untuk menyampaikan aspirasi. Kami juga sadar jika kami melakukan aksi, belum tentu bupati mau menghadapi dan menerima aksi unjuk rasa kami. Sidang paripurna ini adalah momentum yang tepat bagi kami untuk menyuarakan tuntutan," tegas Firman.

Selanjutnya, Indra Angkat Ketua PMII Dairi sangat menyayangkan tindakan arogan Camat Silima Pungga-Pungga terhadap masyarakat. Tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik. Masyarakat berhak dipenuhi haknya dan Camat wajib mengakomodir kepentingan masyarakat. 

"Harusnya Camat menjadi pengayom dan penengah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Bagaimana visi misi Dairi Unggul dapat terwujud jika tindakan tidak terpuji dalam menghadapi masyarakat dibiarkan," ujarnya. Sementara, Zazirah Simbolon dari HMI Dairi menyampaikan, Bupati Dairi harus ingat, bahwa dia dipilih oleh rakyat dan sudah seharusnya memilih pejabat yang santun dan bermoral.

Untuk itu Zazirah meminta agar bupati secepatnya memberikan tindakan tegas dan mencopot  Camat Silima Pungga-Pungga, agar pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. 

"Proses penentuan Camat kedepannya harus lebih selektif, dan ditekankan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penyenggak masyarakat," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Samsul Nainggolan selaku Ketua KAMMI Dairi. 

Menurutnya, tindakan Camat Silima Pungga-Pungga justru membuat visi misi Dairi unggul semangkin jauh dari harapan rakyat. "Bagaimana kita bisa unggul apabila pejabatnya arogan dan tidak beretika. Tolonglah pak bupati secepatnya menindak tegas Horas Pardede, bila perlu copot saja dari posisi camat," pintanya.

Selain itu para mahasiswa Dairi yang tergabung dalam kelompok Cipayung juga menyayangkan tindakan pihak PT DPM yang kurang terbuka terhadap masyarakat dan masalah tambang hanya diketahui oleh pejabat saja. Padahal dampak kerusakan yang akan ditimbulkan sangat berbahaya. Korbannya tidak hanya generasi saat ini, tetapi generasi yang akan datang juga menjadi korban.

Keberadaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan. Dampak positif ekonomi tidak mampu menutupi kerusakan yang ditimbulkan. 

"Pemerintah jangan hanya mendengar suara yang mendukung. Kami juga berhak didengar, karena kami juga masyarakat Dairi. Kami lahir disini dan besar disini, hasil pertanian udah menjadi sumber utama penghidupan kami," ucap mereka.

Menurut para mahasiswa, mereka bukan anti dengan investasi. Hanya saja masuknya investasi jangan sampai mengangkangi hak-hal rakyat, seperti yang terjadi sekarang ini. Hingga saat ini banyak konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Dalam konflik tersebut justru pemerintah tidak mampu menghadapi kekuatan korporasi. 

"Kami Cipayung plus Dairi menolak PT DPM beroperasi, lebih baik Bupati fokus mengembangkan komoditi pertanian yang berasal dari Dairi," pinta mereka.