Diskusi ini berlangsung di Cafe El One, Jl. Patuan Anggi No. 77, Pematangsiantar. Acara menghadirkan dua pemantik utama yaitu Rindu Marpaung, M.A.P. (akademisi) dan Kristian Silitonga, S.H. (Senior GMKI). Selain itu, hadir pula dua penanggap, yakni Yova Purba selaku Ketua GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun dan Alberto Nainggolan sebagai perwakilan dari Ketua PMKRI Pematangsiantar.

Acara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh moderator. Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Rindu Marpaung. Ia memfokuskan evaluasinya pada 13 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, antara lain pembentukan Pokja perguruan tinggi negeri, penggunaan Stadion Sangnaualuh, pemanfaatan Terminal Tanjung Pinggir, hingga tes narkoba bagi pelajar dan ASN.

Menurut Rindu, program-program tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan siklus kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Ia menyoroti bahwa pembangunan Gedung 4 Pasar Horas dan penataan pedagang kaki lima justru lebih urgen dan perlu segera ditangani. Ia juga mengkritisi RPJMD Kota Siantar 2025–2029, di mana pembangunan Gedung Pasar Horas malah ditempatkan di urutan terakhir dari enam prioritas strategis.

Kristian Silitonga, sebagai pemantik berikutnya, menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat dapat dilihat dari gagasan strategisnya, bukan sekadar janji politik. Ia menekankan pentingnya Wali Kota fokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan tata kelola ruang kota. “Stop pencitraan kepada publik,” tegasnya dalam forum tersebut.

Yova Purba, selaku Ketua GMKI Siantar-Simalungun, dalam tanggapannya mengungkapkan bahwa 13 program Wali Kota sejauh ini belum menunjukkan strategi atau terobosan konkret yang pro terhadap masyarakat. Ia juga menyayangkan lambannya implementasi dalam hal pendirian universitas negeri, pemanfaatan Tanjung Pinggir, pembangunan pasar, serta penataan tata ruang dan kesehatan kota.

Tanggapan senada juga disampaikan oleh Alberto Nainggolan, perwakilan dari Ketua PMKRI Pematangsiantar. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya kepekaan Wali Kota terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, Wali Kota seperti kehilangan arah dalam menetapkan kebijakan strategis bagi kota.

Sesi diskusi semakin dinamis saat dibuka untuk tanggapan dari peserta. Agus Butar-butar, Ketua KP2H, menyampaikan bahwa Pasar Horas merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar di Kota Siantar. Ia mendesak Wali Kota agar segera memberi kejelasan terkait pembangunan ulang Gedung 4 Pasar Horas yang terbakar.

Yuda Situmorang, Ketua LMND Siantar, juga menyampaikan bahwa Wali Kota perlu lebih jeli membaca permasalahan kota, termasuk penyelesaian konflik lahan di daerah Gurilla. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Menjelang penutupan acara, Ketua GMKI Siantar-Simalungun menegaskan bahwa forum ini bukan hanya ruang kritik terhadap pemerintah, tetapi juga bentuk kepedulian dan partisipasi aktif mahasiswa terhadap masa depan kota. Ia juga menginformasikan bahwa GMKI akan terus melaksanakan agenda strategis untuk mengawal kebijakan pemerintah.

Penyerahan cendera mata kepada pemantik menjadi penutup acara tersebut. Para peserta berharap diskusi ini menjadi momentum evaluasi yang konstruktif dan mampu mendorong pemerintah kota lebih responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan adanya forum ini, GMKI Pematangsiantar-Simalungun menegaskan perannya sebagai bagian dari elemen masyarakat yang peduli terhadap jalannya pemerintahan dan arah pembangunan Kota Pematangsiantar ke depan.