Sabtu, 15 Feb 2025

GMKI Pematangsiantar- Simalungun Akan Surati Jokowi Untuk Bubarkan BPODT

Simalungun (utamanews.com)
Oleh: Dian Senin, 15 Agu 2022 17:35
Theo Naibaho
 Dok. GMKI

Theo Naibaho

Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di Asia Tenggara Luas sekitar 1.130 Kilometer persegi dengan panjang hampir 100 kilometer, lebar 30 kilometer, dan titik terdalam 505 meter. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No.81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
Maka untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan danau Toba, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba pada tgl 1 Juni 2016. Dalam Perpres itu disebutkan, untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba atau yang sering kita sebut BPODT.

BPODT memiliki tiga tugas utama yaitu, yang pertama menyusun Masterplan pembangunan dan pengembangan Danau Toba, yang kedua mengkoordinasikan pengerjaan Masterplan tersebut, dan yang ketiga mengelola kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan lahan seluas 500 Hektar yang berada di desa Sibisa kecamatan Ajibata kabupaten Toba.
Namun menurut GMKI cabang Pematangsiantar-Simalungun, dari tiga tugas utama tersebut tidak ada yang dikerjakan secara maksimal oleh BPODT, justru terkesan hanya menghabiskan anggaran negara saja.

Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Theo Naibaho mengatakan "Saat ini kami menilai bahwa BPODT harus dievaluasi secara besar besaran."
"Karena sampai saat ini kami tidak melihat satu pun dari tugas utamanya dikerjakan dengan maksimal", ujar Theo Naibaho dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (15/8)

Theo juga menambahkan bahwa saat ini BPODT malah menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Sudahlah tak berdampak dan tak berperan apa apa untuk kemajuan danau Toba, BPODT malah menciptakan beberapa konflik di tengah masyarakat. Contohnya yang ada di Motung, ini sangat memprihatikan mengingat begitu besarnya harapan Pemerintah Pusat terhadap BPODT, terlihat dari besarnya anggaran untuk mendukung kerja lembaga itu, namun itu harus sirna karena BPODT tak melakukan apa apa", ujar Theo Naibaho.
produk kecantikan untuk pria wanita

Sebagi penutup Theo menyampaikan bahwa GMKI Pematangsiantar-Simalungun akan segera menyurati pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi BPODT.

"Dan jika diperlukan harus segera dibubarkan karena tidak berdampak apa apa untuk masyarakat, dan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja," pungkasnya.
Editor: Budi
Tag:
busana muslimah
Berita Terkini
gopay later
Berita Pilihan
adidas biggest sale
promo samsung
flash sale baju bayi
wardah cosmetic
cutbray
iklan idul fitri alfri

Copyright © 2013 - 2025 https://utamanews.com
PT. Oberlin Media Utama

ramadan sale

⬆️